Honorer Yang Tidak Lolos Verifikasi Faktual Harus Ikut Tes CPNS


Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah sepakat membentuk Panja Revisi UU ASN. Panja ini dibentuk untuk merevisi UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang status pegawai honorer yang akan tuntas dalam targetnya akhir Maret 2017. Dengan adanya revisi UU ASN, diharapkan seluruh masalah honorer kategori satu dan dua maupun tenaga kontrak yang sudah eksis bekerja, bisa terakomodir dalam UU tersebut.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo mengatakan, meski UU ASN baru disahkan nantinya, seluruh tenaga honorer, PTT dan THL tetap mengikuti mekanisme verifikasi faktual (Verfal). Menurut Arif, mereka yang tidak lolos verfal harus diberhentikan. Namun mereka tetap diberi kesempatan untuk melamar PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepanjang memenuhi syarat.

"Enggak lolos verval tidak berarti P3K. Kalau mau, ngelamar PNS atau PPPK sepanjang memenuhi syarat," ujar Arif. Namun kalau tidak memenuhi persyaratan administratif PPPK, anggota Komisi II ini menegaskan mereka harus diberhentikan. "Ya berhenti. Karena status yang ada hanya PNS dan PPPK," tandasnya.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pembagio setuju dengan revisi UU ASN tersebut. Sebab pertimbangan Agus, bila semua orang menjadi PNS maka negara akan bangkrut. "Masak semua mau jadi PNS. Bangkrut negara. Manusia diciptakan Tuhan punya pikiran, jadi harus kreatif. Seleksi ketat tetap harus dilakukan," pungkasnya. (beritahati.com)