Showing posts with label Info CPNS. Show all posts
Showing posts with label Info CPNS. Show all posts

Inilah Daftar Instansi Yang Membuka Lowongan CPNS Untuk Lulusan SMA

Sebanyak 17.928 lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka pada gelombang kedua 2017. Lowongan yang tersedia sebanyak 17.426 akan tersebar di 60 instansi pemerintah yakni 30 Kementerian dan 30 lembaga. Selain itu, 500 lowongan CPNS bakal ditempatkan di Provinsi Kalimantan Utara.
Lowongan yang tersedia bisa diisi oleh warga negara Indonesia (WNI) dengan berbagai latar belakang pendidikan. Bahkan, sejumlah lowongan yang dibuka bisa diisi oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Mau tahu lowongan CPNS apa saja yang bisa dilamar oleh lulusan SMA? Berikut daftar instansinya:

Kementerian Perhubungan:
1. Mualim Kapal 14 orang
2. Teknisi Mesin 17 orang
3. Masinis Kapal 11 orang
4. Oiler 8 orang
5. Rescuer Pemula 11 orang
6. Juru Mudi 8 orang
7. Kelasi 10 orang
8. Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula 16 orang
9. Operator Radio 8 orang
10. Penjaga Mercusuar 3 orang
11. Petugas Keamanan Penerbangan (ACSEC) 39 orang
12. Instruktur Pemula 3 orang

Kementerian Kelautan dan Perikanan:
1. Kelasi Kapal Pengawas 11 orang
2. Oiler 8 orang

Kementerian Sosial:
1. Pekerja Sosial Pemula 20 orang

Kementerian ESDM:
1. Pengamat Gunung Api Pemula 11 orang

Kejaksaan Agung:
1. Pengawas Tahanan/Narapidana 100 orang

Badan Narkotika Nasional (BNN):
1. Pelatih/Pawang Hewan (Anjing Pelacak) 100 orang

Baca Juga : Website Resmi Pendaftaran Online CPNS Oleh BKN

Badan Kemanan Laut (Bakamla):
1. Juru Motor
2. Markonis
3. Juru Mudi
4. Kelasi
5. Juru Mesin
6. Oiler
7. Juru Minyak
8. Bosun
9. Serang
10. Jenang Kapal
11. Kerani

Badan SAR Nasional:
1. Rescuer Pemula 110 orang
2. Masinis Kelas II 3 orang
3. Masinis Kelas III 1 orang
4. Markonis Kelas II 5 orang
5. Markonis kelas III 1 orang
6. Serng/Bosun kelas II 3 orang
7. Jenang/Kelasi Kapal kelasII 7 orang
8. Juru Mudi kelas II 9 orang
9. Juru Mudi kelas III 2 orang
10. Teknik Listrik kelas II 1 orang
11. Juru Masak kelas II 2 orang
12. Juru Minyak kelas III 2 orang
13. Mualim kelas II 2 orang
14. Mualim kelas III 1 orang
15. Kepala Kamar Mesin kelas III 1 orang

Demikian informasi ini semoga bermanfaat.

Dibuka Lowongan 17.928 CPNS, Download Persyaratannya Disini

Tidak lolos berkas seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan MA?
Jangan bersedih dulu. Kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara besar-besaran.

Setelah selama tiga tahun lebih tidak ada penerimaan, akhirnya MenPANRB mengumumkan kalau dibuka penerimaan CPNS untuk 61 Instansi yakni 30 kementrian dan 30 lembaga negara. Total lowongan sebanyak 17.928 kursi.

Dua instansi Agustus lalu membuka lowongan CPNS (Kemenkumham dan Mahkamah Agung), ini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. 
Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja.

“Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” ujarnya dalam situs MenPANRB.

Dari rilis tersebut ada 18 Instansi plus satu provinsi yang memiliki kuota penerimaan CPNS 2017 di atas angka 200 orang. Paling banyak menerima adalah kementrian keuangan dengan kuota mencapai 2.880 orang. Disusul Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebanyak 1.610 kursi yang disediakan. Posisi ketiga ditempati Kementerian Riset, Teknologi, dan PT dengan jatah 1.500 kursi.
Posisi-posisi tersebut nantinya akan disebar di seluruh kantor wilayah di Indonesia. Dan untuk Ristek Dikti ke beberapa lembaga dan kampus negeri.

Terbanyak berikutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementrian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung dengan sama banyak 1.000 kursi.

Jumlah ini tentu akan mempengaruhi persaingan di dalam tes atau seleksi penerimaan. Semakin besar kuota, peluang juga semakin besar.
Porsi berikut yang besar adalah Kementerian LHK sebanyak 700. Disusul Kementerian Pertanian 475, Kementerian Perhubungan 400, Kementerian Perindustrian 380, Kementerian Kelautan dan Perikanan 329, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300.

Berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 300 kursi, disusul Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299, Badan Narkotika Nasional (BNN) 275, dan 16 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212. Adapun Kalimantan Utara menjadi provinsi terbesar dengan kuota 500.

Soal Jatah Kaltara
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ujar Menteri, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
Dijelaskan, formasi untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.
Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan.
“Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas Asman.
Lolos Berkas CPNS Kemenkumham dan MA Tidak Usah Mendaftar
Menteri Asman Nur menambahkan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.
Diingatkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.
Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Menteri kembali menegaskan agar masyarakat/calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya.
“Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” tegas Asman.

Jadwal Seleksi, Ingat Tanggalnya Siapkan Berkasnya
1 5-19 September 2017 Pengumuman Pengadaan CPNS
2 11-25 September 2017 Pendaftaran
3 11-28 September 2017 Seleksi Administrasi
4 30 September 2017 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5 9-20 Oktober 2017 SKD*)
6 23 Oktober 2017 Pengumuman Hasil SKD*)
7 25-30 Oktober 2017 SKB*)
8 1-8 November 2017 Pengumuman Kelulusan Akhir*)
9 21 November – 10 Desember 2017 Pemberkasan*)

Daftar Instansi Yang Membuka Lowongan CPNS 2017
1 Kementerian Keuangan 2.880
2 Kementerian ESDM 65
3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300
4 Kementerian Ketenagakerjaan 160
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan 329
6 Kementerian Perindustrian 380
7 Kementerian PUPR 1.000
8 Kementerian Pariwisata 40
9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1610
10 Kementerian LHK 700
11 Kementerian Perhubungan 400
12 Kementerian Luar Negeri 75
13 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 91
14 Kementerian Kesehatan 1000
15 Kementerian Pertanian 475
16 Kementerian Sosial 160
17 Kementerian Riset, Teknologi, dan PT 1500
18 Kementerian PPN/BAPPENAS 38
19 Kementerian PANRB 91
20 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21
21 Kementerian Sekretariat Negara 178
22 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 40
23 Kementerian Agama 1000
24 Kementerian Perdagangan 65
25 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 27
26 Kementerian Bidang Polhukam 25
27 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 25
28 Kementerian BUMN 25
29 Kementerian KUKM 25
30 Kementerian Pertahanan 50

LEMBAGA
31 Kejaksaan Agung 1.000
32 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 175
33 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 98
34 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 60
35 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 28
36 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 175
37 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 10
38 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 90
39 Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 87
40 Komisi Yudisial (KY) 33
41 Badan Narkotika Nasional (BNN) 275
42 Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) 60
43 Badan SAR Nasional 160
44 Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 300
45 Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) 225
46 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 182
47 Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 99
48 Badan Ekonomi Kreatif 93
49 Badan Pengawas Obat dan Makanan 110
50 Badan Intelijen Nasional (BIN) 199
51 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212
52 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 157
53 Setjen DPR 85
54 Badan Informasi Geospasial (BIG) 67
55 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299
56 Mahkamah Kontitusi (MK) 70
57 Kepolisian Republik Indonesia 200
58 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 25
59 Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 53
60 Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 26

JUMLAH 17.428
61 Kalimantan Utara 500

Jumlah Total 17.928

Atau kamu bisa download persyaratan di sini: DOWNLOAD
sumber : tribunnews.com

Pendaftaran CPNS Hanya Melalui Portal SSCN.BKN

Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sesaat setelah memonitor langsung proses pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengimbau kepada masyarakat agar pendaftaran dapat dilakukan hanya melalui portal https://sscn.bkn.go.id Hal itu dikarenakan, pasca dibukanya pendaftaran penerimaan CPNS, masih banyak masyarakat yang mengakses laman www.bkn.go.id, sehingga berakibat pada performa laman tersebut yang menurun.

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman, yang mendampingi Kepala BKN mengatakan, insfrastruktur website BKN di alamat www.bkn.go.id memang tidak disiapkan untuk mendapatkan kunjungan secara masif. Oleh sebab itu, Herman menekankan, pendaftaran hanya dapat dilakukan pada portal https://sscn.bkn.go.id. “Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, silakan langsung menuju https://sscn.bkn.go.id/” ucapnya. Hingga berita ini diturunkan, laman www.bkn.go.id masih dalam perbaikan.

Kemenkeu Segera Membuka 7000 Kuota Lowongan CPNS

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu surat resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk membuka lowongan sekitar 7.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2017.

Instansi di bawah kepemimpinan Sri Mulyani ini berharap segera mendapat restu tersebut mengingat adanya kebutuhan yang mendesak untuk menambah pegawai baru di lingkungan Kemenkeu. "Kita ingin secepatnya ya, lebih cepat lebih baik dapat kepastian surat resmi formasinya dari PANRB. 

Tapi saya yakin satu sampai dua hari ini sudah bisa kami terima dari PANRB," jelas Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto di kantor pusat Ditjen Pajak.

Dia menuturkan, proses perekrutan CPNS membutuhkan tahapan yang panjang, mulai dari tahapan administrasi, seleksi, sampai finalisasi. "Kalau cepat dapat formasinya, kita bisa segera umumkan karena kan penerimaan CPNS butuh persiapan di beberapa kota, proses administrasinya, pemeriksaan berkas, tes, dan lainnya. Apalagi kalau pesertanya membludak, jadi perlu persiapan," jelas Hadiyanto. Sebelumnya, Hadiyanto mengatakan, jumlah yang diajukan Kemenkeu ke Kementerian PAN RB sekitar 7.000 banyak-pelamar-cpns-salah-kirim-berkas-lamaran-ke-bkn" 

Hampir 7.000 lah, karena yang dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lebih dari 4.000 orang, dan untuk jalur umum sekitar 2.800 orang. Tapi kan ini masih menunggu dari Menteri PAN RB dapatnya berapa," kata dia.

Hadiyanto mengatakan, kebutuhan penambahan pegawai di lingkungan Kemenkeu sebenarnya cukup besar setiap tahun untuk menggantikan PNS yang pensiun maupun mengisi kantor-kantor baru di daerah. Rencananya, tutur Hadiyanto, jika disetujui menambah sekitar 7.000 pegawai baru, lebih dari 2.000 orang akan ditempatkan di Ditjen Pajak. Selebihnya untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Ditjen Bea dan Cukai, dan disebar untuk bekerja di unit Eselon I Kemenkeu lain. 

"Untuk Ditjen Pajak more or less lebih dari 2.000 orang karena kan di Pajak tinggi kebutuhannya. Lalu selebihnya ke Bea Cukai, dan dibagi ke berbagai unit Eselon I Kemenkeu. Ada juga permintaan lulusan STAN untuk bekerja di Kementerian/Lembaga lain," ujar dia.
Source : Liputan6.com

Seleksi CPNS 2017 Untuk Formasi Khusus Saja

Pemerintah memutuskan untuk menerima seleksi CPNS dari formasi khusus. Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. 
Namun, terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus sesuai program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo. "Formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia," kata Herman. 

Hal tersebut menurut Herman, dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian. Keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, tapi terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang bisa mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," bebernya. 

Formasi khusus lainnya yang dibuka adalah di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak. Namun, SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat. 
Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui KemenPAN-RB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun derah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui MenPAN-RB. 

Dia menegaskan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat bisa memperoleh informasi dari instansi terkait. 
Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoaks. Kalau ingin tahu perkembangan, silakan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id.
Source : JPNN.com 
BlogPendidikan

Nasib Honorer K2 Pemerintah Pusat Limpahkan ke PEMDA

Nasib Honorer K2 Pemerintah Pusat Limpahkan ke PEMDA
Rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Senayan berlangsung panas. Para wakil rakyat, terutama politikus dari PDIP Arteria Dahlan, dengan kalimat-kalimat keras menagih janji pemerintah mengangkat honorer kategori dua (K2) secara bertahap.
Namun, sikap Yuddy tidak berubah. Di hadapan raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, menteri asal Hanura itu terang-terangan menyatakan pemerintah sudah memutuskan tidak akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
"Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," ucap Yuddy.
Dia mengakui, keputusannya itu tidak populer. Hanya saja, dengan pertimbangan beban keuangan negara, keputusan harus diambil. Dengan dalih beban keuangan itu pula, kata Yuddy, penerimaan CPNS dari jalur umum dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga tidak dilakukan, alias moratorium.
Alasan lain, belum ada payung hukum sebagai dasar pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa melalui tes. Dia mengaku, dalam setahun sudah berupaya mencari celah payung hukum termasuk membahasnya dengan instansi terkait. “Namun hasilnya nihil," sergahnya.
Dia berharap keputusan pemerintah ini dimaklumi. Karena toh sejak 2005 hingga 2014, sudah 1,16 juta honorer K1 dan K2 yang diangkat pemerintah menjadi CPNS.
Total, saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 26 persennya berasal dari honorer yang sudah diangkat. "Jadi salah kalau dibilang pemerintah tidak berpihak ke honorer,” ujarnya.
Bagaimana nasib honorer K2 selanjutnya? Yuddy dengan enteng mengatakan, pemerintah pusat mengembalikan penyelesaian masalah honorer K2 ke pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota bagi honorer di pemda.

Masing-masing daerah dipersilakan membuat peta kebutuhan pegawainya dan ‎mengambil kebijakan sendiri. 
Bagi honorer K2 yang berusia di bawah 35 tahun dan ada kompetensinya bisa mengikuti tes CPNS lewat jalur umum. Sedangkan yang berusia di atas 35 tahun bisa ikut seleksi penerimaan PPPK.
“Yang tidak sesuai kriteria, saya kembalikan lagi kepada kepala daerah, mau diapakan tenaga honorernya,” kata Yuddy, sembari berulang kali menyampaikan kata maaf karena tak bisa mengangkat honorer K2 jadi CPNS.
Bukannya mereda, para wakil rakyat makin kencang menyudutkan Yuddy. Menteri asal Jabar itu disebut ingkar janji. Arteria Dahlan merasa heran dengan alasan Yuddy. Menurut mantan pengacara itu, terlalu mengada-ngada kalau beban keuangan negara dijadikan alasan. Pasalnya, dana yang cukup besar telah digelontorkan ke desa-desa, dengan tujuan yang tidak jelas. “Sedang honorer ini kerjanya sudah jelas,” cetusnya.
Rambe Kamarzulzaman merasa yakin, kebijakan Yuddy ini sudah sepengetahuan Presiden Jokowi. Karena itu, dia mendorong para honorer K2, yang sebagian kemarin ikut menyaksikan langsung raker tersebut, untuk menggelar aksi unjuk rasa di Istana Presiden.
"Kalau honorer K2 mau demo, silakan demo ke istana,” cetus politikus Partai Golkar asal Sumut itu.
Arteria Dahla‎n kembali menimpali, menyatakan siap memimpin ratusan ribu honorer K2 untuk demo ke istana. Aksi demo menjadi jalan satu-satunya untuk mendapatkan diskresi presiden.
"Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, saya akan bawa seluruh honorer K2 demo ke Istana.‎ Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut,” cetus politikus muda itu.
sumber : JPNN.com

Pemerintah Tidak Bisa Mengangkat Honorer K2 Menjadi CPNS Lagi

Pemerintah Tidak Bisa Mengangkat Honorer K2 Menjadi CPNS Lagi
BlogPendidikan.net - Ini kabar buruk bagi  honorer kategori dua (K2)‎ yang sudah ngebet diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku tak akan mengangkat sekitar 492 ribu honorer K2 menjadi CPNS. 

"Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," ujar Yuddy dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI. 

Menurutnya, kemampuan keuangan negara tidak mencukupi untuk membiayai honorer K2 menjadi CPNS. Karenanya menteri asal Partai Hanura itu memilih pasang badan untuk mengambil kebijakan yang tak populis itu. 

Selain masalah anggaran, Yuddy juga menyinggung soal kendala lainnya. Yakni masalah payung hukumnya.
"Setahun ini ada kendala dalam penanganan honorer K2. Setahun ini juga saya mencari celah untuk payung hukum termasuk membahasnya dengan instansi terkait, namun hasilnya nihil," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memungkinkan pengangkatan CPNS secara otomatis. Itu sebabnya, honorer K2 tidak bisa diangkat tanpa melalui aturan UU. 

"Kami sudah melakukan berbagai upaya, namun apa daya hasilnya nihil. Kami bahkan sudah memetakan dan membuat road map, namun karena tidak adanya anggaran dan payung hukum, saya mohon maaf tidak bisa mengangkat K2 menjadi CPNS," bebernya. 

Selain itu Yuddy juga mengatakan, moratorium pengangkatan CPNS tidak hanya dari jalur honorer K2. Sebab, hal serupa juga diberlakukan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelamar umum.
"Sebagai MenPAN-RB, saya tidak bisa menambah beban negara dengan rekrutmen CPNS baru. Selain itu tidak ada aturan hukum mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," tegasnya.
sumber : www.jawapos.com

Maret 2016 Penerimaan CPNS Dibuka

Maret 2016 Penerimaan CPNS Dibuka
Kabar gembira bagi yang ingin menjadi PNS dalam waktu dekat penerimaan CPNS akan dibuka lebih cepat yakni pada maret tahun depan. Ini lebih awal dibanding proses tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digeber sekitar pertengahan tahun.
"Sasaran pemerintah hanya ingin menunjukkan ke masyarakat tetap ada rekrutmen CPNS meskipun jumlahnya seikit," kata Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono.
Dia menyebutkan, pemerintah akan mengalokasikan CPNS baru tidak lebih dari 100 ribu agar tidak membebani fiskal negara. Waktu rekrutmennya pun lebih dimajukan agar PNS baru bisa mendapatkan NIP di tahun yang sama. Selama ini PNS baru bisa mendapatkan NIP setiap awal Januari.
"Kalau proses rekrutmennya lebih cepat, otomatis pemberkasan NIP juga lebih cepat," ucapnya.‎
Pemerintah rencananya akan membuka formasi untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.
"Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan Pemda," ujarnya.
Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) jumlahnya sekitar 3000-an.  Formasi tenaga penegak hukum sekitar 1000-an.
"Guru 3T akan diprioritaskan, berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan karena ini mendukung program presiden," ujarnya.
Selain tiga formasi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5000-an. Sekolah ikatan dinas ini antara lain Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).‎
Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri).
sumber : jpnn.com

Inilah Daftar Formasi CPNS 2016

Inilah Daftar Formasi CPNS 2016
Kabar gembira bagi honorer K2 dan umum bahwa formasi CPNS 2015 telah ditetapkan pemerintah dikutip dari media harian online jpnn.com menuturkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan, moratorium rekrutmen CPNS pada 2016 sifatnya terbatas. Artinya, masih ada formasi tertentu yang dibuka lantaran sejumlah instansi masih sangat membutuhkan pegawai baru.
"Moratorium bukan berarti tidak menerima pegawai baru sama sekali. Koridornya masih di moratorium terbatas dan jumlah yang diangkatkan pun sangat sedikit karena hanya menggantikan yang pensiun saja," kata‎ Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono.
Rencananya, formasi yang dibuka adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.
"Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan pemda," ujarnya.


Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Jumlahnya, sekitar 3.000-an.  Formasi tenaga penegak hukum sekitar 1.000-an.
"Guru 3T akan diprioritaskan. Berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan karena ini mendukung program presiden," ujarnya.
Selain tiga formasi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5.000-an. Sekolah ikatan dinas ini, antara lain, Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).
‎Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri). sumber : jpnn.com

Rencana Pengangkatan Honorer K2 Belum Jelas, Karena Anggaran

Rencana Pengangkatan Honorer K2 Belum Jelas, Karena Anggaran
Akhirnya pemerintah kembali menimbang-nimbang persoalan pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS, anggaran adalah faktor utamanya, mengapa berikut penjelasan yang dikutip dari harian jpnn.com. Perbedaan pendapat yang tajam terjadi antara Komisi II DPR dan pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait rencana pengangkatan hampir 400 ribu honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman ngotot agar pengangkatan tenaga honorer K2 tetap dilakukan secara bertahap. Sementara, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut rencana pengangkatan honorer K2 hanya angan-angan belaka karena faktanya hingga kini pemerintah belum menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji mereka.
Rambe mengatakan, pengangkatan honorer K2 sudah merupakan kesepakatan komisi yang dipimpinnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Bahkan, lanjut politikus senior dari Partai Golkar itu, sudah disepakati juga bahwa proses pengangkatannya harus dimulai dengan verifikasi data honorer K2 untuk menghindari honorer bodong ikut diusulkan pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya.
"Jadi itu sudah disepakati. Dimulai dengan proses verifikasi agar tak ada yang bodong atau fiktif," ujar Rambe.
Terkait dengan masalah anggaran untuk pelaksanaan verifikasi dan juga penggajian nantinya, lanjut Rambe, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah. "Masalah anggaran, ya itu yang harus dipikirkan pemerintah karena penuntasan honorer K2 ini menjadi tanggung jawab negara," ujar politikus asal Sumut itu.
Yang jelas, lanjutnya, pengangkatan secara bertahap mulai 2016 hingga 2019 itu yang sudah disepakati sebagai cara agar beban keuangan negara untuk penggajian tidak terlalu berat.
Terpisah, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengatakan, pengangkatan honorer K2, termasuk juga rekrutmen CPNS dari jalur umum, bisa hanya menjadi angan-angan karena beban keuangan negara masih terlalu berat.
"Waduh, kalau negara lagi kesulitan dana seperti saat ini, rencana itu hanya jadi angan-angan saja. Bagaimana bisa merekrut, kalau negara kekurangan dana untuk pengadaan rekrutmen pegawai baru," ujar Bima.
Dia mengakui, pemerintah memang punya niat untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. "Tapi bagaimana bisa jalan kalau anggaran tidak ada. Ini saja usulan pemerintah menambah anggaran untuk proses verifikasi validasi honorer K2 belum tentu dapat," ujarnya lagi.
Bima juga tidak menampik adanya dukungan Komisi II DPR agar pengangkatan honorer K2 dilakukan, dengan mengusulkan penambahan anggaran. Tapi lagi-lagi, Bima mengatakan ada ganjalan pendanaan.
"Kita realistis saja deh. Pendapatan negara saat ini berapa sih? Kalau tidak salah hanya sekitar 55 persen dari RAPBN. Itu tandanya, ada defisit sekitar‎ Rp600 triliun. Nah, kue yang sudah kecil ini harus dibagi seluruh kementerian lembaga," kata Bima.
Bima meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebut sudah ada anggaran untuk pengangkatan honorer K2.
"Jujur saja, pemerintah belum menganggarkan karena dananya tidak ada. Kalau usulan kami sekitar Rp126 miliar dan KemenPAN-RB Rp16,4 miliar. Itu hanya proses verifikasi saja. Sedangkan untuk gajinya belum dianggarkan karena mau darimana dana Rp6 triliun itu. Katakanlah dana verifikasi itu akhirnya diberi dan bisa dilaksanakan, tapi setelah itu apa siap negara menggaji PNS-nya. Apa iya, ketika BKN menerbitkan NIP lantas PNS-nya legowo tidak dibayar. Nonsens itu! Realitanya, begitu NIP terbit dan ada SK CPNS, mereka harus digaji," bebernya.
Rambe menyesalkan pernyataan Kepala BKN itu. "Kepala BKN jangan bilan begitu lah. Kalau diangkat 2015, iya itu hanya angan-angan. Ini kan pengangkatan mulai 2016 dan itu sudah diputuskan."
sumber : jpnn.com

Masalah Baru Yang Dihadapi Honorer K2

Masalah Baru Yang Dihadapi Honorer K2
Lika liku perjalanan honorer K2 untuk mendapatkan kejelasan diangkat menjadi CPNS telah disampaikan oleh Yuddy dalam pernyataannya bertepatan dengan digelarnya demo ribuan honorer K2 di Istana Negara menyatakan bahwa seluruh honorer K2 berjumlah 440 ribu yang mayoritas tenaga pendidik akan diangkat menjadi CPNS. 

Namun apa yang terjadi dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Seperti dilansir melalui media harian online JPNN.com menuliskan bahwa bahwa pernyataan Yuddy itu masih mentah. 

Buktinya, kepastian mengenai pengangkatan 440 ribu honorer K2 yang mayoritas guru itu masih harus dibahas lagi melibatkan lintas kementerian, dipimpin langsung Presiden Jokowi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang membeber mengenai tidak mudahnya pengangkatan honorer K2. Dua ganjalan disebutkan Bima. Pertama, rencana tersebut belum sinkron dengan UU Guru dan Dosen, UU mengenai tenaga kesehatan, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Antara lain, UU Guru dan Dosen mengatur mengenai batas minimal ijazah mereka. Sedang honorer K2, lanjutnya, masih banyak yang berijazah SMA.
‎"Honorer K2 yang diangkat seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, banyak berpendidikan SMA.‎ Jadi, pengangkatan honorer K2 ini menabrak beberapa UU," ujar Bima.

Masalah latar belakang pendidikan ini, lanjutnya, juga berkaitan dengan kualitas PNS yang diharapkan ke depan makin mumpuni seiring dengan semangat reformasi birokrasi. "Sehingga jika langsung diangkat akan terjadi perlambatan kualitas PNS," ujarnya.
Alasan kedua yang juga diangkat penting adalah menyangkut penganggaran yang harus disediakan negara untuk gaji mereka.

Dengan sejumlah alasan itu, Bima menyebut rencana pengangkatan honorer K2 ini merupakan persoalan besar. Karena itu, dalam pekan ini rencananya akan digelar rapat lintas kementerian seperti Menteri Keuangan, Menpn-RB, Kepala BKN, yang akan dipimpin langsung Presiden Jokowi.

"Ini masalah yang konsekuensinya besar. Presiden yang akan memimpin rapat. Kalau Presiden memutuskan semuanya bisa diangkat, berarti negara harus siap menyediakan anggaran 24 triliun," urainya.

Andai nantinya presiden memutuskan pengangkatan honorer K2, lanjut Bima, maka masing-masing instansi pusat dan daerah punya tanggung jawab untuk menggenjot kompetensi CPNS dari honorer dimaksud.

“Daerah wajib mengupayakan untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan tenaga honorer dengan menyekolahkan mereka jika pengangkatan honorer menjadi CPNS dilaksanakan,” ujar Bima.

Selain itu, masing-masin pimpinan instansi harus juga cermat dalam menentukan formasi, agar ada ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan honorer dengan jabatan yang dikerjakan.

Penerimaan CPNS 2016 April - Oktober Sebesar 230 Ribu Sesuai Kebutuhan Instansi

Penerimaan CPNS 2016 April - Oktober Sebesar 230 Ribu Sesuai Kebutuhan Instansi
Penerimaan CPNS untuk tahun anggaran 2016 akan segera di buka tahun depan, Kuota untuk pengengkatan CPNS tersebut sebesar 230 Ribu dari semua formasi sesuai kebutuhan instansi daerah tersebut. Apakah honorer K2 termasuk didalamnya?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi memastikan pengangkatan CPNS tahun depan dimulai April-Oktober mendatang. Kuotanya pun cukup banyak, 230 ribu orang.

"Kuota 230 ribu CPNS dari semua formasi sesuai kebutuhan instansi. Itu sudah termasuk honorer kategori dua, bidan desa PTT, serta pelamar umum lainnya," katanya usai menerima perwakilan bidan desa PTT.
Kuota CPNS sebanyak 230 ribu sudah dilaporkannya kepada Menkeu dan DPR. "Tinggal realisasinya saja," ujarnya. (jpnn.com)

Inilah Metode Tes CPNS 2016

Inilah Metode Tes CPNS 2016
Tes CPNS tahun 2016 berbeda dari tes CPNS tahun 2015 yang mengunakan TKD (Tes Kompetensi Dasar). Seperti kutipan dari jpnn.com menuliskan bahwa Pemerintah terus menggenjot pembahasan pengadaan CPNS tahun 2016. Pembahasan dilakukan menyusul rencana pemerintah merekrut pegawai baru baik dari pelamar umum maupun honorer kategori dua (K2).
 
Seperti yang terpantau di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), seluruh instansi terkait ikut terlibat dalam rapat tersebut.

Ditemui sebelum rapat dimulai‎, Direktur Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sayadi menyatakan, rekrutmen CPNS 2016 dari pelamar umum menggunakan metode seleksi dengan computer assisted test (CAT), baik untuk tes kompetensi dasar (TKD) maupun tes kompetensi bidang (TKB).

"Pakai CAT semuanya biar objektif nilainya. Kalau sebelumnya cuma TKD, tahun depan TKB juga pakai CAT," tegasnya.

‎Mengenai anggaran pengadaan, Sayadi menyatakan, belum dipastikan berapa karena masih akan dirapatkan bersama Menteri Keuangan.

"Setiap pengadaan CPNS, pasti makan anggaran besar jadi tidak bisa langsung tetapkan kuota kalau kajiannya belum ada," terangnya.

Awal Januari 2016 Honorer K2 Sudah Ada Berstatus CPNS

Awal Januari 2016 Honorer K2 Berstatus CPNS
Kabar gembira bagi seluruh Honorer K2, bahwa dalam waktu dekat ini akan dibuka pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS, hal ini masih dibahas bersama pemerintah dan DPR. Kemungkinan besar suda ada honorer K2 berstatus CPNS di bulan November-Desember 2015. Mulai Januari 2016 mendatang sudah ada honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes CPNS menyandang status PNS. Gaji mereka juga mulai dihitung per Januari.

"Anggaran gaji honorer K2 yang diangkat CPNS kan baru dimasukkan ke dalam RAPBN 2016. Kalaupun ada yang sudah diangkat November-Desember mendatang, penggajiannya mulai Januari 2016," beber Bambang Riyanto, anggo‎ta Komisi II DPR RI kepada JPNN.
Dia menambahkan, untuk masa kerja dihitung berdasarkan SK honorer K2. Misalnya mengabdi Januari 2005, berarti masa kerjanya hingga 2015 sudah 10 tahun.

 
"Kami memperkirakan, per Januari mendatang sudah ada honorer K2 yang menyandang status CPNS 80 persen. 100 persennya nanti setelah ikut prajabatan," terangnya.
Hal ini dibenarkan Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB Bambang Dayanto Sumarsono‎. Ditemui di kantornya, Bambang menyatakan, bila jadwalnya tidak bergeser, Januari pengangkatan honorer K2 sudah dimulai. Bahkan ada yang sudah bisa mengantongi NIP CPNS. 

"Kalau mekanismenya berjalan cepat, lebih-lebih ini merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR, kemungkinan besar sudah ada honorer K2 yang berstatus CPNS di awal 2016 mendatang," tandasnya.
sumber : jpnn.com

Diingatkan, Honorer K2 Jangan Terbuai Janji Pemerintah

Diingatkan, Honorer K2 Jangan Terbuai Janji Pemerintah
Ini adalah salah satu bentuk sikap pemerintah yang telah mengeluarkan pernyataan bahwa Honorer K2 akan diangkat CPNS seperti yang telah diungkapkan oleh MenPAN-RB (Yuddy Chrisnandi) dalam pernyataannya tersebut, namun ada sebagian pengamat memandang bahwa pernyataan tersebut hanya angin segar yang meredam gejolak masyarakat bawah.

"Saya kok pesimis janji pemerintah ini akan direalisasikan. Apalagi anggaran yang diperlukan cukup besar sekitar Rp 34 trilin per tahun. Kita tahu sendiri, dana desa dan dana BPJS saja yang sudah nyata tertuang dalam UU saja masih bermasalah," kata pengamat dari Universitas Negeri Jakarta ini, Jumat (18/9).
‎Jimmy mengaku pesimistis pemerintah akan menganggarkan pengangkatan honorer K2, yang sebagian besar guru, menjadi CPNS sesuai janjinya. Sebab, pemerintah dinilai tidak punya niat baik untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

"Saya mengimbau seluruh honorer K2 jangan terbuai dengan janji pemerintah. Untuk merealisasikan itu cukup sulit di tengah kesulitan anggaran negara," ujarnya.
Diapun mengimbau honorer K2 untuk terus mendekati DPR agar bisa menekan pemerintah merealisasikan janjinya. Sebab, tanpa ada regulasi dan payung hukum, proses pengangkatan honorer K2 hanya sebatas wacana saja.
sumber : jpnn.com

Gaji Setara UMP dan Dapat BPJS Honorer K2 Akan Sejahtera

Seperti berita-berita sebelumnya, bahwa MenPAN-RB (Yuddy) telah menyetujui pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, akan tetapi harus melalui mekanisme tentang pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Selain berita tersebut ada juga berita yang sangat dinanti-nantikan yakni tentang Gaji Honorer K2. Gaji ini akan setara UMP dan diberikan BPJS. Dari 10 poin tuntutan honorer K2, ada permintaan menaikkan gaji sesuai UMP. Ini akan kami pikirkan karena memang standar kesejahteraannya sangat rendah, kata Menteri Yuddy.

Dia mengakui, pemerintah selalu mengurusi kaum buruh sehingga gajinya rata-rata di atas Rp 2 jutaan. Sementara honorer yang gajinya di bawah Rp 200 ribu belum tersentuh fasilitas, seperti gaji yang layak dan akses kesehatan melalui BPJS.

Baca Juga : 440 Ribu Honorer K2 Akan Diangkat CPNS

"Kami akan bahas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) soal UMP ini. Namun besarannya nanti disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, karena kewenangannya ada di daerah. Sedangkan masalah akses kesehatan, juga akan kami upayakan masuk dalam peserta BPJS," bebernya.

Dia menambahkan, ada banyak aerah yang mau‎ membayar honorarium honorer sesuai UMP, namun tidak sedikit juga yang kesulitan bayar karena PAD-nya kecil. Itu sebabnya, berapa standarnya dikembalikan ke daerah masing-masing.
sumber : jpnn.com

Ini Yang Membuat MenPAN-RB Memutuskan Mengangkat Honorer K2

Ini Yang Membuat MenPAN-RB Memutuskan Mengangkat Honorer K2
Aksi Demo yang dilakukan oleh ribuan tenaga Honorer K2 kemarin membuahkan hasil, apa dan siapa dibalik kesuksesan demo honorer K2. Unjuk rasa ribuan honorer kategori dua (K2) yang memacetkan sejumlah ruas di Jakarta, Selasa (15/9), membuahkan hasil. MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi langsung memutuskan mengangkat seluruh honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes tertulis. Bagaimana suasana kebatinan Menteri Yuddy saat mengeluarkan kebijakan yang populis tersebut? Berikut pernyataannya usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (15/9) malam, kepada wartawan...
Bapak dengan cepat memutuskan mengangkat seluruh honorer K2 tanpa tes, padahal saat menerima perwakilan honorer K2‎ tetap bersikukuh menerapkan UU ASN. Apa yang melatarbelakanginya?
Jujur saja ini keputusan yang sangat sulit bagi saya. Di satu sisi, saya adalah orang yang patuh kepada aturan UU, di sisi lain ada puluhan ribu honorer K2 di luar Gedung DPR menunggu putusan saya. Saya memang harus berani mengambil risiko ini, karena di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi, saya harus menyelesaikan warisan masalah pemerintahan sebelumnya.
Alhamdulillah setelah melakukan shalat Istiqharah, saya bulat memilih pilihan yang berpihak kepada rakyat. Soal kebijakan ini akan di-support oleh Kementerian Keuangan akan dibahas internal pemerintah.

Apakah yakin, putusan ini akan disetujui Presiden?
Insya Allah beliau akan support, karena Presiden sangat mencintai rakyatnya. Hanya saja kita harus rasional juga, anggarannya harus dicari dulu. Mungkin gerakan penghematan nasional harus semakin diperkuat agar kas negara bertambah banyak.
Skenario kami, pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS akan dibuat bertahap sesuai kemampuan anggaran negara. Target kami empat tahun, namun bisa saja lebih cepat dari itu bila anggaran negara mencukupi.

Ini bukan sekadar trik politik untuk mencegah demo akbar di Istana?
Saya sudah tahu kekuatan ‎honorer K2, hanya saja memang mengambil putusan ini sangat berat. Ada dua risiko yang akan dihadapi saat pemerintah menerima aspirasi para honorer K2,  yaitu upaya peningkatan pengembangan SDM aparatur relatif akan melambat dan peningkatan belanja pegawai‎. Jika 440 ribu honorer K2 diangkat semua (angka ini dibulatkan), maka anggaran negara yang tersedot Rp 34 triliun per tahun. Itu baru gajinya saja, belum pensiunnya. Kalau ditotal dengan masa kerja golongan IIIa, jumlahnya anggarannya bisa mencapai Rp 900 triliun (hingga pensiun).‎ Dari pertimbangan-pertimbangan itulah selaku Menteri PAN-RB yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan kepegawaian secara nasional dan terhadap masalah honorer, maka kami meminta dukungan dan persetujuan DPR lebih lanjut.

Untuk pengangkatan honorer K2 ada empat syarat yang ditetapkan, salah satunya harus atas dasar usulan kepala daerah. Bagaimana kalau kepala daerahnya tidak mengusulkan pengangkatan honorer K2?
Pengajuan usulan eks honorer K2 menjadi CPNS memang harus dari kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). KemenPAN-RB hanya memberikan izin prinsip perumusannya saja. Kalau tidak ada usulan, kami tidak bisa memprosesnya. Yang tahu berapa kebutuhan pegawai, mau ditempatkan di mana, itu adalah PPK. Begitu ada usulan, pemerintah akan memproses dan menetapkan formasinya. 

Bagaimana dengan mekanisme verifikasi validasi, kan masih ada honorer K2 yang tidak ikut tes pada 2013, bisa saja disisipkan oleh pejabat daerah? 
Kalau yang ini sudah sangat jelas dan terang benderang. Yang akan diangkat hanya honorer K2 yang sudah masuk data base BKN. Memang pada 2013, dari 650 ribu honorer K2, yang ikut tes hanya 605 ribu orang.
Nah yang ikut tes ini saja yang masuk data base. Di luar itu tidak masuk dalam kebijakan baru ini.
Itu sebabnya saya mengimbau seluruh honorer K2 ikut mengawal ini, jangan sampai disisipkan honorer bodong lagi. Satu hal lagi, dari jumlah honorer yang tersisa akan diverifikasi keabsahan honorernya. Apakah benar-benar honorer K2 asli atau honorer bodong saja. Saya pastikan yang bodong tidak akan diangkat CPNS, jadi jangan coba-coba memanipulasi data. 

Kapan regulasi untuk pengangkatan honorer K2 jadi CPNS mulai dibuat?
Akan kami bahas lebih lanjut dengan DPR. Pekan depan akan ada pembahasan anggaran dengan DPR, di situ nanti bisa ketahuan gambarannya. 

Selama masa tunggu ini, bagaimana dengan tuntutan perbaikan upah oleh honorer?
Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk masalah upah minimum pendidikan (UMP). Selain itu ada pemikiran pemerintah memberikan fasilitas kesehatan BPJS juga. Namun nanti ini akan jadi tanggung jawab pemda, karena anggarannya ada di daerah masing-masing. Untuk besaran UMP juga disesuaikan dengan kemampuan pemda. Misalnya di Tangerang, pemdanya bisa membayar honorariumnya sekitar Rp 2 juta, namun karena belum ada regulasi makanya tidak bisa direalisasikan. Sementara dana BOS juga tidak bisa dijadikan pembayaran gaji guru honorer.
Saya meminta seluruh honorer K2 harus bersabar sembari menunggu kebijakan pemerintah. Intinya kami akan memberikan yang terbaik bagi anak bangsa. Hanya saya saya berharap ketika sudah menjadi PNS, kinerja harus lebih ditingkatkan. Kala menjadi honorer K2 sudah rajin, ketika sudah PNS harus lebih rajin lagi.
sumber : jpnn.com

Akhirnya Yuddy Putuskan Mengangkat 440 Ribu Honorer K2 Menjadi CPNS

Akhirnya Yuddy Putuskan Mengangkat 440 Ribu Honorer K2 Menjadi CPNS
Kabar gembira bagi seluruh honorer kategori dua (K2). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memutuskan mengangkat seluruh honorer K2 sebanyak 439.965 orang.
"Setelah kami berhitung dan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya, kami putuskan untuk mengangkat ‎seluruh honorer K2 secara bertahap. Kuotanya kami bulatkan menjadi 440 ribu orang," kata MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.
Dia menyebutkan, penyelesaian K2 akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan hingga 2019.
Keputusan ini menurut Yuddy, karena banyak honorer K2 berusia di atas 35 tahun sehingga tidak bisa diberlakukan mekanisme UU ASN.
‎"Kami sudah memikirkan matang-matang dan berhitung, untuk mengangkat 440 ribu honorer K2. Tidak ada lagi yang menjadi PPPK, tapi seluruhnya CPNS," tandasnya.

Adapun Mekanismenya Sebagai Berikut :
Mekanisme pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak lagi melalui tes. Meski  tetap ada seleksi, namun hal itu hanya seleksi administrasi saja.
“Kami akan mengangkat seluruh honorer K2 sekitar 440 ribu menjadi CPNS. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan,” kata MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).
Menurut Yuddy, adapun beberapa syarat yang menjadi ketentua ada‎lah honorer K2 itu berada dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB.
Menurut Yuddy, harus diverifikasi validitas data. Termasuk usulan dari kepala daerah, juga harus diseleksi.
“Kami akan memproses kalau ada usulan dari kepala daerah. Karena kepala daerah-lah yang tahu PNS-nya mau ditempatkan di mana,” kata Yuddy.
Lebih lanjut, dia menegaskan seleksi tetap harus dilakukan secara bertahap. “Tapi seleksi ini hanya administrasi saja, dicek kebenarannya apakah memenuhi syarat atau tidak,” ujar Yuddy.
sumber : jpnn.com

2015, Rekrutmen CPNS Akan Dibuka, Khusus Untuk Guru

2015, Rekrutmen CPNS Akan Dibuka, Khusus Untuk Guru
Sesuai informasi yang beredar, bahwa moratorium CPNS tidak berlaku bagi tenaga pendidik (Guru). Kabar gembira bahwa tahun ini Rekrutmen CPNS akan segera dibuka, kapan? kita tunggu saja kabar selanjutnya, kapan akan dibuka penerimaan CPNS, yang jelas tahun ini dan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan, namun masing-masing daerah harus mengajukan kebutuhan CPNS didaerahnya masing-masing sesuai yang dibutuhkan, jadi jika daerah tidak mengajukan kebutuhan tersebut maka dianggap kebutuhan tenaga pendidik didaerah tersebut mencukupi. 

Untuk memperjelas informasi ini dan tidak simpangsiurnya berita silahkan anda baca penuturan dari menteri Yuddy berikut ini. Para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) diminta bersabar. Tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) masih menutup rapat penerimaan CPNS tahun 2015 Terkecuali bagi guru di lingkungan tenaga pendidik, perawat di lingkungan tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum tidak dikenai moratorium (penghentian sementara).

Baca Juga : Moratorium CPNS Tidak Berlaku Bagi Guru

“Belum ada rekrutmen baru sampai tahun depan. Moratorium penerimaan CPNSkecuali guru, perawat dan aparat penegak hukum,” tandas MenPAN RB Yuddy Chrisnandi Sabtu kemarin. Akan tetapi, kata Yuddy, KemenPAN RB hanya akan melayani rekrutmen guru, perawat dan penegak hukum sesuai dengan usulan kepala daerah masing-masing. “Namun pengadaannya sesuai usulan kepala daerah masing-masing. Bagi mereka (guru maupun perawat) protes gak diangkat, maka kepala daerah setempat harus tanggung jawab,”kata Yuddy. 

Yuddy berdalih selalu berpijak kepada UU Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai serta pejabat. “Kewenangan kita di tingkat kementerian dan lembaga,” tukas dia. Yuddy menilai setiap daerah berbeda-beda kebutuhan pegawainya. “Kalau kurang guru, tanya bupati dan wali kotanya. Apakah mereka membuat surat pengusulan atau prosedurnya sudah benar nggak? jika sudah pastinya deputi SDM lapor dan dicek,” tandas politisi Partai Hanura ini. Sebelumnya, kata Yuddy, pihaknya mengumpulkan bupati/wali kota se-Indonesia d Papua. 

“Bagi yang bawa desain, saya respon seperti Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lani. Silahkan saja ajukan nanti akan kami chek,”ucapnya. sumber : solopos.com