Banyak Honorer K2 Palsu Kepala Derah Harus Bertanggung Jawab

Pemerintah pusat tampaknya tidak mau ambil pusing lagi dengan banyaknya honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus CPNS. Apalagi dalam proses validasi ditemukan banyak honorer jadi-jadian.
"Kalau ditanya kenapa banyak honorer K2 yang tidak lulus, tanyakan ke Pemda karena Kada (Kepala Daerah) sembarangan juga mengajukan data, jadinya kacau seperti ini," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Setiawan Wangsaatmaja saat menerima kunjungan Bupati Sumedang, Ade Irawan, dan honorer K2.
Banyak Honorer K2 Palsu Kepala Derah Harus Bertanggung Jawab
Dari hitung-hitungan pemerintah, harusnya honorer K2 tidak sampai 605 ribu. Sebab, kata mantan pejabat di Jabar ini, pada 2009 sudah terangkat hampir 1 juta honorer.
"Makanya aneh kalau sekarang daerah teriak-teriak honorernya banyak yang tidak lulus mau diapakan. Kalau kita balik pertanyaan, siapa yang angkat honorernya kan pasti ujung-ujungnya ke daerah juga. Pusat hanya membantu menyelesaikan sisa honorer K2 yang belum terangkat," bebernya.
Asdep Perencanaan SDM Aparatur KemenPAN dan RB, Arizal, menambahkan, logikanya, honorer yang tertinggal harusnya seluruhnya masuk kategori satu (K2) dan bukan K2. Sebab kategori tertinggal atau tercecer adalah sisa honorer K1 yang tidak terangkat pada 2009 lalu.

"Jadi di sini kepala daerah yang harus bertanggung jawab karena mengirim honorer jadi-jadian. Mestinya kan ditelisik dulu dan bukannya berharap nanti pusat yang memverifikasi. Pusat memang akan melakukan pemeriksaan ulang, tapi kada harusnya jangan asal menyodorkan SK honorer palsu," tandasnya.
Kepala daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi data honorer kategori dua (K2) harus hati-hati. Jangan sampai mengusulkan pemberkasan untuk honorer K2 yang tidak benar.
"Kalau sampai data yang diusulkan itu tidak benar atau tidak diverifikasi dengan benar, selain honorernya tidak akan diterbitkan NIP-nya, yang bersangkutan akan dipidanakan," tegas Arizal, Γ€sdep Perencanaan SDM Aparatur KemenPANRB saat menerima Bupati Sumedang dan honorer K2.

Meski ancaman pidana itu belum dituangkan dalam surat edaran, tambah Arizal, namun langkah pusat untuk menyeret kepala daerah pemalsu SK ke polisi tidak main-main. Terlebih secara lisan, MenPANRB Azwar Abubakar sudah mengeluarkan perintah.
"Pak Menteri sudah menyatakan, kalau dalam pemberkasan NIP nanti ditemukan ada SK bodong, kadanya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ini sebagai upaya memberikan efek jera bagi para kada," tegasnya.

Arizal kembali menyatakan, tujuan verifikasi adalah untuk mengecek kembali apakah honorer K2 yang lulus benar-benar asli atau jadi-jadian.
Pusat menyerahkan ke masing-masing kada karena daerah yang paling tahu mana honorer palsu dan tidak. Setelah verifikasi, seluruh data honorer yang lulus diajukan ke BKN untuk pemberkasan.
"Nah BKN punya filter lagi untuk melihat apa benar yang diajukan kada itu benar atau tidak. Jadi kada tidak boleh main-main dengan verifikasi ini," tandasnya.
sumber : jpnn.com