Showing posts with label PPPK. Show all posts
Showing posts with label PPPK. Show all posts

PP Tentang Honorer Diatas 35 Tahun Menjadi PPPK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan kembali bahwa tenaga PTT maupun honorer berusia 35 tahun ke atas tidak bisa diangkat menjadi CPNS. Nantinya, mereka akan dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Alasannya, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa batas usia untuk bisa diangkat menjadi CPNS kurang dari 35 tahun. Selain itu menurut Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman, Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai PNS dan PPPK sebagai turunan UU ASN, sudah di Sekretariat Negara (Setneg).
Nantinya, setelah menjadi PP, bisa menjadi dasar hukum pengangkatan honorer usia 35 tahun ke atas menjadi PPPK dan yang di bawah 35 tahun menjadi CPNS. "PNS syaratnya di bawah 35 tahun. Sedangkan ‎PPPK di atas 35 tahun," ujar Herman.
Mengenai penolakan para bidan PTT dan honorer K2 untuk dijadikan PPPK‎, menurut Herman, wajar-wajar saja. Namun, selama UU ASN belum berubah, aturan mainnya tetap sama, yaitu batas maksimal pengangkatan CPNS 35 tahun. (JPNN/Blog Pendidikan)

Honorer Yang Tidak Lolos Verifikasi Faktual Harus Ikut Tes CPNS


Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah sepakat membentuk Panja Revisi UU ASN. Panja ini dibentuk untuk merevisi UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang status pegawai honorer yang akan tuntas dalam targetnya akhir Maret 2017. Dengan adanya revisi UU ASN, diharapkan seluruh masalah honorer kategori satu dan dua maupun tenaga kontrak yang sudah eksis bekerja, bisa terakomodir dalam UU tersebut.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo mengatakan, meski UU ASN baru disahkan nantinya, seluruh tenaga honorer, PTT dan THL tetap mengikuti mekanisme verifikasi faktual (Verfal). Menurut Arif, mereka yang tidak lolos verfal harus diberhentikan. Namun mereka tetap diberi kesempatan untuk melamar PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepanjang memenuhi syarat.

"Enggak lolos verval tidak berarti P3K. Kalau mau, ngelamar PNS atau PPPK sepanjang memenuhi syarat," ujar Arif. Namun kalau tidak memenuhi persyaratan administratif PPPK, anggota Komisi II ini menegaskan mereka harus diberhentikan. "Ya berhenti. Karena status yang ada hanya PNS dan PPPK," tandasnya.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pembagio setuju dengan revisi UU ASN tersebut. Sebab pertimbangan Agus, bila semua orang menjadi PNS maka negara akan bangkrut. "Masak semua mau jadi PNS. Bangkrut negara. Manusia diciptakan Tuhan punya pikiran, jadi harus kreatif. Seleksi ketat tetap harus dilakukan," pungkasnya. (beritahati.com)

Tenaga Honorer dan PTT Ditiadakan, Hasil Revisi UU ASN


‎Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah sepakat membentuk Panja Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Panja ini dibentuk untuk merevisi UU ASN No 5 Tahun 2014 tentang status pegawai honorer yang akan tuntas dalam targetnya akhir Maret 2017.
Dengan adanya revisi UU ASN, diharapkan seluruh masalah honorer kategori satu dan dua maupun tenaga kontrak yang sudah eksis bekerja, bisa terakomodir dalam UU tersebut.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo mengatakan, meski UU ASN baru disahkan nantinya, seluruh tenaga honorer, PTT dan THL tetap mengikuti mekanisme verifikasi faktual (Verfal).

"Nah verfal ini nanti akan memastikan validitas dari jumlah tenaga honorer, PTT dan sebagainya akan diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," ujar Arif.
Menurut Politisi PDIP ini, dalam UU perubahan dinyatakan bahwa harus bekerja secara terus menerus dipemerintahan (Linear) dan harus dibuktikan secara faktual.
"Bukannya yang on off. Misalnya sudah pernah bekerja dipemeritahan selama 3 tahun, lalu bekerja di swasta setahun lalu kembali lagi itu tidak bisa. Harus terus menerus," terangnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menuturkan, para pekerja yang secara terus menerus di lembaga pemerintahan harus dihargai.


"Ini untuk menyelesaikan masalah sosial dan politik yang selama ini menjadi beban pemerintah yang tidak terselesaikan. Tentu ke depan sudah tidak ada lagi," jelasnya.
"Maka dalam UU diatur sejak disahkan UU perubahan ini yang sudah dilakukan pengangkatan melalui verfal maka tidak boleh lagi pemerintah melakukan pengadaan honorer PTT dan kontrak serta THL," tambahnya.

Pasalnya dalam UU dikatakan Arif, hanya diatur dua jenis pegawai yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Kalau mau jadi PNS harus melamar dan mengikuti test (khusus) yang ke depan. Kalau tidak, bekerja sebagai P3K. Jadi sebagai pegawai pemerintah tapi bukan sebagai PNS yang sewaktu-waktu dia bisa mundur dari pegawai pemerintahan," jelasnya.

Arif menambahkan, para P3K mekanisme kerjanya berupa perjanjian kerja yang diperbaiki. Hal tersebut berlaku setiap tahun apakah bisa berlanjut terus atau tidak.
"Pemerintah sejak direvisi UU ini dan disahkan dilarang mengangkat honorer, THL dan tenga kontrak dll. Ini kita menata birokrasi dengan baik," pungkasnya. (beritahati.com)

Nasib Honorer K2 Pemerintah Pusat Limpahkan ke PEMDA

Nasib Honorer K2 Pemerintah Pusat Limpahkan ke PEMDA
Rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Senayan berlangsung panas. Para wakil rakyat, terutama politikus dari PDIP Arteria Dahlan, dengan kalimat-kalimat keras menagih janji pemerintah mengangkat honorer kategori dua (K2) secara bertahap.
Namun, sikap Yuddy tidak berubah. Di hadapan raker yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, menteri asal Hanura itu terang-terangan menyatakan pemerintah sudah memutuskan tidak akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
"Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," ucap Yuddy.
Dia mengakui, keputusannya itu tidak populer. Hanya saja, dengan pertimbangan beban keuangan negara, keputusan harus diambil. Dengan dalih beban keuangan itu pula, kata Yuddy, penerimaan CPNS dari jalur umum dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga tidak dilakukan, alias moratorium.
Alasan lain, belum ada payung hukum sebagai dasar pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa melalui tes. Dia mengaku, dalam setahun sudah berupaya mencari celah payung hukum termasuk membahasnya dengan instansi terkait. “Namun hasilnya nihil," sergahnya.
Dia berharap keputusan pemerintah ini dimaklumi. Karena toh sejak 2005 hingga 2014, sudah 1,16 juta honorer K1 dan K2 yang diangkat pemerintah menjadi CPNS.
Total, saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 26 persennya berasal dari honorer yang sudah diangkat. "Jadi salah kalau dibilang pemerintah tidak berpihak ke honorer,” ujarnya.
Bagaimana nasib honorer K2 selanjutnya? Yuddy dengan enteng mengatakan, pemerintah pusat mengembalikan penyelesaian masalah honorer K2 ke pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota bagi honorer di pemda.

Masing-masing daerah dipersilakan membuat peta kebutuhan pegawainya dan ‎mengambil kebijakan sendiri. 
Bagi honorer K2 yang berusia di bawah 35 tahun dan ada kompetensinya bisa mengikuti tes CPNS lewat jalur umum. Sedangkan yang berusia di atas 35 tahun bisa ikut seleksi penerimaan PPPK.
“Yang tidak sesuai kriteria, saya kembalikan lagi kepada kepala daerah, mau diapakan tenaga honorernya,” kata Yuddy, sembari berulang kali menyampaikan kata maaf karena tak bisa mengangkat honorer K2 jadi CPNS.
Bukannya mereda, para wakil rakyat makin kencang menyudutkan Yuddy. Menteri asal Jabar itu disebut ingkar janji. Arteria Dahlan merasa heran dengan alasan Yuddy. Menurut mantan pengacara itu, terlalu mengada-ngada kalau beban keuangan negara dijadikan alasan. Pasalnya, dana yang cukup besar telah digelontorkan ke desa-desa, dengan tujuan yang tidak jelas. “Sedang honorer ini kerjanya sudah jelas,” cetusnya.
Rambe Kamarzulzaman merasa yakin, kebijakan Yuddy ini sudah sepengetahuan Presiden Jokowi. Karena itu, dia mendorong para honorer K2, yang sebagian kemarin ikut menyaksikan langsung raker tersebut, untuk menggelar aksi unjuk rasa di Istana Presiden.
"Kalau honorer K2 mau demo, silakan demo ke istana,” cetus politikus Partai Golkar asal Sumut itu.
Arteria Dahla‎n kembali menimpali, menyatakan siap memimpin ratusan ribu honorer K2 untuk demo ke istana. Aksi demo menjadi jalan satu-satunya untuk mendapatkan diskresi presiden.
"Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, saya akan bawa seluruh honorer K2 demo ke Istana.‎ Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut,” cetus politikus muda itu.
sumber : JPNN.com

Siap-siap, Honorer Akan Diangkat Menjadi PPPK, Gaji Setara PNS

Siap-siap, Honorer Akan Diangkat Menjadi PPPK, Gaji Setara PNS
Salam pendidikan,.... Pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah mengakomodir para guru yang tak mendapat gaji dari APBD untuk menjadikan mereka pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Budi, dengan diangkat menjadi PPPK, maka pendapatan para guru honorer tersebut akan  seimbang dengan pegawai yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). 

Sedangkan penggajiannya akan diberikan oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah.”Kalau untuk diangkat sebagai PNS, memang sulit. Hal ini karena ada kebijakan tiga menteri yang menerapkan zero growth pengadaan CPNS. 

Namun dengan adanya sistem PPPK, hal ini tentu akan memecahkan persoalan perbaikan nasib guru honorer. Karena APBD daerah tidak mungkin mengkover semua kebutuhan honor bagi para guru honorer,” ujar Pejabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo di Purbalingga. 

Dengan adanya kebijakan ini, Budi menyatakan, para guru tidak perlu menggelar aksi demonstrasi lagi. ”Kasihan anak didik di sekolah, kalau para guru honorer terlalu sering menggelar demo. Bagaimana pun, kegiatan belajar-mengajar siswa tentu akan terganggu,” katanya.
sumber : republika.co.id

Istilah Honorer, PTT dan GTT Tidak Akan Ada Lagi

Istilah honorer, pegawai tidak tetap (PTT), dan guru tidak tetap (GTT) tidak akan ada lagi bila Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya diterbitkan. Saat ini Rancangan PP PPPK masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Kita masih menunggu PP PPPK-nya turun. Kalau sudah turun, otomatis tidak ada lagi istilah honorer, PTT, GTT, dan sejenisnya. Yang ada hanyalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) PPPK," kata Kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Syamsul Rizal.

Sebagai pegawai ASN, lanjutnya, PPPK proses rekrutmennya juga melalui tes. Tesnya, bisa sama dengan seleksi CPNS, bisa juga berbeda. Selain itu disesuaikan dengan formasi dan spesifikasi.

Kelebihan lainnya, pegawai PPPK tidak dibatasi umur dan langsung menduduki jabatan fungsional sesuai formasi yang dibutuhkan. Syamsul mencontohkan, seorang guru madya yang telah pensiun bisa saja masuk PPPK, asalkan formasinya ada.

"Kalau gurunya lulus tes, yang bersangkutan langsung jadi guru madya dan tidak memulai dari nol lagi," ujarnya.

Demikian juga seorang guru besar di perguruan tinggi, walau sudah pensiun namun bila tenaganya masih dibutuhkan bisa masuk PPPK dengan jabatan sama.

"Jabatan PPPK tidak dari bawah, bisa saja dari atas. Ini keuntungan PPPK dibandingkan dengan PNS," ucapnya. (jpnn.com)

Pendaftaran CPNS 2014 Dibuka Mulai 20 Agustus

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akhirnya mengeluarkan jadwal resmi kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014.
Merujuk pada surat resmi Menteri PAN-RB nomor B/2870/M.PANRB/7/2014, pendaftaran CPNS rencananya akan mulai dibuka pada 20 Agustus 2014 mendatang.
Pendaftaran tersebut akan dibuka hingga tanggal 03 September 2014 nanti. Untuk tahun ini sendiri, proses pendaftaran akan cukup berbeda. Pendaftaran tidak lagi dilakukan berpencar-pencar sesuai instansi, tapi akan dilakukan melalui satu pintu atau sistem single entry.