Showing posts with label ASN. Show all posts
Showing posts with label ASN. Show all posts

Skema Baru Gaji PNS dan Besarannya

Kabar Gembira, Bagi PNS dan Pensiun Skema Baru Tunjangan/Gaji PNS dan Besarannya.. akan di terapkan tahun 2018.

Video:

Dibuka Lowongan 17.928 CPNS, Download Persyaratannya Disini

Tidak lolos berkas seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan MA?
Jangan bersedih dulu. Kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara besar-besaran.

Setelah selama tiga tahun lebih tidak ada penerimaan, akhirnya MenPANRB mengumumkan kalau dibuka penerimaan CPNS untuk 61 Instansi yakni 30 kementrian dan 30 lembaga negara. Total lowongan sebanyak 17.928 kursi.

Dua instansi Agustus lalu membuka lowongan CPNS (Kemenkumham dan Mahkamah Agung), ini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. 
Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja.

“Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” ujarnya dalam situs MenPANRB.

Dari rilis tersebut ada 18 Instansi plus satu provinsi yang memiliki kuota penerimaan CPNS 2017 di atas angka 200 orang. Paling banyak menerima adalah kementrian keuangan dengan kuota mencapai 2.880 orang. Disusul Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebanyak 1.610 kursi yang disediakan. Posisi ketiga ditempati Kementerian Riset, Teknologi, dan PT dengan jatah 1.500 kursi.
Posisi-posisi tersebut nantinya akan disebar di seluruh kantor wilayah di Indonesia. Dan untuk Ristek Dikti ke beberapa lembaga dan kampus negeri.

Terbanyak berikutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementrian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung dengan sama banyak 1.000 kursi.

Jumlah ini tentu akan mempengaruhi persaingan di dalam tes atau seleksi penerimaan. Semakin besar kuota, peluang juga semakin besar.
Porsi berikut yang besar adalah Kementerian LHK sebanyak 700. Disusul Kementerian Pertanian 475, Kementerian Perhubungan 400, Kementerian Perindustrian 380, Kementerian Kelautan dan Perikanan 329, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300.

Berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 300 kursi, disusul Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299, Badan Narkotika Nasional (BNN) 275, dan 16 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212. Adapun Kalimantan Utara menjadi provinsi terbesar dengan kuota 500.

Soal Jatah Kaltara
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ujar Menteri, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
Dijelaskan, formasi untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.
Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan.
“Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas Asman.
Lolos Berkas CPNS Kemenkumham dan MA Tidak Usah Mendaftar
Menteri Asman Nur menambahkan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.
Diingatkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.
Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Menteri kembali menegaskan agar masyarakat/calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya.
“Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” tegas Asman.

Jadwal Seleksi, Ingat Tanggalnya Siapkan Berkasnya
1 5-19 September 2017 Pengumuman Pengadaan CPNS
2 11-25 September 2017 Pendaftaran
3 11-28 September 2017 Seleksi Administrasi
4 30 September 2017 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5 9-20 Oktober 2017 SKD*)
6 23 Oktober 2017 Pengumuman Hasil SKD*)
7 25-30 Oktober 2017 SKB*)
8 1-8 November 2017 Pengumuman Kelulusan Akhir*)
9 21 November – 10 Desember 2017 Pemberkasan*)

Daftar Instansi Yang Membuka Lowongan CPNS 2017
1 Kementerian Keuangan 2.880
2 Kementerian ESDM 65
3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300
4 Kementerian Ketenagakerjaan 160
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan 329
6 Kementerian Perindustrian 380
7 Kementerian PUPR 1.000
8 Kementerian Pariwisata 40
9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1610
10 Kementerian LHK 700
11 Kementerian Perhubungan 400
12 Kementerian Luar Negeri 75
13 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 91
14 Kementerian Kesehatan 1000
15 Kementerian Pertanian 475
16 Kementerian Sosial 160
17 Kementerian Riset, Teknologi, dan PT 1500
18 Kementerian PPN/BAPPENAS 38
19 Kementerian PANRB 91
20 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21
21 Kementerian Sekretariat Negara 178
22 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 40
23 Kementerian Agama 1000
24 Kementerian Perdagangan 65
25 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 27
26 Kementerian Bidang Polhukam 25
27 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 25
28 Kementerian BUMN 25
29 Kementerian KUKM 25
30 Kementerian Pertahanan 50

LEMBAGA
31 Kejaksaan Agung 1.000
32 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 175
33 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 98
34 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 60
35 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 28
36 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 175
37 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 10
38 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 90
39 Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 87
40 Komisi Yudisial (KY) 33
41 Badan Narkotika Nasional (BNN) 275
42 Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) 60
43 Badan SAR Nasional 160
44 Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 300
45 Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) 225
46 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 182
47 Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 99
48 Badan Ekonomi Kreatif 93
49 Badan Pengawas Obat dan Makanan 110
50 Badan Intelijen Nasional (BIN) 199
51 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212
52 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 157
53 Setjen DPR 85
54 Badan Informasi Geospasial (BIG) 67
55 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299
56 Mahkamah Kontitusi (MK) 70
57 Kepolisian Republik Indonesia 200
58 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 25
59 Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 53
60 Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 26

JUMLAH 17.428
61 Kalimantan Utara 500

Jumlah Total 17.928

Atau kamu bisa download persyaratan di sini: DOWNLOAD
sumber : tribunnews.com

Skema Baru Pensiun PNS 2018 Fully Funded

Perbaikan pengelolaan dana pensiunan masih dikaji pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pemerintah bahkan telah mewacanakan implementasi perbaikan dana pensiun di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018.Skema yang tengah dikaji dikenal dengan fully funded, keterlibatan pemerintah memang masih ada, namun sejak awal diterapkan PNS dan pemerintah melakukan iuran bersama atau 'patungan'.Sehingga, dalam jangka waktu tertentu sudah bisa dihitung mengenai dana pensiun tersebut mampu untuk membiayai pada saat purna tugas."Yang kedua dengan pola cut off sembari dia memupuk yang baru, kemudian dia tetap menyelenggarakan pay as you go, dananya tidak besar, jadi pilihan saja," sambungnya."Karenakan begini, pay as you go itu sebagai konsekuensi di mana pemerintah memberikan jaminan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri ataupun ASN yang telah mengabdikan kepada negara, jadi itu sebuah konsekuensi, jadi diatur di dalam UU," tambah dia."Makanya saya yakin pemerintah nanti melakukan cut off, ya mungkin 2018 PNS baru itu dilakukan skema fully funded, kemudian bagi ASN yang 2018 ke bawah itu tetap menggunakan pay as you go sampai mereka berakhir, sehingga dengan begitu beban biaya APBN semakin tahun semakin turun," tukas dia."Makanya saya yakin pemerintah nanti melakukan cut off, ya mungkin 2018 PNS baru itu dilakukan skema fully funded, kemudian bagi ASN yang 2018 ke bawah itu tetap menggunakan pay as you go sampai mereka berakhir, sehingga dengan begitu beban biaya APBN semakin tahun semakin turun," tukas dia. (finance.detik.com)
Direktur Perencanaan & Teknologi Informasi PT Taspen (Persero), Faisal Rachman mengatakan, idealnya pemerintah menerapkan skema fully funded pada PNS yang baru bergabung di 2018."Jadi pilihannya begini, ada 2 pilihan yang pertama seluruh Pensiun PNS dikonversi ke fully funded, ini pemerintah harus menutupi kecukupan dana yang jumlahnya relatif besar. Misalnya kita ber-10, 10 orang ini mengasumsikan kalau dia pensiun dia bisa dibiayai dengan Rp 10 juta, kalau dana yang ada sekarang cuma Rp 500 ribu maka pemerintah harus menyediakan dana itu Rp 9,5 juta."Faisal mengungkapkan, para abdi negara yang terhitung bekerja 2018 ke bawah, maka skema dana pensiunannya masih dengan pay as you go. Dia memastikan, tidak bisa skema fully funded diimplementasikan sekaligus terhadap seluruh PNS.Meski masih memiliki beban APBN, namun pemerintah harus segera mengolah dana pensiunan dengan skema fully funded, bukan hanya beban APBN berkurang tetapi PNS bisa membiayai secara mandiri di saat purna tugas."Karenakan begini, pay as you go itu sebagai konsekuensi di mana pemerintah memberikan jaminan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri ataupun ASN yang telah mengabdikan kepada negara, jadi itu sebuah konsekuensi, jadi diatur di dalam UU," tambah dia. (detik.com)

Dipastikan Gaji 13 dan 14 PNS Cair Sebelum Lebaran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN­RB) memastikan akan segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai gaji ke 13 dan 14 atau tunjangan hari raya (THR) secepatnya. 

Menteri PAN RB Asman Abnur menegaskan gaji ke­13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan didistribusikan tepat waktu oleh Kementerian Keuangan setelah PP tersebut kelar. "Soal gaji ke­13 dan 14 itu kan Menteri Keuangan. 

Pokoknya kita tidak mengurangi apa yang sudah diterima selama ini. Tahun lalu kan ada gaji ke­13 dan 14, jadi ini tinggal masalah peraturan saja," kata Asman ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. 

Dia mengatakan, waktu pembayaran gaji ke­13 dan THR untuk PNS dipastikan tidak berbeda dengan tahun lalu. Untuk diketahui, tahun lalu pemerintah mencairkan dan membayarkan kedua gaji tersebut dalam waktu bersamaan yakni sebelum Lebaran. 

"Seperti tahun lalu, mudah­mudahan sebelum Lebaran," kata Asman. Namun, sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pencairannya akan dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan kalau gaji ke­13 untuk bantuan anak sekolah sementara gaji ke­14 merupakan THR. 

"Beda, satu namanya THR yakni sebelum Lebaran, satunya gaji ke 13 untuk membantu anak sekolah. Tujuannya beda," kata Askolani. Bahkan jika melihat kalender 2017, bisa jadi pencairan yang diberikan lebih dahulu yakni untuk gaji ke­14. Sedangkan gaji ke­13 diberikan setelahnya. 

"Lebaran kan maju, 27 Juni kemungkinan. Ya seminggu sebelum Lebaran pencairan yang THR. Kalau yang sekolah awal Juli, bisa dicairakan di penghujung atau awal Juli," ujar dia. Asal tahu saja, besaran THR atau gaji ke­14 sebesar satu kali gaji pokok. Hal ini karena THR merupakan pengganti dari kenaikan gaji PNS setiap tahunnya, di mana pada 2016 ini tidak ada kenaikan gaji pokok. 

Sedangkan untuk gaji ke­13 meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain, seperti penghasilan PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang biasa diterima setiap bulan.
Sumber : Lampung Post

Kabar Gembira Bagi Honorer

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Arif Wibowo menyebut revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hadiah bagi honorer yang selama ini setia mengabdi. Terutama bagi honorer yang selama ini rela dibayar minim yaitu di bawah Rp 500 ribu per bulan.

Itu sebabnya, politikus PDIP ini mengimbau pemerintah memberikan dukungan atas inisiatif DPR RI melakukan revisi UU ASN yang baru berusia tiga tahun itu. "Revisi UU ASN merupakan kabar gembira bagi honorer. Sebab mereka punya celah untuk bisa diangkat menjadi PNS." Menanggapi tanggapan sejumlah‎ pihak yang menolak revisi UU ASN, menurut Arif, adalah hal biasa dalam negara demokrasi. 
Siapa pun bisa mengeluarkan pendapatnya, diterima atau tidak urusan pemerintah.

"Tapi saya yakin, Presiden Jokowi tidak akan mengabaikan rakyatnya. Surat presiden yang menjadi pijakan utama memulai pembahasan revisi UU ASN pasti akan diterbitkan. Honorer sabar saja," tuturnya. Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, poin t‎erpenting dalam revisi UU ASN untuk menyelesaikan urusan honorer (terutama K2) yang statusnya tidak jelas menjadi PNS.

Pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS bisa dimulai tahun ini. Dengan catatan, revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat pembahasannya.  Bila molor, proses pengangkatannya akan terhambat. "‎Bisa saja honorer K2 diangkat PNS tahun ini. Jika memang agendanya dipercepat," ujarnya.


Menurut Arif, pihaknya‎ sudah pernah pasang target selesai Maret. Namun sepertinya bisa mundur lagi karena DPR saat ini masih menunggu surat dari presiden. "Jika nanti revisi ASN telah disetujui dan disahkan pemerintah bersama DPR, maka terhitung enam bulan setelah pengesahan bisa dilakukan pengangkatan PNS tahun ini," terang politikus PDIP ini.

Hal yang sama diungkapkan ‎Kapoksi Baleg DPR RI Bambang Riyanto. Pembahasan revisi UU ASN prosesnya sangat singkat. Mengingat seluruh fraksi sudah menyetujuinya. Sejak surat DPR RI yang ditandatangani Fachri Hamzah diterima presiden, maka selama itu pula terhitung 60 hari presiden memberikan hak jawabnya. "Mudah-mudahan supresnya cepat diteken. Presiden pasti taat hukum, tidak mungkin melanggar UU 12/2012 dan UU 17/2014 DPR-MPR tentang pelaksanaan prolegnas," tandasnya.

Enam Poin Penting Pengangkatan Honorer Berdasarkan Revisi UU ASN

Dua anggota Komisi II DPR RI masing-masing Arif Wibowo dan Bambang Riyanto mengatakan, poin t‎erpenting dalam revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk menyelesaikan urusan honorer (terutama K2) yang statusnya tidak jelas menjadi PNS.
Mengingat sebelumnya ada aturan mengenai PNS mengacu pada UU Pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999. Kemudian digantikan dengan UU 5 Tahun 2014 tentang ASN yang di dalamnya mengisyaratkan tentang tes.

"Kenapa sampai kami merevisi UU ASN, karena honorer tidak diakomodir. Padahal mereka sudah mengabdi dan riil di lapangan mengisi pekerjaan PNS," kata Bambang yang juga Kapoksi Baleg DPR RI. Dia menambahkan, dalam revisi UU ASN, ada dua golongan besar yang akan diakomodir yaitu honorer K1 dan K2. Sedangkan pegawai kontrak dan tidak tetap akan dilihat masa tugasnya sehingga bisa diklasifikan K1 atau‎ K2.

Sementara Arif mengungkapkan dalam draf revisi UU ASN memang tidak disebutkan secara rinci soal mekanisme tes dan sebagai gantinya melalui verifikasi validasi.
Sebab honorer K2 sudah mengikuti tes CPNS 2013.
"Jika RUU ASN disahkan maka pemerintah harus mengangkat pegawai honorer jadi PNS," tegasnya. Keharusan pemerintah itu‎ sebagaimana tertera dalam pasal tambahan 131A sebagai berikut:‎

Pasal 131.(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.
(Blog Peniddikan/Jpnn.com)

Revisi UU ASN, Menunggu Surat Keputusan Presiden

Pimpinan DPR RI sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta penerbitan surat presiden tentang pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tanpa surat presiden, pembahasan revisi UU ASN yang tujuannya mengakomodasi honorer kategori satu (K1) dan K2 menjadi CPNS belum bisa dilaksanakan. "Surat pimpinan DPR sudah diteken dan dikirim. Posisi kami sekarang menunggu Surpres dulu, kemudian menentukan langkah selanjutnya," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI.
Dia menyebutkan, tanpa surpres, DPR belum bisa melakukan pembahasan dengan pemerintah tentang apa saja yang akan diubah dalam UU ASN. Dalam draft revisi UU ASN, ada lima pasal yang diubah. Namun, menurut politikus Gerindra ini, lima pasal itu bisa menciut menjadi satu atau tiga pasal.
"Tergantung Surpres seperti apa. Jumlah pasal‎nya bisa berubah, namanya draft kan. Begitu Surpres turun, kami akan membahasnya dengan pemerintah. Kalau pembahasan di panja nggak terlalu lama kok," ujarnya. (Blog Pendidikan/JPNN)