Showing posts with label BOS. Show all posts
Showing posts with label BOS. Show all posts

Gaji Guru Honorer Dinaikkan Menjadi 30 Persen Dari Dana BOS

Pemerintah diminta menaikkan porsi gaji guru honorer di dalam komponen dana bantuan operasioanl sekolah (BOS) hingga 30 persen. Selama ini, porsi gaji guru honorer di dalam postur dana bantuan operasional sekolah (BOS) dinilai terlalu kecil. Saat ini maksimal 15 persen dana BOS untuk gaji guru honorer.

Usulan itu mengemuka di tengah rencana Kemendikbud menaikkan satuan biaya (unit cost) dana BOS. Seperti diberitakan unit cost dana BOS untuk SD diusulkan naik dari Rp 800 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 1 juta/siswa/tahun.  Lalu untuk SMP naik dari Rp 1 juta/siswa/tahun jadi Rp 1,4 juta/siswa tahun. Kemudian jenjang SMA/SMA yang sekarang Rp 1,4 juta/siswa/tahun, naik jadi Rp 1,6 juta/siswa.tahun untuk SMA dan Rp 1,8 juta/siswa/tahun untuk SMK.  Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan pemerintah boleh saja mengusulkan kenaikan dana BOS itu.

Apalagi alasannya untuk mengimbangi inlasi. Sebagai catatan dana BOStidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 lalu. Namun yang menjadi catatan Ferdiansyah adalah, pemerintah sebaiknya juga menaikkan porsi pembayaran gaji guru honorer dari dana BOSSaat ini dana BOS diperbolehkan untuk membayar gaji guru honorer hanya 15 persen. Menurutnya porsi ini terlalu kecil. Apalagi di sekolah yang jumlah siswa dan guru honorernya sedikit.

Ferdiansyah mengatakan di daerah-daerah terntentu masih banyak SD yang guru negerinya hanya satu sampai dua orang saja. ’’Kalau yang satu orang, biasanya ya merangkap jadi kepala sekolah,’’ tuturnya. Selebihnya posisi guru diisi oleh guru-guru honorer. ’’Kalau hanya 15 persen dana BOS untuk gaji guru, itu sedikit sekali. Dapat berapa gurunya,’’ katanya.

Menurut Ferdiansyah, pemerintah tidak boleh menyalahkan sekolah karena memiliki banyak guru honorer. Sebab pemerintah sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan guru PNS di sekolah tersebut. Usulan kenaikan porsi gaji guru honorer di dalam komponen dana BOS itu mendapat dukungan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). 

Pengurus pusat FSGI sekaligus Wakil SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, Mansur menjelaskan, kondisi memprihatinkan justru di SMA/SMK. Sebab dana BOS di SMA dan SMK sama sekali tidak boleh untuk membayar gaji guru honorer. ’’Kalau di SD dan SMP masih boleh 15 persen,’’ jelasnya. Mansur menjelaskan untuk daerah tertentu, sudah ada jaminan gaji guru honorer. Sehingga tidak harus menggunakan dana BOS.

Seperti di Provinsi NTB, guru honorer SMA dan SMK mendapatkan gaji dari APBD sebesar Rp 40 ribu – Rp 50 ribu per jam pelajaran. Dia sangat mendukung jika nanti pemerintah benar-benar mainkkan unit cost dana BOS sekaligus porsi gaji guru honorernya.

Saat ini gaji guru honorer di SD dan SMP yang bersumber dari dana BOS sangat bervariasi. Berdasarkan dari jumlah siswa dan banyaknya guru honorer yang ada. ’’Nilainya kisaran Rp 300 ribu sampai Rp 1 juta per orang,’’ ungkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy belum bersedia berkomentar banyak. 

Dia mengatakan terkait usulan kenaikan satuan biaya dana BOS masih dikaji di internal pemerintah. Sedangkan terkait dengan porsi gaji guru honorer di dalam dana BOS, dia enggan mengomentarinya. Menelisik ke belakang, Kemendikbud memiliki pertimbangan sendiri membatasi porsi gaji guru honorer dalam dana BOSDiantaranya adalah supaya sekolah tidak jor-joran merekrut guru honorer. Sebab selama ini porsi gaji guru honorer dari dana BOS bisa mencapai 30 persen bahkan 50 persen. Dengan adanya pembatasan itu, sekolah bisa berpikir berkali-kali sebelum merekrut tenaga honorer baru.
Sumber : JPNN.com

Dana BOS Naik, Untuk Tingkat SD 1 Juta SMP 1.2 Juta SMA 1.6 Juta dan SMK 1.8 Juta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan kenaikan besaran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Besaran dana BOS yang berlaku saat ini adalah untuk SD sebesar Rp 800 ribu/siswa/tahun. Kemudian untuk SMP dipatok Rp 1 juta/siswa/tahun dan di SMA/SMK dana BOS sebesar Rp 1,4 juta/siswa/tahun. Nah dalam pembahasan anggaran 2018, Kemendikbud mengusulkan kenaikan unit cost dana BOS untuk semua jenjang pendidikan. 

Di jenjang SD dana BOS diusulkan naik menjadi Rp 1 juta/siswa/tahun, SMP sebesar Rp 1,2 juta/siswa/tahun, SMA sebesar Rp 1,6 juta/siswa/tahun, dan di SMK sebesar Rp 1,8 juta/siswa/tahun.Kemudian dana BOS untuk pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) diusulkan Rp 2,25 juta/siswa/tahun. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, usulan kenaikan dana BOS itu bukan tahun ini saja disampaikan Kemendikbud. "Sebelumnya sudah pernah disampaikan, tetapi belum diputuskan kenaikannya".

Hamid mengatakan, ada beberapa pertimbangan Kemendikbud mengajukan penambahan satuan biaya dana BOS itu. Di antaranya, nominal yang berlaku sekarang tidak mengalami perubahan sejak ditetapkan pada 2015. Sementara setiap tahun keuangan selalu mengalami inflasi.

Sehingga sekolah-sekolah semakin berat memenuhi kebutuhan operasionalnya dengan sumber dana BOS. Tahun depan alokasi dana BOS dipatok Rp 46,695 triliun. Anggaran dana BOS ini dialokasikan untuk 47 juta lebih siswa di seluruh Indonesia. Anggaran dana BOS tahun depan lebih besar dibandingkan alokasi tahun ini yang tercatat Rp 45,120 triliun.

Anggaran dana BOS masuk kategori dana alokasi khusus (DAK) non fisik. Sehingga anggarannya tidak mampir ke rekening Kemendikbud. Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah tidak mempermasalahkan usulan kenaikan unit cost dana BOS itu. Menurutnya kalau selama ini dinilai kurang, memang dana BOS sama sekali belum bisa menutup 100 persen biaya operasional sekolah.

Untuk jenjang SD saja, perhitungan Komisi X pada 2005 lalu, biaya operasionalnya mencapai Rp 1,2 juta/siswa/tahun. ’’Itu hitung-hitungan pada 2005 lalu,’’ jelasnya. Ferdiansyah mengakui ada kekhawatiran keuangan negara tidak cukup jika nanti besaran dana BOS ditambah. Politisi Golkar mengatakan kekurangan APBN masih bisa disiasati dengan skala prioritas.

Menurutnya kalaupun APBN tidak mampu, kenaikan dana BOS cukup untuk jenjang SD dan SMP dahulu. Sebab jenjang ini menjadi kewajiban pemerintah sesuai amanat UUD 1945 maupun UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Menurut Ferdiansyah posisi saat ini belum ada kepastian apakah usulan kenaikan dana BOS oleh Kemendikbud itu bakal disetujui atau tidak. Kalaupun nanti tidak disetujui, dan dana BOS dirasa kurang, dia berharap partisipasi pemerintah daerah untuk ikut mengeluarkan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).

Dia mengungkapkan banyak pemda yang sejatinya sudah mengucurkan Bosda. Sayangkan kucuran Bosda itu tidak berkelanjutan. ’’Kadang ada, kadang tidak ada. Sekolah tidak memiliki kepastian atas kucuran Bosda,’’ tuturnya. Bosda kerap mengucur di tahun-tahun politik daerah. Misalnya saat menjelang pemilihan kepala daerah saja.
sumber : JPNN.com

Juknis BOS SD, SMP dan SMA Tahun 2016

Juknis BOS SD, SMP dan SMA Tahun 2016
Salam pendidikan... Dana BOS tahun 2016 untuk Triwulan I telah siap dan telah didistribusikan ke Bank masing-masing daerah. Sasaran program BOS adalah semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPL /SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi satuan pendidikan swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut : 

1. SD/SDLB : Rp 800.000 per peserta didik/tahun 
2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp 1.000.000 per peserta didik/tahun

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi satuan pendidikan tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 peserta didik.

Download Juknis BOS SD dan SMP Tahun 2016 : (DOWNLOAD)
Download Juknis BOS SD dan SMA Tahun 2016 : (DOWNLOAD)

Aplikasi Penghitungan Pajak Dana BOS

Aplikasi Penghitungan Pajak Dana BOS
Salam pendidikan. Berikut BlogPendidikan.net akan berbagi aplikasi tentang SSP dan penghitungan pajak penggunaan dana BOS di sekolah, Aplikasi ini sangat mudah dijalankan karena dalam bentuk Excel, dan dijalankan secara auto (tinggal memasukkan angka otomatis akan terhitung pajak PPN dan PPH).
Pembayaran pajak untuk penggunaan dana BOS telah diatur dalam Juknis BOS dan item-item pembelanjaan apa saja yang termasuk dalam PPH dan PPN.

Download Aplikasi Penghitungan Pajak Dana BOS ( DOWNLOAD )

Download Juknis BOS Tahun 2015

Download Juknis BOS Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dana BOS SMA Naik 1,2 Juta Per Siswa

Dana BOS SMA Naik 1,2 Juta Per Siswa
Pemerintah akhirnya menaikkan alokasi dana bantuan operasional sekolah menengah (BOS-SM) 2015 menjadi Rp 1,2 juta/siswa/tahun.
Kemendikbud menyebutkan besaran dana BOS-SM itu masih dibawah kebutuhan riil sekolah. Sehingga meskipun ada kenaikan, sekolah tetap diperbolehkan menarik SPP.

Dana BOS Naik, SD 800 Ribu dan SMP 1 Juta

Dana BOS Naik, SD 800 Ribu dan SMP 1 Juta
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memastikan kenaikan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kenaikan ini merupakan imbas dari anggaran fungsi pendidikan yang mencapai Rp 409,1 triliun.

Ada Pungutan Oknum Pejabat Setiap Pencairan Dana BOS

Mampirnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke rekening pemerintah daerah ternyata berakibat buruk. Dugaan kuat, dana BOS untuk pendidikan itu menjadi bancaan para oknum pejabat dengan meminta setoran dari pihak sekolah.

Hal ini diungkap Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, usai mendengar pemaparan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional (Gema Pena) terkait berbagai masalah BOS di 8 provinsi.

SE Penyaluran BOS Triwulan 2 dan Bansos Buku Kurikulum 2013

Mulai tahun 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas. Pada tahun pelajaran 2014/2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan mengimplementasikan kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan: SD/MI kelas I, II, IV dan V; SMP/MTs kelas VII dan VIII; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas X dan XI di seluruh Indonesia.

20 Persen Saja Dari Dana BOS Untuk Gaji Honorer

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer di SMP ternyata masih banyak. Hal itu, salah satunya, tecermin dari laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2014.
Di sejumlah provinsi, pengeluaran dana BOS untuk gaji guru dan pegawai honorer mendominasi. Misalnya di Jatim, sudah ada 51 SMP yang menyampaikan penggunaan dana BOS.

Juknis BOS Tahun 2014

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Korupsi Dana BOS Kepsek SD Divonis 1 Tahun dan Denda 50 Juta

Korupsi tidak hanya dilakukan dalam jumlah milaran rupiah saja, tetapi juga dalam jumlah jutaan rupiah. Hal ini dilakukan oleh Rosidah, Kepala Sekolah SD di Lampung.
Selaku Kepala Sekolah SD Negeri Curup Guruh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Selatan, Rosida mempunyai wewenang mengelola keuangan SD. Pada Juli 2008 hingga 2010, SD-nya mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kementerian Pendidikan Nasional. Sepanjang kurun waktu itu, SD Curup Guruh mendapat dan BOS Rp 172,2 juta.
Sejatinya, dana itu untuk kegiatan operasional sekolah, seperti operasional siswa, gaji guru honorer, pembelian alat tulis kantor, alat kebersihan, biaya rapat dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya, Rosidah menilep dana BOS yang dialokasikan untuk honor guru SD dengan jumlah total sebesar Rp 11,5 juta.
Atas tuduhan jaksa itu, Rosidah membantah semuanya. Menurutnya, dana BOS yang tidak habis akan dikembalikan ke pusat dan telah benar mengeluarkan uang dana BOS. "Saya pernah membuah surat perdamaian 2 kali," ujar Rosidah dalam kesaksiannya seperti tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang yang dilansir di website Mahkamah Agung (MA).
Atas kasus itu, majelis PN Tanjungkarang mempertimbangkan jumlah kerugian negara tidak terlampau besar dan signifikan serta sudah dikembalikan. Selain itu Rosidah di persidangan bersifat sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga dan guru yang telah lama mengabdi kepada negara.
"Menjatuhkan hukuman 1 tahun dan denda Rp 50 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti kurungan 1 bulan. Memerintahkan Rosidah membayar uang pengganti Rp 11,5 juta," putus majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto dengan anggota M Ali dan Jaini Basir pada 15 Mei 2013

ICW, DAK dan BOS Paling Banyak Dikorupsi Di Bidang Pendidikan

ICW, DAK dan BOS Paling Banyak Dikorupsi Di Bidang Pendidikan
Indonesia Corruption Wacth (ICW) merilis hasil kajian kasus korupsi pendidikan selama satu dasawarsa (2003-2013). Hasilnya menyimpulkan bahwa dana pendidikan masih menjadi sasaran empuk koruptor.
Peneliti Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman mengatakan, dari hasil penelitian itu juga diketahui alokasi anggaran yang kerap digerogoti koruptor mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah hingga gaji dan honor guru.
Kemudian pengadaan buku, pengadaan sarana prasarana (sarpras) serta operasional perguruan tinggi, operasional di Kemdikbud dan Dinas Pendidikan serta dana lainnya.
"Dana yang bersumber baik dari APBN maupun APBD itu dikorupsi oleh politisi, rektor dan pejabat kampus, kepala sekolah, pejabat dan rekanan pemerintah yang terkait pendidikan," ungkap Tari di Sekretariat ICW, jakarta Selatan, Rabu (28/8).
Hasil tersebut disimpulkan ICW dari penelitian menggunakan metodolgi kuantitatif dalam menghimpun data kasus korupsi yang ditangani penegak hukum selama 10 tahun terakhir. ICW memeroleh data lewat pemantauan kasus korupsi di media massa dan jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia.
"Hasil pemantauan mengungkap bahwa selama satu dasawarsa terakhir terdapat 296 kasus korupsi pendidikan. Indikasi kerugian negara sebesar Rp 619 miliar dan tersangka sebanyak 479 orang," katanya.
Penelitian itu mengungkap bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan menjadi sasaran empuk koruptor. Padahal DAK ditujukan untuk membangun dan memperbaiki gedung sekolah serta sarpras lain. Peringkat kedua yang paling kerap dikorupsi adalah dana BOS dan pengadaan infrastruktur sekolah/madrasah.
"Jumlah korupsi pengadaan sarpras di perguruan tinggi dan Kemendikbud sedikit. Tapi, ia merugikan negara paling besar di antara institusi lain," pungkasnya.
sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/08/28/188192/DAK-dan-BOS-Paling-Banyak-Dikorupsi-

Sekolah Dilarang Memotong BSM

Jakarta --- Salah satu bentuk kompensasi dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah bertambahnya jumlah penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tahun lalu siswa penerima BSM berjumlah 5,9 juta orang, sedangkan tahun ini melonjak menjadi 13,5 juta orang. BSM akan disalurkan langsung ke siswa melalui sekolah, tanpa ada potongan dari sekolah.
"Sekolah tidak boleh mengambil BSM untuk alasan apapun," tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Ainun Na’im, saat talkshow di Radio KBR 68H, pada Rabu pagi (26/6), di studio Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Jakarta. Besaran BSM untuk SD sebesar Rp 225.000/semester/anak, untuk SMP sebesar Rp 375.000/semester/anak, dan untuk SMA/SMK sebesar Rp 500.000/semester/anak.
Ainun juga menjelaskan, anggaran untuk BSM diambil dari 20% alokasi dana untuk pendidikan dari total APBN. “Bukan hanya BSM yang sekarang, tapi juga BSM sebelumnya,” tuturnya. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN tersebut tidak seluruhnya dikelola Kemdikbud, melainkan didistribusikan ke daerah.
Ia juga menjelaskan, saat ini masih merupakan periode identifikasi untuk keluarga miskin yang berhak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS digunakan untuk mengambil BSM dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Periode identifikasi tersebut akan berlangsung hingga akhir Juli.
Saat ini, katanya, KPS sudah didistribusikan ke 5,6 juta keluarga miskin. Sedangkan berdasarkan data, ada sekitar 15,5 juta keluarga yang berhak menerima KPS. Untuk memastikan pembagian KPS tepat sasaran, dilakukan pengecekan di lapangan. Misalnya di kelurahan atau desa, pengecekan lapangan akan dilakukan langsung oleh perangkat desa atau musyawarah desa.
Bagi keluarga yang merasa berhak mendapatkan KPS namun belum terdaftar sebagai penerima, bisa melapor ke posko yang sudah ditentukan. “Kalau sekarang ada anggota masyarakat yang tidak mampu, tapi tidak menerima KPS, segera hubungi kelurahan atau pos pengaduan di Kementerian Sosial atau UKP4,” imbau Ainun.
Untuk pengaduan mengenai BSM, masyarakat bisa melapor ke Kemdikbud melalui call center 177, sms ke nomor 0811976929, dan email ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Pengaduan juga bisa disampaikan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui sms ke nomor 1708 atau mengunjungi situs www.lapor.ukp.go.id.

Format Penjaringan Data Rekening BOS Sekolah

Informasi/pengumuman ini disampaikan kepada Ketua Tim BOS Provinsi di Seluruh Indonesia. Perlu kami informasikan bahwa  sebagian besar Bank Penyalur dana BOS   telah mengirimkan data penyaluran ke Server BOS Online. Akan tetapi setelah dilakukan "maching data"  antara data dari  Bank Penyalur dan data dari Tim BOS Provinsi yang diserahkan ke Tim BOS Pusat pada rakor bulan Februari 2012 lalu, terjadi banyak perbedaan nomor rekening sekolah. Untuk memudahkan melengkapi data base sekolah yang ada di server BOS Online, kami mengharapkan bantuan Tim Manajemen BOS Provinsi untuk mengirim data terkini (up to date) yang digunakan sebagai dasar penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke Sekolah untuk triwulan II. Data akar dibuat dalam format excell  dan mohon dapat diemail ke: bos@kemdiknas.go.id dan purwananto@gmail.com paling lambat tanggal 10 Juni 2012. kutipan : http://bos.kemdikbud.go.id/home/pengumuman/8

Secara formal surat permohonan tersebut sudah di kirim dan dapat diunduh :



Unduh Format Penjaringan Data Rekening BOS Sekolah : KLIK DISINI

13 Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendidkan di tingkat dasar SD dan SMP menjadi perhatian penuh pemerintah untuk mendongkrak tercapainya tujuan pendidikan dan meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan saat ini. Dasar memang harus diperkuat dengan menyediakan fasilitas penunjang proses pembelajaran baik Guru ataupaun Siswa. Untuk mencapai hal tersebut tentunya membutuhkan dana guna memenuhi fasilitas penunjang proses pembelajaran. Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan bahasa dekatnya 'BOS' yang diberikan secara bertahap per tiga bulan/triwulan setiap tahunnya diharapkan mampu menjawab keterbatasan pendidikan saat ini. BOS diarahkan dan dipergunakan oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Pemerintah telah memberikan arah penggunaan dana BOS setiap 3 bulannya, agar penggunaannya tepat sasaran dan benar-benar untuk menunjang pendidikan dan proses pembelajaran. 

Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS

Adapun 13 Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut :
  1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan,  sedangkan SMP  sebanyak 2 buku yaitu  (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/ penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.
  2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
  3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
  4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
  5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
  6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
  7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
  8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
  9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
  10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
  11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
  12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
  13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.