Pemda Tak Punya Alasan Menunda Pembayaran TPG Bagi PNSD

Telah terpenuhinya semua persyaratan bagi pembayaran tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah tak membuka peluang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menunda-nunda pencairan dana. Terlebih payung hukum yang melandasinya sudah terbit yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Permenkeu ini terbit pada 3 April 2014.

Selain Permenkeu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2014 dan SK Kurang Bayar TPG PNSD tahun 2010-2013. (Baca: Dasar Hukum Penyaluran TPG)
Jika ada daerah yang masih enggan menyalurkan tunjangan itu dengan alasan, misalnya, menanti semua guru mendapatkan SK, maka kebijakan itu tak bisa dibenarkan.
“Di Juknisnya, dibayarkan langsung begitu SK keluar sesuai dengan mekanisme yang ada di PMK,” kata Sumarna Surapranata, Ph.D., Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2014.
Jika menunggu semua SK keluar hingga 100%, tambah Sumarna, hanya akan membuat guru yang sudah mendapat SK terlunta-lunta. Pemberian SK tergantung pemenuhan persyaratan oleh guru yang bersangkutan dan terverifikasi. Pelengkapan data pun bisa makan waktu berbulan-bulan.
Ada lima alasan sebuah SK tidak terbit. Pertama, pensiun atau meninggal dunia. Kedua, beralih menjadi pejabat struktural/jabatan non guru. Ketiga, tidak mengajar 24 jam dalam seminggu. Keempat, guru tidak tetap (GTT). Kelima, rasio antara jumlah siswa dan guru di bawah 20 bagi sekolah di daerah normal.
Sementara alasan dilakukannya verifikasi yaitu untuk memeriksa apakah guru sudah terdaftar dalam rombongan belajar, memperbarui data dalam Data Pokok Pendidikan, mengajar 24 jam dalam seminggu, dan mengajar linier dengan sertifikat.
Berdasarkan data per tanggal 24 April, guru yang telah menerima SK berjumlah 839.396 orang (82,7%), yang perlu diverifikasi 99.145 orang (9,8%), dan tidak layak mendapat SK 76.341 orang (7,5%). (Baca: Data SK Penerima TPG PNSD)
Guru yang tidak layak mendapat SK di antaranya karena memanipulasi data jumlah mengajar menjadi 24 jam. Dapodik yang bersifat relasional dapat mengidentifikasi sejumlah kesalahan yang disengaja. Sumarna mengimbau agar guru-guru tersebut memperbaiki datanya.
Sumarna mengaku hingga kini belum mendapat laporan kabupaten/kota mana saja yang sudah dan belum menyalurkan tunjangan profesi. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Reguler Tahun 2014 dan Kurang Bayar Tunjangan Profesi Tahun 2010-2013 tertanggal 24 April 2014 yang ditujukan ke bupati dan wali kota seluruh Indonesia, laporan penyaluran TPG PNSD oleh bupati/wali kota kepada Menteri Keuangan paling lambat 5 Mei 2014. (Baca: 30 April Tenggat Pembayaran Tunjangan Profesi)
Kendati belum mendapat laporan, Sumarna akan memantau perkembangannya dari berbagai instansi, misalnya dari mekanisme laporan yang dikembangkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemdikbud melalui Inspektorat Jenderal.
“Tetapi saya memiliki mekanisme lain, yaitu melalui rekening mereka. Kalau dinasnya tidak melaporkan, kita minta saja banknya. Kalau uang sudah masuk ke rekening guru, berarti tunjangan sudah cair,” ungkapnya.
Pemerintah Daerah yang urung menyalurkan TPG PNSD, lanjut Sumarna, akan mendapat sanksi sosial, yaitu diumumkan di media massa nasional. Publik akan tahu daerah mana saja yang sudah dan belum menyalurkan tunjangan tersebut.