Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts
Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts

Cara Cek Info GTK dan SK TPG Semester 2 (2015/2016)

Cara Cek Info GTK dan SK TPG Semester 2 (2015/2016)
Data guru dan tenaga kependidikan semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 yang telah diinput melalui data pokok pendidik yang telah dikirim ke server dapodik suda dapat diakses di halaman resmi kemdikbud. 
Pengecekan ini sangat penting bagi guru untuk mengetahui validasi data guru yang telah dikirim. Data ini sebagai acuan guna pembayaran aneka tunjangan guru.

Berikut Cara Cek Info GTK dan SK TPG Semester 2 (2015/2016):

1. Kunjungi laman info GTK pada salah satu link dibawah ini:


2. Masukkan NRG bagi guru yang telah sertifikasi, bagi guru yang belum sertifikasi masukkan NUPTK dan NIK bagi guru yang belum memiliki NUPTK.

3. Masukkan tanggal lahir sesuai format yg diberikan YYYYMMDD (contoh : 19780605)

4. Pilih priode semester, lalu masukkan kode captcha yg tertera pada halaman login. selanjutnya klik Login.

Demikian informasi ini semoga memberikan manfaat bagi rekan-rekan guru.... 
"Info GTK ini sangat penting untuk diketahui untuk mengetahui update data guru melalui dapodik masing-masing jika data tidak valid maka tidak akan menerima tunjangan baik profesi dan tunjanggan lainnya".

Untuk Para Guru Diwajibkan Memahami UU Ini

Untuk Para Guru Diwajibkan Memahami UU Ini
Salam pendidikan,... mekanisme perubahan tentang guru semakin digodok, mengingat kedepan dalam menghadapi UU ASN seluruh perubahan tentang kepegawaian baik pangkat, gaji, dll diperketat guna menuju kesejahteraan pegawainya. Khususnya bagi guru yang telah menyandang Guru Profesiaonal (Guru Bersertifikasi), juga telah memiliki aturan tersendiri yang telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2014 tentang Guru dan Dosen. Pada pasal 8 dijelaskan guru wajib memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa berkualifikasi tinggi. Selain itu, guru memiliki 30 persen faktor keberhasilan atau kesuksesan siswa. 

Berikut kutipan dari media harian online jpnn.com Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sumarna Surapranata "Guru harus meningkatkan kompetensinya agar menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Namun, hasil uji kompetensi guru (UKG) per 2014 hasilnya adalah lebih dari 1,3 juta guru dari total sekitar 3 juta guru atau 43,3 persen guru di Indonesia yang memiliki skor di bawah 60 dari total skor 100."

Dia menambahkan, hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan sekolah. Siswa, orang tua, masyarakat, organisasi profesi serta dunia usaha dan industri juga harus berperan.
"Masyarakat mempunyai peranan dalam pendidikan di Indonesia meliputi penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," terang Pranata. (jpnn.com)

Ribuan Guru Akan Demo Besar-besaran Jika Tunjangan Profesi Dihapus

Ribuan Guru Akan Demo Besar-besaran Jika Tunjangan Profesi Dihapus
Salam pendidikan,.... Seperti berita-berita beredar yang menjadi trend dikalangan guru adalah dihapusnya tunjangan profesi guru (TPG). Penghapusan TPG ini menuai tangapan miring baik dikalangan guru ataupun pengurus besar PGRI, bahwa hal ini telah melukai hati guru di Indonesia dan tidak sejalan dengan UU Guru dan Dosen. Seperti kutipan berita berikut ini. ‎Pemahaman para pejabat di Kemdikbud menurut Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo, perlu diluruskan. 
 
Alasannya, berdasarkan prinsip dan asas hukum, berlaku asas hukum khusus (lex specialis) sangat jelas untuk mengatur dan mengelola guru dasarnya UU Guru dan Dosen (UUGD), bukan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

 
"Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan perlu banyak membaca UUGD biar tidak salah ambil kebijakan. Wacana penghapusan tunjangan profesi guru (TPG) sangat melukai hati guru-guru. Ingat, masalah guru harus menggunakan pendekatan UUGD, bukan UU ASN. ‎Kecuali guru sebagai PNS, jika ada hal  yang belum diatur dalam UUGD," terang Sulistiyo.

Anggota Komite III DPD ini mengingatkan pemerintah bahwa tidak semua guru adalah ASN. Guru di sekolah swasta,  guru tetap (termasuk guru honorer) itu tidak termasuk ASN. Mereka punya hak memperoleh TPG tetapi belum diatur penghasilan lainnya menurut ASN.
 
Sulistiyo mencontohkan, jika ada orang mencuri kayu milik Perhutani, orang tersebut tidak dikenai pasal korupsi walau kayu itu milik pemerintah, tetapi  UU Perhutani. Sama halnya juga jika orang membeli bahan bakar subsidi, pada hal dia tidak berhak memakainya, orang yang bersangkutan tidak dikenaik pasal korupsi tetapi UU Migas.

"PGRI masih percaya dan akan memegang janji teguh Jokowi. Jika guru dibohongi, tentu PGRI tidak tinggal diam, terlebih kalau penghasilan pegawai dan pejabat lain naik, malah guru turun, karena TPG dihapus. Jangan salahkan guru jika mereka berbondong-bondong mendatangi istana menagih janji presiden," kata Sulistiyo mengancam. (jpnn.com)

31 Desember 2015 Seluruh Guru Harus Sertifikasi, Jika Belum Berikut Ini Sangsinya


Seperti berita-berita yang beredar selama ini yang mengatakan bahwa pada tahun 2015 ini, seluruh guru harus suda bersertifikasi sesuai UU yang mensyaratkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 seluruh guru baik jenjang SD hingga SMA harus suda di sertifikasi. Nah....! bagaimana jika guru bersangkutan belum disertifikasi dan telah memenuhi syarat untuk disertifikasi, berikut penjelasannya. Sampai saat ini masih ada sekitar 7.000 guru di Indonesia untuk jenjang SD hingga SMA belum mendapatkan sertifikasi profesi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

"Jika ada guru yang belum tersertifikasi hingga 31 Desember 2015 ini, guru tersebut akan kehilangan seluruh hak keprofesionalannya atau tidak lagi bisa menjalankan profesi sebagai guru," kata Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Kemdikbud Khalid Fathoni Menindaklanjuti masih banyaknya guru yang belum sertifikasi dan semakin mepetnya waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan program sertifikasi guru, Kemendikbud sedang menyusun beberapa terobosan untuk mengatasai masalah tersebut.

Khalid mengatakan diantara terobosan Kemendikbud adalah meninjau kembali mekanisme sertifikasi guru. Dengan mempertimbangkan guru-guru yang sudah lama mengajukan sertifikasi, untuk mempercepat program sertifikasinya. Kemendikbud juga berencana memperpanjang waktu dengan mempertimbangkan untuk mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang di dalamnya mengatur perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen."Kita pertimbangkan untuk menyusun perpu yang fungsinya untuk memperpanjang jangka waktu sertifikasi. Itu untuk memfasilitasi guru yang hingga 31 Desember nanti masih belum juga mendapatkan sertifikat profesi," kata Khalid.
sumber : www.antara.com

2016, Biaya Sertifikasi 14 Juta Ditanggung Masing-masing Guru

2016, Biaya Sertifikasi 14 Juta Ditanggung Masing-masing Guru
Setiap tahunnya peraturan tentang sertifikasi guru selalu beruba-ubah dan tahun ini aturan dibuat lebih ketat, guru yang akan di sertifikasi pada tahun 2016 harus membiayai sendiri selama proses pelatihan tersebut. Hal ini menjadi bumerang bagi para guru yang akan disertifikasi pada tahun 2016, namun ada klasifikasi tersendiri dari aturan tersebut. 


Biaya sertifikasi selama pelatihan tersebut bisa mencapai puluhan juta berdasarkan lamanya pelatihan yang diikuti oleh guru tersebut. Berikut ini penjelasannya..... Seperti dikutip dalam media harian online jpnn.com menuliskan bahwa mulai 1 Januari 2016 nanti, biaya sertifikasi profesi ditanggung masing-masing guru. Kalangan perguruan tinggi menaksir biaya sertifikasi mencapai Rp 14 juta.

Proses sertifikasi tetap dilaksanakan di kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNYS), salah satu LPTK, Rochmat Wahab menuturkan durasi sertifikasi untuk guru TK dan SD adalah satu semester.

"Biaya sertifikasi selama satu semester bisa sampai Rp 7 juta per guru," katanya kemarin.
Sedangkan untuk guru SMP, SMA, dan SMK durasi sertifikasi selama dua semester. Jadi biayanya tinggal mengalikan saja, yakni Rp 14 juta per guru. Secara teknis proses sertifikasi masih belum ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sertifikasi ini urusan serius. Tidak bisa dipikir sambil jalan," sarannya kepada pemerintah. Guru besar bidang pendidikan anak berbakat itu menjelaskan ke depan pemerintah memang hanya membayar tunjangan profesi gurunya (TPG) saja. Sedangkan biaya untuk memperoleh sertifikasi, ditanggung masing-masing guru.
Biaya sertifikasi yang tidak lagi ditanggung pemerintah ini memang bisa memicu polemik di masyarakat. Namun Rochmat cepat-cepat meredamnya. Dia berharap para guru ini memaknai biaya sertifikasi hingga Rp 14 juta itu sebagai investasi. "Layaknya kita mau kuliah S2," ujar dia.

Rochmat juga mengatakan, biaya untuk sertifikasi ini sejatinya dipakai untuk kebaikan guru sendiri. Sebab setelah mengantongi sertifikat profesi, guru berhak mendapatkan TPG. Bagi guru PNS besaran TPG setara dengan gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Sedangkan untuk guru non-PNS, nominal TPG-nya minimal Rp 1,5 juta per bulan.

Kemendikbud dituntut segera menetapkan panduan teknis sertifikasi guru 2016. Selain urusan biaya, teknis pembelajaran selama sertifikasi juga berpotensi menimbulkan masalah.
"Idealnya selama sertifikasi guru diasramakan," tuturnya. Namun guru yang disertifikasi ini adalah guru yang sudah mengajar (dalam jabatan). Apakah tidak memunculkan masalah baru ketika kelas ditinggal selama satu atau dua semester? Bagaimana juga keluarganya ditinggal selama itu?

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata membenarkan bahwa tahun depan berlaku kebijakan sertifikasi mandiri. Sesuai dengan namanya, sertifikasi mandiri itu adalah sertifikasi yang biayanya ditanggung guru-guru sendiri.

Namun dia menegaskan bagi guru yang sudah mengajar sejak sebelum 2005, maka biaya sertifikasinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan, guru yang sudah mengajar sebelum 2005 ada 1,7 juta orang. Sisa yang belum disertifikasi ada 166 ribuan orang. "Biaya sertifikasi bagi 166 ribuan orang itu tetap tanggung jawab pemerintah," kata dia.

Sementara itu guru dalam jabatan yang baru bekerja per 1 Januari 2006 berjumlah 547.154 orang guru. Nah setengah juta orang guru inilah yang harus menanggung biaya sertifikasinya sendiri-sendiri. Pranata beralasan bahwa dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen kewajiban pemerintah memang menanggung biaya sertifikasi guru yang bekerja sejak sebelum 2005.

Namun Pranata mengatakan aturan dalam UU itu tidak buta. Dia menjelaskan Kemendikbud tetap menjalankan kebijakan afirmasi. Guru-guru yang berada di daerah khusus atau terpencil, akan dibantu biaya sertifikasinya.

Demikian informasi ini disampaikan, semoga memberikan manfaat bagi anda, silahkan di share dan bagikan dengan rekan-rekan sejawat anda.
Salam Pendidikan.
sumber : jpnn.com

Guru TMT 1 Januari 2006 Harus Membiayai Sendiri Program Sertifikasinya

Berbagai penolakan dilontarkan diantaranya dari Ketua Umum PGRI dan Ormas guru tentang membiayai sendiri program sertifikasinya, iya... memang, namun ada jenjang tersendiri dari program ini. Guru TMT 1 Januari 2006 harus membiayai sendiri program sertifikasinya, mengapa? berikut ini penjelasannya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan total jumlah guru dari pendataan 2015 mencapai 3.015.315 orang. Dari jumlah tersebut, hanya ada 2.294.191 orang guru yang layak mengikuti program sertifikasi.

Nah dari seluruh guru yang layak atau berhak ikut sertifikasi itu, 1,7 juta diantaranya ditargetkan rampung tahun ini. Sedangkan sisanya sejumlah 547.154 orang guru bakal mengikuti sertifikasi guru tahun depan.
"Jumlah guru yang 547.154 orang itu adalah guru yang mulai mengajar sejak 1 Januari 2006," katanya di kantor Kemendikbud Jakarta kemarin. Pejabat yang hobi kuliner Sunda itu mengatakan, guru-guru yang mulai mengajar sejak 1 Januari 2006, wajib mengeluarkan uang sendiri untuk ikut proses sertifikasi. Dia menyebut dengan istilah sertifikasi sendiri.

Baca Juga : 2016 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Disatukan Dalam Tunjangan Kinarja 

Pria yang akrab disapa Pranata itu mengatakan aturan sertifikasi dengan biaya sendiri ini merupakan amanah dari Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU itu diamantkan bahwa program sertifikasi yang didanai pemerintah berhenti hingga guru yang sudah mengajar sejak sebelum 1 Januari 2006.
Apakah Kemendikbud tidak khawatir diprotes guru? Pranata lantas membandingkan dengan proses sertifikasi di profesi akuntan atau pengacara. Dia menjelaskan untuk mengikuti sertifikasi profesi akuntan dan pengacara/advokat, masing-masing orang wajib membayar sendiri-sendiri alias tidak didanai pemerintah.

Menurut Pranata sertifikasi merupakan kebutuhan masing-masing guru. Sertifikasi juga bakal menjadi patokan penting apakah seorang guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) atau tidak. Sehingga dia memperkirakan para guru tidak akan keberatan menyiapkan uang untuk mengikuti sertifikasi di kampus lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Terkait dengan besaran biaya sertifikasi, Pranata mengatakan belum mengetahuinya. Sebab secara teknis program sertifikasi guru yang dijalankan secara berasrama itu merupakan kewenangan masing-masing kampus. Dalam waktu dekat dia akan berkomunikasi dengan LPTK-LPTK penyelenggara sertifikasi terkait besaran biaya sertifikasi.

Mulai Tahun Depan Guru yang Mengikuti Program Sertifikasi Harus Bayar Sendiri

Mulai Tahun Depan Guru yang Mengikuti Program Sertifikasi Harus Bayar Sendiri
Setiap tahun Pendidikan dan Pelatihan Guru Sertifikasi selalu diadakan, tahun ini pemerintah telah selesai melaksanakan program pelatihan guru sertifikasi dengan menggunakan biaya dari pemerintah. Aturan tersebut akan berubah pada tahun 2016, dimana guru yang akan mengikuti program sertifikasi haru mengeluarkan biaya sendiri selama proses pendidikan dan pelatihan tersebut. Seperti dikutip di harian onlin jpnn.com menuliskan bahwa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) mengeluarkan kebijakan baru. Mulai tahun depan sertifikasi guru tidak lagi gratis.

Bagi guru yang mulai mengajar sejak 1 Januari 2006, wajib merogoh kocek sendiri untuk membayar biaya sertifikasi. Sebab pemerintah hanya membiayai sertifikasi guru yang sudah mengajar hingga 31 Desember 2005.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan total jumlah guru dari pendataan 2015 mencapai 3.015.315 orang. Dari jumlah tersebut, hanya ada 2.294.191 orang guru yang layak mengikuti program sertifikasi.

Nah dari seluruh guru yang layak atau berhak ikut sertifikasi itu, 1,7 juta diantaranya ditargetkan rampung tahun ini. Sedangkan sisanya sejumlah 547.154 orang guru bakal mengikuti sertifikasi guru tahun depan.
"Jumlah guru yang 547.154 orang itu adalah guru yang mulai mengajar sejak 1 Januari 2006," katanya di kantor Kemendikbud Jakarta kemarin. Pejabat yang hobi kuliner Sunda itu mengatakan, guru-guru yang mulai mengajar sejak 1 Januari 2006, wajib mengeluarkan uang sendiri untuk ikut proses sertifikasi. Dia menyebut dengan istilah sertifikasi sendiri.

Pria yang akrab disapa Pranata itu mengatakan aturan sertifikasi dengan biaya sendiri ini merupakan amanah dari Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU itu diamantkan bahwa program sertifikasi yang didanai pemerintah berhenti hingga guru yang sudah mengajar sejak sebelum 1 Januari 2006.
Apakah Kemendikbud tidak khawatir diprotes guru? Pranata lantas membandingkan dengan proses sertifikasi di profesi akuntan atau pengacara. Dia menjelaskan untuk mengikuti sertifikasi profesi akuntan dan pengacara/advokat, masing-masing orang wajib membayar sendiri-sendiri alias tidak didanai pemerintah.

Menurut Pranata sertifikasi merupakan kebutuhan masing-masing guru. Sertifikasi juga bakal menjadi patokan penting apakah seorang guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) atau tidak. Sehingga dia memperkirakan para guru tidak akan keberatan menyiapkan uang untuk mengikuti sertifikasi di kampus lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Terkait dengan besaran biaya sertifikasi, Pranata mengatakan belum mengetahuinya. Sebab secara teknis program sertifikasi guru yang dijalankan secara berasrama itu merupakan kewenangan masing-masing kampus. Dalam waktu dekat dia akan berkomunikasi dengan LPTK-LPTK penyelenggara sertifikasi terkait besaran biaya sertifikasi.

Ini akan menjadi informasi yang sangat berarti bagi guru, semoga guru yang akan disertifikasi tahun depan bisa mempersiapkan kaungan dalam menghadapi pendidikan dan pelatihan guru profesi.