UU ASN, Nasib Guru Honorer Diujung Tanduk

UU ASN, Nasib Guru Honorer Diujung Tanduk
Wacana Pemerintah  pusat yang tertuang dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Membuat nasib  para guru honorer di Kota Bekasi seperti diujung tanduk. Karena salah satu isi peraturan itu akan menghapuskan guru honor.
Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia  (FPHI) Kota Bekasi, Dini Prihandiri, wacana itu akan berdampak pada tenaga pengajar di berbagai daerah, seperti Kota Bekasi. karena 75 persen tenaga pengajar yang ada di kota Bekasi berstatus tenaga honorer.

Selain itu, menurut Dini, wacana tersebut akan berdampak pada kesejahteraan guru honorer  yang ada di Kota Bekasi. Sebab, kesejahteraan guru honor di hitung berdasarkan jam mengajar. Berbeda dengan guru yang berstatus pegawai Negeri Sipil.

“75 persen tenaga pengajar yang ada di kota Bekasi berasal dari tenaga honorer. Apa jadinya jika wacara itu diberlakukan, bisa-bisa dunia pendidikan di Kota Bekasi bisa terganggu,” Katanya kepada wartawan, Rabu (11/2/2015)

Dini berharap, agar rencana wacana kebijakan itu dapat kembali dikaji kembali. Karena jika jadi diberlakukan akan  menyangkut kesejahteraan guru honorer.

Sementara itu, sejumlah guru honorer yang ada di Kota Bekasi mengaku kesulitan ekonomi yang mengakibatkan harus terlilit hutang oleh para tengkulak. Akibat minimnya gaji yang didapat selama ini.

Kadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit para guru honorer mengojek di beberapa tempat selepas mengajar di beberapa sekolah.

Salah seorang guru honorer di SMPN Kota Bekasi Hamid (40) mengaku, dirinya terpaksa mencari tambahan lain guna dapat memenuhi kebutuhan. Namun  demikian, hal itu tidak juga mencukupi , akibatnya dirinya terpaksa  berurusan dengan para tengkulak.

“Bisa dibayangkan honorer per jam dibayar hanya Rp15 ribu. JIka diakumulasi dalam sebulan gaji saya tidak sampai Rp500 ribu dari satu sekolah. Makanya untuk menutupi, kadang saya suka ngojek di dekat proyek. Tapi itu juga tidak cukup karenanya saya terpaksa berurusan dengan tengkulak” katanya.

Lebih jauh Hamid menjelaskan, berurusan dengan tengkulak lebih mudah tanpa harus mendapatkan syarat apapun. Disatu sisi kebutuhan dapur harus tetap ngebul. “Sudah hampir lima belas tahun lebih jadi honorer nggak ada perubahan. Saya harus gali lobang tutup lobang untuk memutupi kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak,” katanya.

Terkait dengan rencana pemerintah yang akan meniadakan guru honor, Hamid mengaku, pasrah dengan kebijakan pemerintah tersebut. ”Rejeki sudah ada yang mengatur.