Awal Tahun Ajaran Baru Pendidikan Bergeser

Angin segar di tengah masalah persiapan implementasi Kurikulum 2013 di tahun pelajaran 2014/2015. Tahun pelajaran baru teorinya dimulai 14 Juli, tapi bakal mundur karena berdekatan lebaran.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memprediksi, tahun ajaran baru benar-benar efektif mulai 4 Agustus.

Hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sudah menyusun jadwal sekolah untuk tahun ajaran 2014/2015. Semua daerah kompak memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli.
"Seperti pada umumnya, tahun ajaran baru selalu di pertengahan Juli," kata Mendikbud Mohammad Nuh kemarin.
Namun khusus tahun ini, Nuh memprediksi tahun ajaran baru benar-benar afektif setelah lebaran atau pada 4 Agustus. Dia lantas menguraikan, kalaupun tahun pelajaran baru dimulai 14 Juli, sekolah hanya punya waktu satu pekan saja. Sebab pada 21 Juli, sekolah libur kembali menyambut Idul Fitri 1435 H yang jatuh pada 28 Juli.

"Setelah lebaran, sekolah libur kembali satu pekan," jelas Nuh. Dengan skenario itu, tahun ajaran baru 2014/2015 benar-benar berjalan efektif mulai 4 Agustus.
Dia mengatakan skenario ini bukan berarti Kemendikbud mengundur awal tahun ajaran baru. Tetapi karena murni awal tahun ajaran baru mepet dengan lebaran.

Kemendikbud diuntungkan dengan mundurnya pemberlakuan efektif awal tahun ajaran baru itu. Diantaranya adalah, Kemendikbud bisa menuntaskan target pelatihan guru yang sampai saat ini belum ramping.

Nuh menjelaskan Kemendikbud menargetkan pelatihan guru untuk impelementasi kurikulum 2013 ditarget tuntas pada 12 Juli. Tetapi jika di lapangan masih ada guru-guru yang belum dilatih, pelatihan guru diperpanjang pada 14-19 Juli.

Meskipun pelatihan guru ini berpotensi membutuhkan perpanjangan waktu, Nuh mengatakan jumlahnya tidak besar. Dia mengatakan banyak guru yang tidak bisa ikut pelatihan, karena kendala cuaca. "Mau ke kota, tetapi ombak untuk menuju kota sedang tinggi. Atau ada juga guru yang menikah. Mau diapakan lagi," katanya.

Selain itu, Kemendikbud juga diuntungkan untuk urusan pengadaan buku kurikulum baru. Dia menuturkan sampai saat ini pendistribusian buku baru sektiar 80 persen. Banyak percetakan yang belum bersedia mencetak buku, karena belum menerima orderan dari sekolah sasaran implementasi kurikulum baru.

Nuh menjelaskan Kemendikbud memberikan garansi atau jaminan, supaya percetakan itu mencetak buku tanpa menunggu orderan dari sekolah. Secara teknis, percetakan mencetak buku terlebih dahulu berdasarkan estimasi kapasitas yang ditetapkan Kemendikbud.

Kemudian buku yang sudah dicetak itu dikirim ke sekolah, sekalian meminta tagihan. "Kalau menunggu usulan pemesanan masuk semuanya, kami khawatir memakan waktu lama," jelasnya. Nuh mengatakan percetakan tidak perlu khawatir, karena uang untuk belanja buku itu sudah ada dan telah ditransfer ke sekolah.

Khusus untuk pengadaan buku jenjang SMA sederajat, skenarionya lebih sederhana. Dana untuk buku jenjang SMA diambil dari dana bantuan operasional sekolah menengah (BOS-SM).
Seperti diketahui dana untuk BOS-SM ini dipegang Kemendikbud. Uang BOS-SM yang dicairkan ke sekolah, akan dipotong di tingkat Kemendikbud untuk membayar buku.