Showing posts with label Info CPNS. Show all posts
Showing posts with label Info CPNS. Show all posts

Seleksi CPNS 2017 Untuk Formasi Khusus Saja

Pemerintah memutuskan untuk menerima seleksi CPNS dari formasi khusus. Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. 
Namun, terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus sesuai program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo. "Formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia," kata Herman. 

Hal tersebut menurut Herman, dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian. Keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, tapi terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang bisa mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," bebernya. 

Formasi khusus lainnya yang dibuka adalah di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak. Namun, SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat. 
Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui KemenPAN-RB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun derah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui MenPAN-RB. 

Dia menegaskan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat bisa memperoleh informasi dari instansi terkait. 
Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoaks. Kalau ingin tahu perkembangan, silakan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id.
Source : JPNN.com 
BlogPendidikan

Nasib Honorer K2 Pemerintah Pusat Limpahkan ke PEMDA

Nasib Honorer K2 Pemerintah Pusat Limpahkan ke PEMDA
Rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Senayan berlangsung panas. Para wakil rakyat, terutama politikus dari PDIP Arteria Dahlan, dengan kalimat-kalimat keras menagih janji pemerintah mengangkat honorer kategori dua (K2) secara bertahap.
Namun, sikap Yuddy tidak berubah. Di hadapan raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, menteri asal Hanura itu terang-terangan menyatakan pemerintah sudah memutuskan tidak akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
"Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," ucap Yuddy.
Dia mengakui, keputusannya itu tidak populer. Hanya saja, dengan pertimbangan beban keuangan negara, keputusan harus diambil. Dengan dalih beban keuangan itu pula, kata Yuddy, penerimaan CPNS dari jalur umum dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga tidak dilakukan, alias moratorium.
Alasan lain, belum ada payung hukum sebagai dasar pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa melalui tes. Dia mengaku, dalam setahun sudah berupaya mencari celah payung hukum termasuk membahasnya dengan instansi terkait. “Namun hasilnya nihil," sergahnya.
Dia berharap keputusan pemerintah ini dimaklumi. Karena toh sejak 2005 hingga 2014, sudah 1,16 juta honorer K1 dan K2 yang diangkat pemerintah menjadi CPNS.
Total, saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 26 persennya berasal dari honorer yang sudah diangkat. "Jadi salah kalau dibilang pemerintah tidak berpihak ke honorer,” ujarnya.
Bagaimana nasib honorer K2 selanjutnya? Yuddy dengan enteng mengatakan, pemerintah pusat mengembalikan penyelesaian masalah honorer K2 ke pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota bagi honorer di pemda.

Masing-masing daerah dipersilakan membuat peta kebutuhan pegawainya dan ‎mengambil kebijakan sendiri. 
Bagi honorer K2 yang berusia di bawah 35 tahun dan ada kompetensinya bisa mengikuti tes CPNS lewat jalur umum. Sedangkan yang berusia di atas 35 tahun bisa ikut seleksi penerimaan PPPK.
“Yang tidak sesuai kriteria, saya kembalikan lagi kepada kepala daerah, mau diapakan tenaga honorernya,” kata Yuddy, sembari berulang kali menyampaikan kata maaf karena tak bisa mengangkat honorer K2 jadi CPNS.
Bukannya mereda, para wakil rakyat makin kencang menyudutkan Yuddy. Menteri asal Jabar itu disebut ingkar janji. Arteria Dahlan merasa heran dengan alasan Yuddy. Menurut mantan pengacara itu, terlalu mengada-ngada kalau beban keuangan negara dijadikan alasan. Pasalnya, dana yang cukup besar telah digelontorkan ke desa-desa, dengan tujuan yang tidak jelas. “Sedang honorer ini kerjanya sudah jelas,” cetusnya.
Rambe Kamarzulzaman merasa yakin, kebijakan Yuddy ini sudah sepengetahuan Presiden Jokowi. Karena itu, dia mendorong para honorer K2, yang sebagian kemarin ikut menyaksikan langsung raker tersebut, untuk menggelar aksi unjuk rasa di Istana Presiden.
"Kalau honorer K2 mau demo, silakan demo ke istana,” cetus politikus Partai Golkar asal Sumut itu.
Arteria Dahla‎n kembali menimpali, menyatakan siap memimpin ratusan ribu honorer K2 untuk demo ke istana. Aksi demo menjadi jalan satu-satunya untuk mendapatkan diskresi presiden.
"Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, saya akan bawa seluruh honorer K2 demo ke Istana.‎ Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut,” cetus politikus muda itu.
sumber : JPNN.com

Pemerintah Tidak Bisa Mengangkat Honorer K2 Menjadi CPNS Lagi

Pemerintah Tidak Bisa Mengangkat Honorer K2 Menjadi CPNS Lagi
BlogPendidikan.net - Ini kabar buruk bagi  honorer kategori dua (K2)‎ yang sudah ngebet diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku tak akan mengangkat sekitar 492 ribu honorer K2 menjadi CPNS. 

"Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," ujar Yuddy dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI. 

Menurutnya, kemampuan keuangan negara tidak mencukupi untuk membiayai honorer K2 menjadi CPNS. Karenanya menteri asal Partai Hanura itu memilih pasang badan untuk mengambil kebijakan yang tak populis itu. 

Selain masalah anggaran, Yuddy juga menyinggung soal kendala lainnya. Yakni masalah payung hukumnya.
"Setahun ini ada kendala dalam penanganan honorer K2. Setahun ini juga saya mencari celah untuk payung hukum termasuk membahasnya dengan instansi terkait, namun hasilnya nihil," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memungkinkan pengangkatan CPNS secara otomatis. Itu sebabnya, honorer K2 tidak bisa diangkat tanpa melalui aturan UU. 

"Kami sudah melakukan berbagai upaya, namun apa daya hasilnya nihil. Kami bahkan sudah memetakan dan membuat road map, namun karena tidak adanya anggaran dan payung hukum, saya mohon maaf tidak bisa mengangkat K2 menjadi CPNS," bebernya. 

Selain itu Yuddy juga mengatakan, moratorium pengangkatan CPNS tidak hanya dari jalur honorer K2. Sebab, hal serupa juga diberlakukan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelamar umum.
"Sebagai MenPAN-RB, saya tidak bisa menambah beban negara dengan rekrutmen CPNS baru. Selain itu tidak ada aturan hukum mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," tegasnya.
sumber : www.jawapos.com

Maret 2016 Penerimaan CPNS Dibuka

Maret 2016 Penerimaan CPNS Dibuka
Kabar gembira bagi yang ingin menjadi PNS dalam waktu dekat penerimaan CPNS akan dibuka lebih cepat yakni pada maret tahun depan. Ini lebih awal dibanding proses tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digeber sekitar pertengahan tahun.
"Sasaran pemerintah hanya ingin menunjukkan ke masyarakat tetap ada rekrutmen CPNS meskipun jumlahnya seikit," kata Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono.
Dia menyebutkan, pemerintah akan mengalokasikan CPNS baru tidak lebih dari 100 ribu agar tidak membebani fiskal negara. Waktu rekrutmennya pun lebih dimajukan agar PNS baru bisa mendapatkan NIP di tahun yang sama. Selama ini PNS baru bisa mendapatkan NIP setiap awal Januari.
"Kalau proses rekrutmennya lebih cepat, otomatis pemberkasan NIP juga lebih cepat," ucapnya.‎
Pemerintah rencananya akan membuka formasi untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.
"Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan Pemda," ujarnya.
Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) jumlahnya sekitar 3000-an.  Formasi tenaga penegak hukum sekitar 1000-an.
"Guru 3T akan diprioritaskan, berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan karena ini mendukung program presiden," ujarnya.
Selain tiga formasi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5000-an. Sekolah ikatan dinas ini antara lain Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).‎
Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri).
sumber : jpnn.com

Inilah Daftar Formasi CPNS 2016

Inilah Daftar Formasi CPNS 2016
Kabar gembira bagi honorer K2 dan umum bahwa formasi CPNS 2015 telah ditetapkan pemerintah dikutip dari media harian online jpnn.com menuturkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan, moratorium rekrutmen CPNS pada 2016 sifatnya terbatas. Artinya, masih ada formasi tertentu yang dibuka lantaran sejumlah instansi masih sangat membutuhkan pegawai baru.
"Moratorium bukan berarti tidak menerima pegawai baru sama sekali. Koridornya masih di moratorium terbatas dan jumlah yang diangkatkan pun sangat sedikit karena hanya menggantikan yang pensiun saja," kata‎ Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono.
Rencananya, formasi yang dibuka adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.
"Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan pemda," ujarnya.


Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Jumlahnya, sekitar 3.000-an.  Formasi tenaga penegak hukum sekitar 1.000-an.
"Guru 3T akan diprioritaskan. Berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan karena ini mendukung program presiden," ujarnya.
Selain tiga formasi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5.000-an. Sekolah ikatan dinas ini, antara lain, Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).
‎Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) (Kemendagri). sumber : jpnn.com

Rencana Pengangkatan Honorer K2 Belum Jelas, Karena Anggaran

Rencana Pengangkatan Honorer K2 Belum Jelas, Karena Anggaran
Akhirnya pemerintah kembali menimbang-nimbang persoalan pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS, anggaran adalah faktor utamanya, mengapa berikut penjelasan yang dikutip dari harian jpnn.com. Perbedaan pendapat yang tajam terjadi antara Komisi II DPR dan pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait rencana pengangkatan hampir 400 ribu honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman ngotot agar pengangkatan tenaga honorer K2 tetap dilakukan secara bertahap. Sementara, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut rencana pengangkatan honorer K2 hanya angan-angan belaka karena faktanya hingga kini pemerintah belum menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji mereka.
Rambe mengatakan, pengangkatan honorer K2 sudah merupakan kesepakatan komisi yang dipimpinnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Bahkan, lanjut politikus senior dari Partai Golkar itu, sudah disepakati juga bahwa proses pengangkatannya harus dimulai dengan verifikasi data honorer K2 untuk menghindari honorer bodong ikut diusulkan pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya.
"Jadi itu sudah disepakati. Dimulai dengan proses verifikasi agar tak ada yang bodong atau fiktif," ujar Rambe.
Terkait dengan masalah anggaran untuk pelaksanaan verifikasi dan juga penggajian nantinya, lanjut Rambe, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah. "Masalah anggaran, ya itu yang harus dipikirkan pemerintah karena penuntasan honorer K2 ini menjadi tanggung jawab negara," ujar politikus asal Sumut itu.
Yang jelas, lanjutnya, pengangkatan secara bertahap mulai 2016 hingga 2019 itu yang sudah disepakati sebagai cara agar beban keuangan negara untuk penggajian tidak terlalu berat.
Terpisah, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengatakan, pengangkatan honorer K2, termasuk juga rekrutmen CPNS dari jalur umum, bisa hanya menjadi angan-angan karena beban keuangan negara masih terlalu berat.
"Waduh, kalau negara lagi kesulitan dana seperti saat ini, rencana itu hanya jadi angan-angan saja. Bagaimana bisa merekrut, kalau negara kekurangan dana untuk pengadaan rekrutmen pegawai baru," ujar Bima.
Dia mengakui, pemerintah memang punya niat untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. "Tapi bagaimana bisa jalan kalau anggaran tidak ada. Ini saja usulan pemerintah menambah anggaran untuk proses verifikasi validasi honorer K2 belum tentu dapat," ujarnya lagi.
Bima juga tidak menampik adanya dukungan Komisi II DPR agar pengangkatan honorer K2 dilakukan, dengan mengusulkan penambahan anggaran. Tapi lagi-lagi, Bima mengatakan ada ganjalan pendanaan.
"Kita realistis saja deh. Pendapatan negara saat ini berapa sih? Kalau tidak salah hanya sekitar 55 persen dari RAPBN. Itu tandanya, ada defisit sekitar‎ Rp600 triliun. Nah, kue yang sudah kecil ini harus dibagi seluruh kementerian lembaga," kata Bima.
Bima meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebut sudah ada anggaran untuk pengangkatan honorer K2.
"Jujur saja, pemerintah belum menganggarkan karena dananya tidak ada. Kalau usulan kami sekitar Rp126 miliar dan KemenPAN-RB Rp16,4 miliar. Itu hanya proses verifikasi saja. Sedangkan untuk gajinya belum dianggarkan karena mau darimana dana Rp6 triliun itu. Katakanlah dana verifikasi itu akhirnya diberi dan bisa dilaksanakan, tapi setelah itu apa siap negara menggaji PNS-nya. Apa iya, ketika BKN menerbitkan NIP lantas PNS-nya legowo tidak dibayar. Nonsens itu! Realitanya, begitu NIP terbit dan ada SK CPNS, mereka harus digaji," bebernya.
Rambe menyesalkan pernyataan Kepala BKN itu. "Kepala BKN jangan bilan begitu lah. Kalau diangkat 2015, iya itu hanya angan-angan. Ini kan pengangkatan mulai 2016 dan itu sudah diputuskan."
sumber : jpnn.com

Masalah Baru Yang Dihadapi Honorer K2

Masalah Baru Yang Dihadapi Honorer K2
Lika liku perjalanan honorer K2 untuk mendapatkan kejelasan diangkat menjadi CPNS telah disampaikan oleh Yuddy dalam pernyataannya bertepatan dengan digelarnya demo ribuan honorer K2 di Istana Negara menyatakan bahwa seluruh honorer K2 berjumlah 440 ribu yang mayoritas tenaga pendidik akan diangkat menjadi CPNS. 

Namun apa yang terjadi dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Seperti dilansir melalui media harian online JPNN.com menuliskan bahwa bahwa pernyataan Yuddy itu masih mentah. 

Buktinya, kepastian mengenai pengangkatan 440 ribu honorer K2 yang mayoritas guru itu masih harus dibahas lagi melibatkan lintas kementerian, dipimpin langsung Presiden Jokowi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang membeber mengenai tidak mudahnya pengangkatan honorer K2. Dua ganjalan disebutkan Bima. Pertama, rencana tersebut belum sinkron dengan UU Guru dan Dosen, UU mengenai tenaga kesehatan, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Antara lain, UU Guru dan Dosen mengatur mengenai batas minimal ijazah mereka. Sedang honorer K2, lanjutnya, masih banyak yang berijazah SMA.
‎"Honorer K2 yang diangkat seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, banyak berpendidikan SMA.‎ Jadi, pengangkatan honorer K2 ini menabrak beberapa UU," ujar Bima.

Masalah latar belakang pendidikan ini, lanjutnya, juga berkaitan dengan kualitas PNS yang diharapkan ke depan makin mumpuni seiring dengan semangat reformasi birokrasi. "Sehingga jika langsung diangkat akan terjadi perlambatan kualitas PNS," ujarnya.
Alasan kedua yang juga diangkat penting adalah menyangkut penganggaran yang harus disediakan negara untuk gaji mereka.

Dengan sejumlah alasan itu, Bima menyebut rencana pengangkatan honorer K2 ini merupakan persoalan besar. Karena itu, dalam pekan ini rencananya akan digelar rapat lintas kementerian seperti Menteri Keuangan, Menpn-RB, Kepala BKN, yang akan dipimpin langsung Presiden Jokowi.

"Ini masalah yang konsekuensinya besar. Presiden yang akan memimpin rapat. Kalau Presiden memutuskan semuanya bisa diangkat, berarti negara harus siap menyediakan anggaran 24 triliun," urainya.

Andai nantinya presiden memutuskan pengangkatan honorer K2, lanjut Bima, maka masing-masing instansi pusat dan daerah punya tanggung jawab untuk menggenjot kompetensi CPNS dari honorer dimaksud.

“Daerah wajib mengupayakan untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan tenaga honorer dengan menyekolahkan mereka jika pengangkatan honorer menjadi CPNS dilaksanakan,” ujar Bima.

Selain itu, masing-masin pimpinan instansi harus juga cermat dalam menentukan formasi, agar ada ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan honorer dengan jabatan yang dikerjakan.