Showing posts with label Info CPNS. Show all posts
Showing posts with label Info CPNS. Show all posts

Rencana Pengangkatan Honorer K2 Belum Jelas, Karena Anggaran

Rencana Pengangkatan Honorer K2 Belum Jelas, Karena Anggaran
Akhirnya pemerintah kembali menimbang-nimbang persoalan pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS, anggaran adalah faktor utamanya, mengapa berikut penjelasan yang dikutip dari harian jpnn.com. Perbedaan pendapat yang tajam terjadi antara Komisi II DPR dan pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait rencana pengangkatan hampir 400 ribu honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman ngotot agar pengangkatan tenaga honorer K2 tetap dilakukan secara bertahap. Sementara, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut rencana pengangkatan honorer K2 hanya angan-angan belaka karena faktanya hingga kini pemerintah belum menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji mereka.
Rambe mengatakan, pengangkatan honorer K2 sudah merupakan kesepakatan komisi yang dipimpinnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Bahkan, lanjut politikus senior dari Partai Golkar itu, sudah disepakati juga bahwa proses pengangkatannya harus dimulai dengan verifikasi data honorer K2 untuk menghindari honorer bodong ikut diusulkan pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya.
"Jadi itu sudah disepakati. Dimulai dengan proses verifikasi agar tak ada yang bodong atau fiktif," ujar Rambe.
Terkait dengan masalah anggaran untuk pelaksanaan verifikasi dan juga penggajian nantinya, lanjut Rambe, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah. "Masalah anggaran, ya itu yang harus dipikirkan pemerintah karena penuntasan honorer K2 ini menjadi tanggung jawab negara," ujar politikus asal Sumut itu.
Yang jelas, lanjutnya, pengangkatan secara bertahap mulai 2016 hingga 2019 itu yang sudah disepakati sebagai cara agar beban keuangan negara untuk penggajian tidak terlalu berat.
Terpisah, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengatakan, pengangkatan honorer K2, termasuk juga rekrutmen CPNS dari jalur umum, bisa hanya menjadi angan-angan karena beban keuangan negara masih terlalu berat.
"Waduh, kalau negara lagi kesulitan dana seperti saat ini, rencana itu hanya jadi angan-angan saja. Bagaimana bisa merekrut, kalau negara kekurangan dana untuk pengadaan rekrutmen pegawai baru," ujar Bima.
Dia mengakui, pemerintah memang punya niat untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. "Tapi bagaimana bisa jalan kalau anggaran tidak ada. Ini saja usulan pemerintah menambah anggaran untuk proses verifikasi validasi honorer K2 belum tentu dapat," ujarnya lagi.
Bima juga tidak menampik adanya dukungan Komisi II DPR agar pengangkatan honorer K2 dilakukan, dengan mengusulkan penambahan anggaran. Tapi lagi-lagi, Bima mengatakan ada ganjalan pendanaan.
"Kita realistis saja deh. Pendapatan negara saat ini berapa sih? Kalau tidak salah hanya sekitar 55 persen dari RAPBN. Itu tandanya, ada defisit sekitar‎ Rp600 triliun. Nah, kue yang sudah kecil ini harus dibagi seluruh kementerian lembaga," kata Bima.
Bima meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebut sudah ada anggaran untuk pengangkatan honorer K2.
"Jujur saja, pemerintah belum menganggarkan karena dananya tidak ada. Kalau usulan kami sekitar Rp126 miliar dan KemenPAN-RB Rp16,4 miliar. Itu hanya proses verifikasi saja. Sedangkan untuk gajinya belum dianggarkan karena mau darimana dana Rp6 triliun itu. Katakanlah dana verifikasi itu akhirnya diberi dan bisa dilaksanakan, tapi setelah itu apa siap negara menggaji PNS-nya. Apa iya, ketika BKN menerbitkan NIP lantas PNS-nya legowo tidak dibayar. Nonsens itu! Realitanya, begitu NIP terbit dan ada SK CPNS, mereka harus digaji," bebernya.
Rambe menyesalkan pernyataan Kepala BKN itu. "Kepala BKN jangan bilan begitu lah. Kalau diangkat 2015, iya itu hanya angan-angan. Ini kan pengangkatan mulai 2016 dan itu sudah diputuskan."
sumber : jpnn.com

Masalah Baru Yang Dihadapi Honorer K2

Masalah Baru Yang Dihadapi Honorer K2
Lika liku perjalanan honorer K2 untuk mendapatkan kejelasan diangkat menjadi CPNS telah disampaikan oleh Yuddy dalam pernyataannya bertepatan dengan digelarnya demo ribuan honorer K2 di Istana Negara menyatakan bahwa seluruh honorer K2 berjumlah 440 ribu yang mayoritas tenaga pendidik akan diangkat menjadi CPNS. 

Namun apa yang terjadi dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Seperti dilansir melalui media harian online JPNN.com menuliskan bahwa bahwa pernyataan Yuddy itu masih mentah. 

Buktinya, kepastian mengenai pengangkatan 440 ribu honorer K2 yang mayoritas guru itu masih harus dibahas lagi melibatkan lintas kementerian, dipimpin langsung Presiden Jokowi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang membeber mengenai tidak mudahnya pengangkatan honorer K2. Dua ganjalan disebutkan Bima. Pertama, rencana tersebut belum sinkron dengan UU Guru dan Dosen, UU mengenai tenaga kesehatan, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Antara lain, UU Guru dan Dosen mengatur mengenai batas minimal ijazah mereka. Sedang honorer K2, lanjutnya, masih banyak yang berijazah SMA.
‎"Honorer K2 yang diangkat seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, banyak berpendidikan SMA.‎ Jadi, pengangkatan honorer K2 ini menabrak beberapa UU," ujar Bima.

Masalah latar belakang pendidikan ini, lanjutnya, juga berkaitan dengan kualitas PNS yang diharapkan ke depan makin mumpuni seiring dengan semangat reformasi birokrasi. "Sehingga jika langsung diangkat akan terjadi perlambatan kualitas PNS," ujarnya.
Alasan kedua yang juga diangkat penting adalah menyangkut penganggaran yang harus disediakan negara untuk gaji mereka.

Dengan sejumlah alasan itu, Bima menyebut rencana pengangkatan honorer K2 ini merupakan persoalan besar. Karena itu, dalam pekan ini rencananya akan digelar rapat lintas kementerian seperti Menteri Keuangan, Menpn-RB, Kepala BKN, yang akan dipimpin langsung Presiden Jokowi.

"Ini masalah yang konsekuensinya besar. Presiden yang akan memimpin rapat. Kalau Presiden memutuskan semuanya bisa diangkat, berarti negara harus siap menyediakan anggaran 24 triliun," urainya.

Andai nantinya presiden memutuskan pengangkatan honorer K2, lanjut Bima, maka masing-masing instansi pusat dan daerah punya tanggung jawab untuk menggenjot kompetensi CPNS dari honorer dimaksud.

“Daerah wajib mengupayakan untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan tenaga honorer dengan menyekolahkan mereka jika pengangkatan honorer menjadi CPNS dilaksanakan,” ujar Bima.

Selain itu, masing-masin pimpinan instansi harus juga cermat dalam menentukan formasi, agar ada ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan honorer dengan jabatan yang dikerjakan.

Penerimaan CPNS 2016 April - Oktober Sebesar 230 Ribu Sesuai Kebutuhan Instansi

Penerimaan CPNS 2016 April - Oktober Sebesar 230 Ribu Sesuai Kebutuhan Instansi
Penerimaan CPNS untuk tahun anggaran 2016 akan segera di buka tahun depan, Kuota untuk pengengkatan CPNS tersebut sebesar 230 Ribu dari semua formasi sesuai kebutuhan instansi daerah tersebut. Apakah honorer K2 termasuk didalamnya?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi memastikan pengangkatan CPNS tahun depan dimulai April-Oktober mendatang. Kuotanya pun cukup banyak, 230 ribu orang.

"Kuota 230 ribu CPNS dari semua formasi sesuai kebutuhan instansi. Itu sudah termasuk honorer kategori dua, bidan desa PTT, serta pelamar umum lainnya," katanya usai menerima perwakilan bidan desa PTT.
Kuota CPNS sebanyak 230 ribu sudah dilaporkannya kepada Menkeu dan DPR. "Tinggal realisasinya saja," ujarnya. (jpnn.com)

Inilah Metode Tes CPNS 2016

Inilah Metode Tes CPNS 2016
Tes CPNS tahun 2016 berbeda dari tes CPNS tahun 2015 yang mengunakan TKD (Tes Kompetensi Dasar). Seperti kutipan dari jpnn.com menuliskan bahwa Pemerintah terus menggenjot pembahasan pengadaan CPNS tahun 2016. Pembahasan dilakukan menyusul rencana pemerintah merekrut pegawai baru baik dari pelamar umum maupun honorer kategori dua (K2).
 
Seperti yang terpantau di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), seluruh instansi terkait ikut terlibat dalam rapat tersebut.

Ditemui sebelum rapat dimulai‎, Direktur Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sayadi menyatakan, rekrutmen CPNS 2016 dari pelamar umum menggunakan metode seleksi dengan computer assisted test (CAT), baik untuk tes kompetensi dasar (TKD) maupun tes kompetensi bidang (TKB).

"Pakai CAT semuanya biar objektif nilainya. Kalau sebelumnya cuma TKD, tahun depan TKB juga pakai CAT," tegasnya.

‎Mengenai anggaran pengadaan, Sayadi menyatakan, belum dipastikan berapa karena masih akan dirapatkan bersama Menteri Keuangan.

"Setiap pengadaan CPNS, pasti makan anggaran besar jadi tidak bisa langsung tetapkan kuota kalau kajiannya belum ada," terangnya.

Awal Januari 2016 Honorer K2 Sudah Ada Berstatus CPNS

Awal Januari 2016 Honorer K2 Berstatus CPNS
Kabar gembira bagi seluruh Honorer K2, bahwa dalam waktu dekat ini akan dibuka pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS, hal ini masih dibahas bersama pemerintah dan DPR. Kemungkinan besar suda ada honorer K2 berstatus CPNS di bulan November-Desember 2015. Mulai Januari 2016 mendatang sudah ada honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes CPNS menyandang status PNS. Gaji mereka juga mulai dihitung per Januari.

"Anggaran gaji honorer K2 yang diangkat CPNS kan baru dimasukkan ke dalam RAPBN 2016. Kalaupun ada yang sudah diangkat November-Desember mendatang, penggajiannya mulai Januari 2016," beber Bambang Riyanto, anggo‎ta Komisi II DPR RI kepada JPNN.
Dia menambahkan, untuk masa kerja dihitung berdasarkan SK honorer K2. Misalnya mengabdi Januari 2005, berarti masa kerjanya hingga 2015 sudah 10 tahun.

 
"Kami memperkirakan, per Januari mendatang sudah ada honorer K2 yang menyandang status CPNS 80 persen. 100 persennya nanti setelah ikut prajabatan," terangnya.
Hal ini dibenarkan Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB Bambang Dayanto Sumarsono‎. Ditemui di kantornya, Bambang menyatakan, bila jadwalnya tidak bergeser, Januari pengangkatan honorer K2 sudah dimulai. Bahkan ada yang sudah bisa mengantongi NIP CPNS. 

"Kalau mekanismenya berjalan cepat, lebih-lebih ini merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR, kemungkinan besar sudah ada honorer K2 yang berstatus CPNS di awal 2016 mendatang," tandasnya.
sumber : jpnn.com

Diingatkan, Honorer K2 Jangan Terbuai Janji Pemerintah

Diingatkan, Honorer K2 Jangan Terbuai Janji Pemerintah
Ini adalah salah satu bentuk sikap pemerintah yang telah mengeluarkan pernyataan bahwa Honorer K2 akan diangkat CPNS seperti yang telah diungkapkan oleh MenPAN-RB (Yuddy Chrisnandi) dalam pernyataannya tersebut, namun ada sebagian pengamat memandang bahwa pernyataan tersebut hanya angin segar yang meredam gejolak masyarakat bawah.

"Saya kok pesimis janji pemerintah ini akan direalisasikan. Apalagi anggaran yang diperlukan cukup besar sekitar Rp 34 trilin per tahun. Kita tahu sendiri, dana desa dan dana BPJS saja yang sudah nyata tertuang dalam UU saja masih bermasalah," kata pengamat dari Universitas Negeri Jakarta ini, Jumat (18/9).
‎Jimmy mengaku pesimistis pemerintah akan menganggarkan pengangkatan honorer K2, yang sebagian besar guru, menjadi CPNS sesuai janjinya. Sebab, pemerintah dinilai tidak punya niat baik untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

"Saya mengimbau seluruh honorer K2 jangan terbuai dengan janji pemerintah. Untuk merealisasikan itu cukup sulit di tengah kesulitan anggaran negara," ujarnya.
Diapun mengimbau honorer K2 untuk terus mendekati DPR agar bisa menekan pemerintah merealisasikan janjinya. Sebab, tanpa ada regulasi dan payung hukum, proses pengangkatan honorer K2 hanya sebatas wacana saja.
sumber : jpnn.com

Gaji Setara UMP dan Dapat BPJS Honorer K2 Akan Sejahtera

Seperti berita-berita sebelumnya, bahwa MenPAN-RB (Yuddy) telah menyetujui pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, akan tetapi harus melalui mekanisme tentang pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Selain berita tersebut ada juga berita yang sangat dinanti-nantikan yakni tentang Gaji Honorer K2. Gaji ini akan setara UMP dan diberikan BPJS. Dari 10 poin tuntutan honorer K2, ada permintaan menaikkan gaji sesuai UMP. Ini akan kami pikirkan karena memang standar kesejahteraannya sangat rendah, kata Menteri Yuddy.

Dia mengakui, pemerintah selalu mengurusi kaum buruh sehingga gajinya rata-rata di atas Rp 2 jutaan. Sementara honorer yang gajinya di bawah Rp 200 ribu belum tersentuh fasilitas, seperti gaji yang layak dan akses kesehatan melalui BPJS.

Baca Juga : 440 Ribu Honorer K2 Akan Diangkat CPNS

"Kami akan bahas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) soal UMP ini. Namun besarannya nanti disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, karena kewenangannya ada di daerah. Sedangkan masalah akses kesehatan, juga akan kami upayakan masuk dalam peserta BPJS," bebernya.

Dia menambahkan, ada banyak aerah yang mau‎ membayar honorarium honorer sesuai UMP, namun tidak sedikit juga yang kesulitan bayar karena PAD-nya kecil. Itu sebabnya, berapa standarnya dikembalikan ke daerah masing-masing.
sumber : jpnn.com