Verifikasi Data Honorer K2 Dimulai, Hati-hati Ada Titipan Data

Pengumuman hasil honorer K2, menuai berbagai protes baik dari peserta, masyarakat sampai anggota dewan terhormatpun turun tangan menangani kisruh ini. Masalah yang mencuat setelah pengumuman tersebut banyakya pengaduan dan temuan data honorer K2 bodong alias palsu. Data tersebut berhasil disusupkan dari BKD sampai kepusat. BKD tidak membaca dan memahami akan begini akibatnya, mungkin ini sudah mendara daging dikalangan pejabat kita dengan istilah 'aji mumpung' mumpung dia masuk aja, akhirnya 100% honorer K2 yang benar-benar mengabdi menjadi korban kasihan kan....

BKD sudah melakukan proses verifikasi data Honorer K2, terkait dengan harapan semua honorer kategori dua (K2) bakal diangkat semua, Forum Honorer Indonesia (FHI) mengingatkan adanya potensi penyusupan nama baru, yang merupakan titipan dari para pejabat.
Proses verifikasi data honorer K2 yang saat ini sudah dilakukan di sejumlah daerah, harus dilakukan secara jujur.

"Kami meminta pihak inspektorat, BKD dan BKN untuk bekerja dengan mengedepankan hati nurani dan akal sehat. Jangan sampai kawan-kawan yang memang mengabdi dikalahkan oleh para honorer siluman yang tidak pernah mengabdi, hanya berbekal wani piro (berani bayar berapa, red) dan surat sakti pejabat," ujar Sekjen FHI Eko Imam Suryanto.

Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi. Dia mendesak pemerintah segera mengunci data honorer K2 yang ada sekarang di dalam data base nasional. Ini penting untuk mencegah masuknya honorer dadakan yang disisipkan pejabat daerah.
"FHI meminta pemerintah segera membuat kebijakan khusus dalam menyelesaikan permasalahan nasional dengan mengangkat semua tenaga honorer menjadi PNS secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Untuk itu data yang sekarang perlu dikunci," kata Hasbi dalam keterangan persnya.

Dijelaskannya, PP 56/2012 tidak mengamanatkan pengangkatan tenaga honorer 30 persen secara nasional. Oleh karena itu FHI mendesak pemerintah dan Komisi II DPR RI mengambil keputusan politik untuk mengangkat semua tenaga honorer K2 secara bertahap dengan pertimbangan faktor kemanusian, keadilan, keamanan khususnya di daerah-daerah rawan konflik