Bagaimana Nasib Honorer K2 Yang Tidak Lolos Tes CPNS

Bagaimana dengan honorer K2?
Tenaga Honorer K2 akan diumukan hasilnya Januari pada minggu ke 4. Yang diambil bisa di bawah atau di atas 218 ribu orang (30 persen dari sekitar 640 ribu peserta TKD). Karena sampai sekarang masih dalam tahap penggodokan, makanya pengumuman dibuat bertahap.

Ada permintaan daerah untuk mempertimbangkan kembali kuota 30 persen. Bagaimana tanggapan Pak Menteri?
Kita lihat dululah hasil TKD-nya. Kuota 30 persen sebenarnya sudah lewat analisa yang mendalam. Setiap kebijakan yang diambil pasti ada konsekuensinya, termasuk akan banyaknya honorer yang gagal CPNS. Kalau ditanya mau diapain honorer yang gagal, jawabannya ada di daerah. Kalau dibilang harus menunggu pusat, ya kan aneh. Sekarang saya tanya, yang nyuruh angkat honorer siapa? Kan bukan pusat, tapi kemauan daerah sendiri. Pemerintah sudah jelas ngatur dalam PP 43 Tahun 2005 jo PP 48 Tahun 2007 kalau pemerintah daerah maupun pusat dilarang mengangkat honorer lagi dan terakhir 2005. Persoalannya kan ada di daerah, kenapa masih mau ngangkat honorer lagi dan parahnya lagi ada oknum yang melakukan manipulasi data seolah-olah honorernya bekerja sebelum 2005 atau pas 1 Januari 2005 sehingga dihitung masa kerja setahun.
Sekarang kalau 70 persen honorer tidak bisa diangkat, kenapa pusat lagi yang dibebankan. Padahal pemerintah sudah berbaik hati mengangkat lebih satu juta honorer menjadi CPNS.
Jadi bagaimana solusi untuk honorer yang gagal? Apakah akan dimasukkan ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau dijadikan outsourching?
Ini masih akan kita rumuskan. Di dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), aparatur sipil negara terdiri atas pegawai negeri dan PPPK. Nah untuk PPPK ada mekanisme perekrutannya sendiri, jadi beda dengan honorer. Kalau honorer, daerah yang angkat tanpa perhitungan matang, PPPK harus ada perhitungan jelas. Sebab PPPK haknya sama dengan pegawai negeri, bedanya di pensiun saja.
Tidak menutup kemungkinan honorer yang gagal bisa masuk PPPK, tapi harus ikut prosedur rekrutmen PPPK juga. Jadi tidak sertamerta mereka langsung masuk. Kalau daerah masih ingin mempekerjakan honorer, ya silakan saja. Tapi bagi yang tidak bisa mempekerjakan lagi karena alasan tidak ada anggaran, ya silakan diberhentikan. Apakah diberikan kompensasi atau tidak, itu tergantung kebijakan daerah.

Per Januari 2014, apakah daerah tidak diperkenankan lagi untuk membuat anggaran untuk gaji honorer?
Lah, kan sudah anda sebutkan tadi begitu hasil TKD honorer diumumkan tidak ada honorer lagi. Jadi istilah honorer sudah the end. Kalau ada daerah yang ingin mempertahankan honorernya ya silakan. Tapi konsekuensinya jadi tanggung jawab pemda. Begitu juga kalau daerah ingin menganggarkan dana honorer, silakan saja. Namun ingat, apakah berani mempertanggungjawabkan ke auditor bila ada temuan dana untuk honorer. Sebab, yang namanya honorer tidak ada lagi.
Daerah bisa menggunakan SDM lain seperti supir, office boy lewat mitra (outsouching). Sedangkan bila ingin mempekerjakan pegawai dengan keahlian tertentu (bukan pegawai negeri) alias PPPK bisa mengajukan ke pusat. Nantinya pusat yang menganalisa apakah benar-benar butuh atau tidak. Kalau butuh, baru dikasi. Sistem penerimaan PPPK akan dibuat seperti penerimaan CPNS. Jadi daerah tidak semaunya mengangkat PPPK, tapi pusatlah yang mengatur kuotanya agar tidak kebablasan seperti honorer.