2015, Rekrutmen CPNS Akan Dibuka, Khusus Untuk Guru

2015, Rekrutmen CPNS Akan Dibuka, Khusus Untuk Guru
Sesuai informasi yang beredar, bahwa moratorium CPNS tidak berlaku bagi tenaga pendidik (Guru). Kabar gembira bahwa tahun ini Rekrutmen CPNS akan segera dibuka, kapan? kita tunggu saja kabar selanjutnya, kapan akan dibuka penerimaan CPNS, yang jelas tahun ini dan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan, namun masing-masing daerah harus mengajukan kebutuhan CPNS didaerahnya masing-masing sesuai yang dibutuhkan, jadi jika daerah tidak mengajukan kebutuhan tersebut maka dianggap kebutuhan tenaga pendidik didaerah tersebut mencukupi. 

Untuk memperjelas informasi ini dan tidak simpangsiurnya berita silahkan anda baca penuturan dari menteri Yuddy berikut ini. Para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) diminta bersabar. Tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) masih menutup rapat penerimaan CPNS tahun 2015 Terkecuali bagi guru di lingkungan tenaga pendidik, perawat di lingkungan tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum tidak dikenai moratorium (penghentian sementara).

Baca Juga : Moratorium CPNS Tidak Berlaku Bagi Guru

“Belum ada rekrutmen baru sampai tahun depan. Moratorium penerimaan CPNSkecuali guru, perawat dan aparat penegak hukum,” tandas MenPAN RB Yuddy Chrisnandi Sabtu kemarin. Akan tetapi, kata Yuddy, KemenPAN RB hanya akan melayani rekrutmen guru, perawat dan penegak hukum sesuai dengan usulan kepala daerah masing-masing. “Namun pengadaannya sesuai usulan kepala daerah masing-masing. Bagi mereka (guru maupun perawat) protes gak diangkat, maka kepala daerah setempat harus tanggung jawab,”kata Yuddy. 

Yuddy berdalih selalu berpijak kepada UU Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai serta pejabat. “Kewenangan kita di tingkat kementerian dan lembaga,” tukas dia. Yuddy menilai setiap daerah berbeda-beda kebutuhan pegawainya. “Kalau kurang guru, tanya bupati dan wali kotanya. Apakah mereka membuat surat pengusulan atau prosedurnya sudah benar nggak? jika sudah pastinya deputi SDM lapor dan dicek,” tandas politisi Partai Hanura ini. Sebelumnya, kata Yuddy, pihaknya mengumpulkan bupati/wali kota se-Indonesia d Papua. 

“Bagi yang bawa desain, saya respon seperti Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lani. Silahkan saja ajukan nanti akan kami chek,”ucapnya. sumber : solopos.com