Tunjangan PNS Untuk Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

Tags

Pemerintah mulai November 2013 memberikan tunjangan jabatan fungsional Pamong Belajar dan Penilik sebesar Rp 500.000-Rp1.300.000 per bulan. Hal ini guna meningkatkan mutu, prestasi, produktivitas kerja, dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.

Ketentuan mengenai tunjangan jabatan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 12 November 2013.

Seperti dikutip dalam laman Setkab, dalam Perpres itu disebutkan, tunjangan jabatan Pamong Belajar dan Penilik adalah tunjangan jabatan fungsional yang hanya diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Tunjangan diberikan setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Besarnya Tunjangan Pamong Belajar, antara lain:
1. Pamong Belajar Pertama Rp500.000 per bulan.
2. Pamong Belajar Muda Rp750.000 per bulan
3. Pamong Belajar Madya Rp1.000.000 per bulan.

Adapun Tunjangan Penilik:
1. Penilik Pertama Rp520.000 per bulan.
2. Penilik Muda Rp800.000 per bulan
3. Penilik Madya Rp1.100.000 per bulan
4. Penilik Utama Rp1.300.000 per bulan

Tunjangan Pamong Belajar dan Penilik itu diberikan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan, yaitu 13 November 2013.

Pemberian tunjangan Pamong Belajar dan Penilik dihentikan apabila PNS sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan structural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 itu.