Guru Madrasah Aliyah Harus S2

Agar kualitas Madrasah Aliyah (MA) tidak kalah dengan SMA, Kementerian Agama (Kemenag) mendesak para guru di MA melanjutkan kuliah hingga lulus S2. Desakan itu diberikan kepada semua guru MA, baik yang berstatus guru sekolah swasta maupun negeri.
"Kalau tidak S2 jelas ketinggalan karena sekolah nanti tidak sesuai dengan standar pendidikan nasional," ujar Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Nur Kholis Setiyawan, di sela acara kompetisi sains madrasah di Kota Malang, Jawa Timur.
Nur Kholis menjelaskan, setiap tahun Kemenag menargetkan 250 guru MA meneruskan kuliah hingga lulus S2. Untuk merealisasikan itu, Kemenag bakal memberi bantuan kepada guru-guru yang hendak melanjutkan kuliah S2. Namun Nur Kholis tidak merinci dan menyebut jenis bantuan itu.
"Untuk membangun madrasah, dengan anggaran yang ada, kita pakai manajemen ulama, dahulukan yang prioritas. Prioritasnya ya lebih dulu me-S1-kan dan me-S2-kan guru. Ada yang sudah diberi bantuan melanjutkan kuliah, tapi ada juga yang kuliah sendiri atau dikuliahkan oleh lembaga lain," tukasnya.
Bila guru MA didesak lulus S2, lain halnya dengan guru madrasah tingkat tsanawiyah (MTs). Untuk guru tingkat MTs, Kemenag mendesak mereka agar lulus S1, termasuk guru MTs yang lulusan pondok pesantren. Namun untuk syarat kelulusan S1 bagi guru MTs ini sudah 90 persen terealisasi.
Data terakhir, dia memperkirakan jumlah guru madrasah baik swasta maupun negeri mulai tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), MTs hingga MA, mencapai 726 ribu guru. Dari jumlah itu, guru di semua tingkatan yang lulusan S2 mencapai 25 persen. Sedangkan sisanya, mayoritas sudah lulus S1, dan sebagian kecil lulusan pesantren.
"Kami akan terus usahakan, tapi semua tergantung Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," terangnya.
Dia melanjutkan, untuk merealisasikan target peningkatan mutu pendidikan madrasah itu memerlukan dana tidak sedikit. Tahun ini, Kemenag mendapat kucuran anggaran dari APBN sebesar Rp 4,4 triliun, sementara tahun depan naik menjadi sekitar Rp 5,6 triliun. Dari anggaran sebesar itu, dana untuk pendidikan di Kemenag bisa dibilang kecil.
"Dari pagu anggaran di Kemenag, sebesar 46 persen itu habis untuk gaji pegawai dan operasional. Untuk pendidikan hanya kebagian Rp 1,4 triliun," pungkasnya