Syarat Penetapan NIP Bagi CPNS

Sesuai Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012, tentang Syarat Penetapan NIP bagi CPNS. Syarat Penyampaian Usul Penetapan NIP Bagi Pelamar UMUM CPNS 2013, Bahwa CPNS yang telah dinyatakan lolos dari passing grade dan dinyatakan lulus sebagai CPNS oleh Pemda agar melengkapi segala persyaratan dalam penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai), bagi CPNS.
Syarat Penetapan NIP Bagi CPNS
Berikut Syarat Penetapan NIP Bagi CPNS Sesuai Perka BKN Nomor 9 Tahun 2012: 
1. Surat pengantar beserta daftar nominatifnya rangkap 5
2. 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNSlengkapdengan pas foto3 x 4 cm;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan Formasi PNS Tahun Anggaran yang bersangkutan;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
5. 1 (satu) lembar fotokopi sah hasil TKD (Tes Kompetensi Dasar) dan TKB (Tes Kompetensi Bidang) 

6. 1 (satu) set daftar riwayat hidup lengkap dengan pas foto 3x4 cm 
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara lain;
- tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasar kanputusan pengadilan yg telah melakukan kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
- tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
- bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah
- tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;  
8. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja;
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
11. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
12. Surat pernyataan dari pejabat struktural eselon II yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja sesuai dengan formasi yang ditetapkan
Demikian tulisan ini, semoga bermanfaat..