Kursi PNS Dibandrol Harga 100 Juta

Pelaksanaan ujian tulis CPNS kemarin benar-benar akbar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menerima laporan peserta ujian mencapai 1.612.854 orang. Terdiri dari 963.872 orang kelompok pelamar umum dan 648.854 orang tenaga honorer kategori dua (TH K-2).
Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menuturkan, secara nasional ujian CPNS dengan sistem lembar jawaban komputer (LJK) kemarin berlangsung lancar. "Ujian berjalan serentak, tidak ada laporan keterlambatan pelaksanaan ujian," katanya di Jakarta kemarin. Dia mengatakan kesuksesan ini disebabkan perencanaan dan persiapan dari panitia seleksi nasional (panselnas) sejak beberapa waktu lalu.
Azwar menyebutkan peserta ujian untuk kelompok TH K-2 terbagi menjadi 86.351 orang untuk instansi pusat (kementerian/lembaga) dan 562.631 orang untuk instansi pronvinsi, kabupaten, dan kota. Dari jumlah itu, pemerintah hanya menyiapkan kuota sebesar 30 persen atau sekitar 216 ribu kursi untuk menjadi CPNS baru.
Sedangkan untuk kelompok pelamar umum, ada 210.109 orang pelamar untuk mengisi formasi di instansi pusat (kementerian/lembaga) dan 753.763 orang memperebutkan 40 ribu formasi yang tersebar di 256 instansi pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten).
Kursi PNS Dibandrol Harga 100 Juta
Sementara itu, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan pemantauan terhadap pra-pelaksanaan pengadaan CPNS dari tenaga honorer Kategori 2 dan pelamar umum di 12 kota di Indonesia. Pemantauan pra-pelaksanaan ini menghasilkan sejumlah temuan sementara.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang ikut tergabung dalam Konsorsium, Ade Irawan, mengatakan Konsorsium menemukan oknum pengawas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang meminta duit Rp20 juta kepada pelamar, pelamar di kementerian yang nomor ujiannya tidak dikeluarkan oleh panitia seleksi daerah, dan sejumlah masalah lainnya. Konsorsium juga menemukan adanya pungutan liar terkait CPNS honorer Kategori 2.
"Apabila namanya ingin dicantumkan dalam calon peserta honorer K2, maka harus membayar uang kurang lebih sebesar Rp150 juta per nama," ujar Ade. Selain itu, ditemukan adanya gangguan dalam pendaftaran online. "Ini bisa jadi masalah teknis, tapi bisa juga politis."
Calo CPNS juga bergentayangan di Kabupaten Bogor. Aksi itu bahkan telah memakan korban. Rahmat (40), warga RT04/02, Kampung Lebakwangi, Desa Parung, Kecamatan Parung, menjadi salah satu korban percaloan CPNS. Untuk meloloskan istrinya WA (35) yang ikut tes CPNS formasi Perawat, Rahmat diminta menyetor uang Rp100 juta. Rachmat akhirnya memberikan duit panjer Rp37,5 juta.
Kepada Radar Bogor (Grup JPNN), Rahmat menceritakan, awalnya ia diperkenalkan oleh rekannya, kepada YK, yang tinggal di Kecamatan Tajurhalang. YK dikenal sebagai orang yang punya relasi dengan pejabat teras di Tegar Beriman (Kompleks Pemkab Bogor). Kolega YK dinilai bisa menentukan lulus tidaknya peserta CPNS. YK juga mengklaim banyak peserta yang lulus atas bantuannya. Rahmat dengan YK bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Parung.
”Ia berpenampilan sangat meyakinkan, dan juga mengatakan kenal dengan sejumlah pejabat yang bisa meluluskan istri saya,” ujarnya kepada wartawan koran ini, kemarin. YK kemudian meminta ”mahar” sebesar Rp100 juta. Uang itu dapat dibayar secara bertahap, dengan ketentuan ada dana awal untuk memberi panjer kepada pejabat yang bisa mengatur nasib para pendaftar CPNS, sisanya dibayarkan setelah misi meluluskan selesai.”Saya meminta agar ada perjanjian hitam di atas putih, kemudian dia setuju,” katanya.
Rahmat dan YK kemudian membuat surat pernyataan yang ditandangani di atas materai. Dalam perjanjian itu, YK selaku pihak pertama menyatakan siap membantu meluluskan istri Rahmat dalam tes CPNS. Jika kemudian, tidak ada buktinya, YK berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan siap dilaporkan kepada pihak kepolisian, jika tidak mematuhi isi perjanjian itu.
”Lalu saya bayar Rp25 juta untuk dana awal, ada kuitansi dan ditandatangani,” katanya. Kuitansi itu bertanggal 1 September 2012. Sepekan kemudian, YK meminta pembayaran berikutnya. Tanggal 7 September, Rahmat kembali menyetor uang sebesar Rp15 juta. ”Pembayaran kedua juga ada kuitansi dan ditandangani,” katanya.
Belum cukup sampai disitu, pada 15 September 2012, YK kemudian meminta uang lagi kepada Rahmat untuk mengurus ”pintu belakang” lolos test CPNS. ”Pembayaran ketiga saya serahkan Rp2,5 juta, itu juga ada bukti kuitansi,” katanya. Saat ini, sambung Rahmat, YK telah menghilang. Dia kemudian mencari YK untuk mempertanyakan meminta, agar YK mengembalikan semua uang yang pernah ia setor. Kepada Rahmat, YK mengatakan akan berupaya mengembalikan semua uang tersebut.”Dia sudah tidak ada, keluarganya juga mengaku tidak tahu,” katanya.
Kabid Formasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Rusliandy menegaskan, aksi percaloan itu bukan berasal dari pihaknya. Dia meminta agar peserta CPNS tidak mempercayai adanya pihak yang mengaku bisa meluluksan. ”Jangan percaya sama calo,” kata dia.