Belum Ada Aturan Tertulis Pengangkatan Honorer K2 Bertahap

Para honorer kategori dua (K2) yang tidak lolos seleksi CPNS terus melakukan konsolidasi. Hari ini, Forum Honorer Indonesia Koordinatoriat Jateng, menggelar pertemuan di Purbalingga.
Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto menyebutkan, pertemuan tersebut membahas pernyataan SesmenPAN-RB Tasdik Kinanto, yang menyebutkan seluruh honorer K2 yang memenuhi ketentuan, akan diangkat menjadi CPNS secara bertahap.

Pertemuan juga membahas rencana verifikasi seluruh data honorer K2, baik yang lulus maupun yang tidak lulus CPNS. Eko sendiri tidak bisa hadir ke Purbalingga dengan alasan keterbatasan dana untuk akomodasi ke sana.
Terkait dengan rencana pengangkatan seluruh honorer K2, Eko berharap agar Menpan-RB Azwar Abubakar membuat Surat Edaran (SE) yang bisa menjadi pegangan bagi daerah.
"Karena rencana pengangkatan bertahap itu tak cukup hanya dengan pernyataan lisan dari pejabat Kemenpan-RB, tapi harus tegas dan tertulis. Surat Edaran itu tetap perlu sembari menunggu adanya PP yang mengatur pengangkatan secara bertahap," ujar Eko.

Pengangkatan Honorer K2 Secara Bertahap Menjadi CPNS Msih Mengacu PP 56 Tahun 2012 tetap menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Pemerintah pun belum berencana merevisi PP tersebut dengan peraturan lainnya.

"Belum ada rencana merevisi PP yang ada. PP 56 kan masih baru jadi itu saja yang dipakai dulu," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja.

Dijelaskannya, dalam pengangkatan honorer K2 secara bertahap, acuan pemerintah tetap pada PP 56/2012. Di dalam PP tersebut, disebutkan honorer K2 yang diangkat masa kerjanya minimal 1 Januari 2005 dan sumber pembiayaannya dari non APBN/APBD. Sedangkan mekanisme pengangkatannya melewati tes sesama honorer.

"Kita akan lihat apakah 605 ribu honorer K2 itu sesuai aturan dalam PP 56/2012. Kalau yang memenuhi aturan akan diangkat bertahap," terangnya.
Diapun meminta kalangan honorer K2 bisa memahami aturan pemerintah tersebut. Sebab tidak adil bila honorer yang bekerja di atas 2005 harus diangkat CPNS lewat jalur "khusus" juga.
"Sebenarnya pemda sudah tahu kok, kalau batas terakhir angkat honorer itu tahun 2005. Kalau ada yang ngeyel angkat juga, itu jadi tanggung jawab pemda itu sendiri," tegas Setiawan.