Showing posts with label BOS. Show all posts
Showing posts with label BOS. Show all posts

Juknis BOS SD, SMP dan SMA Tahun 2016

Juknis BOS SD, SMP dan SMA Tahun 2016
Salam pendidikan... Dana BOS tahun 2016 untuk Triwulan I telah siap dan telah didistribusikan ke Bank masing-masing daerah. Sasaran program BOS adalah semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPL /SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi satuan pendidikan swasta, juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut : 

1. SD/SDLB : Rp 800.000 per peserta didik/tahun 
2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp 1.000.000 per peserta didik/tahun

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi satuan pendidikan tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 peserta didik.

Download Juknis BOS SD dan SMP Tahun 2016 : (DOWNLOAD)
Download Juknis BOS SD dan SMA Tahun 2016 : (DOWNLOAD)

Aplikasi Penghitungan Pajak Dana BOS

Aplikasi Penghitungan Pajak Dana BOS
Salam pendidikan. Berikut BlogPendidikan.net akan berbagi aplikasi tentang SSP dan penghitungan pajak penggunaan dana BOS di sekolah, Aplikasi ini sangat mudah dijalankan karena dalam bentuk Excel, dan dijalankan secara auto (tinggal memasukkan angka otomatis akan terhitung pajak PPN dan PPH).
Pembayaran pajak untuk penggunaan dana BOS telah diatur dalam Juknis BOS dan item-item pembelanjaan apa saja yang termasuk dalam PPH dan PPN.

Download Aplikasi Penghitungan Pajak Dana BOS ( DOWNLOAD )

Download Juknis BOS Tahun 2015

Download Juknis BOS Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dana BOS SMA Naik 1,2 Juta Per Siswa

Dana BOS SMA Naik 1,2 Juta Per Siswa
Pemerintah akhirnya menaikkan alokasi dana bantuan operasional sekolah menengah (BOS-SM) 2015 menjadi Rp 1,2 juta/siswa/tahun.
Kemendikbud menyebutkan besaran dana BOS-SM itu masih dibawah kebutuhan riil sekolah. Sehingga meskipun ada kenaikan, sekolah tetap diperbolehkan menarik SPP.

Dana BOS Naik, SD 800 Ribu dan SMP 1 Juta

Dana BOS Naik, SD 800 Ribu dan SMP 1 Juta
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memastikan kenaikan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kenaikan ini merupakan imbas dari anggaran fungsi pendidikan yang mencapai Rp 409,1 triliun.

Ada Pungutan Oknum Pejabat Setiap Pencairan Dana BOS

Mampirnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke rekening pemerintah daerah ternyata berakibat buruk. Dugaan kuat, dana BOS untuk pendidikan itu menjadi bancaan para oknum pejabat dengan meminta setoran dari pihak sekolah.

Hal ini diungkap Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, usai mendengar pemaparan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional (Gema Pena) terkait berbagai masalah BOS di 8 provinsi.

SE Penyaluran BOS Triwulan 2 dan Bansos Buku Kurikulum 2013

Mulai tahun 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas. Pada tahun pelajaran 2014/2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan mengimplementasikan kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan: SD/MI kelas I, II, IV dan V; SMP/MTs kelas VII dan VIII; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas X dan XI di seluruh Indonesia.