Showing posts with label Soal UN. Show all posts
Showing posts with label Soal UN. Show all posts

Nama Jokowi Muncul di Soal UN

Lembar soal Bahasa Indonesia dalam Ujian Nasional 2014 (UN) yang memuat kisah Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo, juga ditemukan di Semarang, Jawa Tengah.
Yohannes Eko Yunianto (17), siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMKN 4 Semarang mengatakan, ada nama Jokowi dalam soal ujian nasional (UN) mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dikerjakannya Senin (14/4/2014). 

Nilai UN Murni Sebagai Dasar Seleksi SNMPTN

Integrasi penggunaan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN), melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan secara maksimal diberlakukan di 2014. Untuk itu, kualitas soal UN akan ditingkatkan menjadi bersifat evaluatif, dan prediktif.

Jadwal Ujian Akhir UN Untuk SD SMP SMA Tahun 2014

Jadwal Ujian Nasional untuk SMP dan SMA sudah ditetapkan, sementara itu untuk Ujian Nasional SD telah berhanti nama dahulunya dikenal dengan Ujian Nasional (UN). Pembahasan sistem baru ujian akhir tingkat SD itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 di Tahun 2014 dan Ujian Nasional 2014. Sekjen Kemendikbud Ainun Na'im menuturkan, secara resmi mengumumkan nama ujian akhir untuk jenjang SD sudah diganti, Ujian Nasional (UN) berubah nama menjadi Ujian Sekolah/Madrasah (USM).
Pada ujian akhir SD tahun depan, Kemendikbud masih melakukan intervensi. Pada tahun sebelumnya, Kemendikbud menyerahkan 25 persen dari seluruh soal butir ujian kepada daerah.
"Tahun ini 25 persen dari pusat itu hanya dalam bentuk kisi-kisi. Silahkan soalnya di buat di derah," kata Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Dadang Sudiarto.
Dia menolak jika penetapan kisi-kisi 25 persen dari pemerintah pusat itu disebut intervensi. Dadang menyebut upaya itu untuk mengontrol standarisasi kualitas pendidikan. Terkait dengan kelulusan SD dan sederajat, tetap diserahkan ke satuan pendidikan atau sekolah.
Sementara itu dalam paparan kemarin juga terungkap bahwa Kemendibud telah merombak jajaran Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Diduga perombakan ini dilakukan sebagai buntut dari kacaunya pelaksanaan ujian nasional 2013. Pasalnya BSNP adalah badan otonom yang bertanggung jawab menjalankan ujian nasina.
Menurut Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Dadang Sudiarto, "Kalau yang lalu, ada ujian sekolah dan nasional. Tetapi, untuk sekarang hanya ujian sekolah. Ada 3 mata pelajaran, dan kita akan beri standarisasi, yakni 25% soal dari Pemerintah dan 75% soal dari satuan pendidikan di Provinsi/Kabupaten.
Sedangkan 3 mata pelajaran itu adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Dan untuk SDLB IPA diganti IPS dan PKn.
 
Berikut Jadwal Ujian Akhir (UN) Untuk SD SMP SMA Tahun 2014 :
1. Ujian Sekolah/Madrasah (USM) = 19 - 21 Mei 2014
2. Ujian Nasional Untuk SMP = 5 - 8 Mei 2014
3. Ujian Nasional Untuk SMA = 14 - 16 April 2014

Tahun 2014, UN Berganti Nama Menjadi Ujian Sekolah/Madrasah

Pada tahun-tahun sebelumnya, mata pelajaran yang diujikan di US dan UN itu hanya ada tiga, yakni bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sedangkan untuk SDLB (SD Luar Biasa) mata pelajar yang diujikan adalah bahas Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), matematika, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pelaksanaan ujian akhir SD sudah ditetapkan pada 19 - 21 Mei 2014.

Pembahasan sistem baru ujian akhir tingkat SD itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 di Tahun 2014 dan Ujian Nasional 2014 di Jakarta tadi malam. Sekjen Kemendikbud Ainun Na'im menuturkan, secara resmi nama ujian akhir untuk jenjang SD sudah diganti.
"Namanya sekarang Ujian Sekolah atau Ujian Madrasah. Berlaku untuk jenjnag SD dan sederajat"

Perubahan sistem ujian akhir tingkat SD

Pada ujian akhir SD tahun depan, Kemendikbud masih melakukan intervensi. Pada tahun sebelumnya, Kemendikbud menyerahkan 25 persen dari seluruh soal butir ujian kepada daerah.
"Tahun ini 25 persen dari pusat itu hanya dalam bentuk kisi-kisi. Silahkan soalnya di buat di derah," kata Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Dadang Sudiarto.
Dia menolak jika penetapan kisi-kisi 25 persen dari pemerintah pusat itu disebut intervensi. Dadang menyebut upaya itu untuk mengontrol standarisasi kualitas pendidikan. Terkait dengan kelulusan SD dan sederajat, tetap diserahkan ke satuan pendidikan atau sekolah.

Ada 3 mata pelajaran, dan kita akan beri standarisasi, yakni 25% soal dari Pemerintah dan 75% soal dari satuan pendidikan di Provinsi/Kabupaten.
Sedangkan 3 mata pelajaran itu adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Dan untuk SDLB IPA diganti IPS dan PKn.

Ujian Akhir SD, Tidak Ada Lagi US Hanya Satu Kali UN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) meringkas pelaksanaan ujian kelulusan SD. Pada tahun sebelumnya, ujian akhir SD terdiri dari Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SD. Tahun depan, Kemendikbud hanya menerapkan Ujian Sekolah dan Ujian Madrasah untuk jenis Madrasah Ibtidaiyah (US/UM).
Pembahasan sistem baru ujian akhir tingkat SD itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 di Tahun 2014 dan Ujian Nasional 2014 di Jakarta tadi malam. Sekjen Kemendikbud Ainun Na'im menuturkan, secara resmi nama ujian akhir untuk jenjang SD sudah diganti.
"Namanya sekarang ujian Sekolah atau Ujian Madrasah. Berlaku untuk jenjnag SD dan sederajat,"
Ainun mengatakan, mata pelajaran yang diujikan di US dan UM itu hanya ada tiga, yakni bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sedangkan untuk SDLB (SD Luar Biasa) mata pelajar yang diujikan adalah bahas Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), matematika, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pelaksanaan ujian sudah ditetapkan pada 19 - 21 Mei 2014.
Pengubahan sistem ujian akhir tingkat SD itu masih menimbulkan pertanyaan. Karena hanya menggunakan satu jenis ujian akhir, maka status ujian untuk mata pelajaran sampai kemarin masih belum jelas. Apakah akan masuk rangkaian ujian tadi atau disendirikan.
"Kita bahas bersama dengan peserta rakor besok (hari ini, red)," kata Ainun. Yang pasti, Kemendikbud hanya menetapkan satu jenis ujian akhir untuk jenjang SD.
Ujian Akhir SD, Tidak Ada Lagi US Hanya Satu Kali UN
Pada ujian akhir SD tahun depan, Kemendikbud masih melakukan intervensi. Pada tahun sebelumnya, Kemendikbud menyerahkan 25 persen dari seluruh soal butir ujian kepada daerah.
"Tahun ini 25 persen dari pusat itu hanya dalam bentuk kisi-kisi. Silahkan soalnya di buat di derah," kata Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Dadang Sudiarto.
Dia menolak jika penetapan kisi-kisi 25 persen dari pemerintah pusat itu disebut intervensi. Dadang menyebut upaya itu untuk mengontrol standarisasi kualitas pendidikan. Terkait dengan kelulusan SD dan sederajat, tetap diserahkan ke satuan pendidikan atau sekolah.
Sementara itu dalam paparan kemarin juga terungkap bahwa Kemendibud telah merombak jajaran Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Diduga perombakan ini dilakukan sebagai buntut dari kacaunya pelaksanaan ujian nasional 2013. Pasalnya BSNP adalah badan otonom yang bertanggung jawab menjalankan ujian nasina.
Saat ini ketua BSNP berganti dari Aman Wirakartakusuma kepada Prof Edy Tri Baskoro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Perombakan pejabat pasca-ujian nasional lainnya juga ada di jabatan kepala Pusat Penelitian Pendidikan Balitbang Kemendikbud dari Hari Setiadi ke Prof Moh. Nizam dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta.
"Pergantian pejabat ini kegiatan biasa," ujar Ainun. Khusus untuk anggota BSNP itu, Ainun mengatakan hanya bersifat sementara sampai pengurus yang definitf disahkan. 
sumber : http://www.jpnn.com

UN 2014 SMA/SMK/MA 14 April dan SMP/MTs/SMPLB 5 Mei 2014

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2014 akan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014. UN akan dilaksanakan usai pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan.
Pelaksanaan UN akan dimulai dengan UN pada tingkat SMA/SMK/MA dan SMALB pada Senin, 14 April 2014. Kemudian disusul dengan SMP/MTs dan SMPLB pada 5 Mei 2014.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh mengatakan mundurnya UN ini tidak hanya dikarenakan adanya perhelatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penjadwalan tersebut juga mempertimbangakan sudah selesai atau belumnya pembelajaran yang diberikan kepada para siswa.
"Tidak hanya mempertimbangkan itu, kalau pembelajaran belum selesai kan tidak mungkin mereka melaksanakan UN," kata Mendikbud di Jakarta.
UN 2014 SMA/SMK/MA 14 April dan SMP/MTs/SMPLB 5 Mei 2014
Selain itu, jadwal penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi juga menjadi salah satu penentu dalam pengaturan jadwal UN tahun depan. Hal itu menurutnya harus juga menjadi pertimbangan, agar para siswa juga bisa mempersiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Mengenai antisipasi keterlambatan distribusi soal UN seperti tahun ini, mantan rektor ITS itu menuturkan, bahwa pihak percetakan telah siap sepenuhnya untuk melakukan percetakan. Meskipun kebanyakan dari percetakan yang digunakan untuk mencetak soal UN sebagian juga melakukan percetakan surat suara. Selain itu, ia juga menjamin bahwa pihak percetakan akan menjaga rahasia keakuratan soal untuk tidak bocor.
Sementara itu, untuk percetakan yang bermasalah sebelumnya pada penyelenggaraan UN tahun 2013, pihaknya telah memasukkan mereka ke dalam black list Kemendikbud. "Entah istilahnya apa, entah diblack list entah apa, yang jelas mereka tidak akan digunakan," jelas Nuh.
Untuk pelaksanaan UN tahun depan, Nuh yakin akan berjalan dengan baik tanpa adanya keterlambatan seperti sebelumnya. Pasalnya, percetakan soal akan dilakukan sejak awal atau minimal 3 minggu sebelum pelaksanaan. Menurut penjelasannya, percetakan dapat dilakukan lebih cepat dari pada tahun ini karena biaya yang dibebankan bisa terlebih dahulu ditanggung oleh pihak kementerian tanpa harus menunggu pembahasan panjang di Kementerian Keuangan.
"Biasanya kan dibahas secara panjang dulu baru ok, tahun depan kementerian diberikan kewenangan untuk menganggarkan terlebih dahulu," ungkap dia. Selain itu, peyerahan kewenangan percetakan oleh regional dirasa Nuh akan lebih mudah dalam pendistribuasian soal, antisipasi kekurangan soal juga bisa diatasi.

Seperti Apa Pelaksanaan UN Kurikulum 2013

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mempertanyakan rencana Kemdikbud yang akan mengubah pola Ujian Nasional (UN) 2015 nanti. Menurut da jika implementasi Kurikulum 2013 dilakukan secara menyeluruh maka semestinya tidak perlu lagi ada UN. "Disesuaikannya seperti apa? Karena jika konsisten dengan penilaian dalam Kurikulum 2013 maka seharusnya tidak ada UN," kata Retno. Retno mengungkapkan dalam Kurikulum 2013, ada 10 aspek penilaian yang harus diuraikan atau di deskripsikan. Bentuk rapotnya, Retno mengumpamakan, seperti raport siswa Taman Kanak-Kanak (TK) di mana tiap komponen penilaian dinarasikan.
Semua penilaian di rapot Kurikulum 2013, kata Retno, dilakukan dengan memberikan  penjelasan mengenai sikap peserta didik dan hanya satu penilaian yang terkait dengan pengetahuan (kognitif). Sedangkan UN yang menggunakan pilihan ganda, tuturnya, hanya melakukan penilaian kognitif saja.

"Artinya kalau UN tetap digunakan maka tidak merepresentasikan secara menyeluruh hasil pembelajaran Kurikulum 2013," ujar guru SMA unggulan di Jakarta Utara itu.

Retno pun menilai, rencana perubahan pola UN 2015 nanti akan sama dengan UN yang saat ini berlaku. Kemdikbud, tuturnya, masih tampak bingung bagaimana membuat UN untuk Kurikulum 2013 nanti.

"Ini juga menunjukkan mereka tak paham pada prinsip dasar Kurikulum 2013 yang mereka bangga-banggakan. Yang jelas kalau mau konsisten pakai Kurikulum 2013 ya semestinya tidak ada UN atau hapus UN," katanya mengaskan.

Lebih lanjut Retno menyoroti persentase Ujian Sekolah (US) dalam penentuan kelulusan. Ia mengatakan jika soal US akan dibuat oleh pusat (Kemdikbud) maka hal tersebut mengabaikan kondisi daerah yang beragam di Indonesia.

"Saya rasa kalau kisi-kisi US juga dibuat pusat artinya dinasionalkan maka kebijakan ini makin sentralisis, membunuh kreativitas, dan mengabaikan kondisi daerah di mana kondisi sekolah yang sangat beragam di Indonesia," ujarnya.

Kemdikbud berencana akan mengubah pola UN pada 2015, karena saat itu semua jenjang pendidikan sudah menerapkan Kurikulum 2013.

Kemdikbud pun memastikan UN sebagai standard evaluasi akan tetap ada. Hal itu merujuk pada standar evaluasi yang selalu ada pada semua jenis kurikulum pendidikan dan UN juga merupakan amanat UU Sisdiknas yang dapat menjadi ukuran untuk pembanding standar pendidikan dengan negara lain.

Kemdikbud belum bisa merinci bentuk perubahan pola UN itu. Namun dikatakan UN yang saat ini masih dipakai pemerintah adalah untuk empat fungsi, yakni pemetaan, syarat kelulusan, syarat melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, dan intervensi kebijakan.

Sedangkan untuk kelulusan sejak tahun 2011 Kemdikbud telah menetapkan kelulusan merupakan gabungan nilai ujian sekolah (US) dengan UN. US berfungsi sebagai evaluasi internal dan UN sebagai evaluasi eksternal.

Peran dari nilai US mencapai 40 persen, sedangkan UN mencapai 60 persen sehingga jika banyak siswa yang lulus disebabkan faktor US tersebut.

Tahun Depan Tidak Ada Istilah UNAS Untuk SD Kembali Ke Pemprov

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mematangkan persiapan pelaksanaan ujian nasional (unas) 2014.
Di antaranya adalah unas untuk jenjang sekolah dasar (SD). Kemendikbud memastikan memasrahkan pelaksanaan unas SD ke pemerintah provinsi (pemprov).
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, untuk tahun depan sudah tidak lagi menggunakan istilah unas untuk jenjang SD.
"Sebab pelaksananya sudah didaerahkan. Yakni dipasrahkan ke pemerintah provinsi," kata mantan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud itu.
Hamid menuturkan sampai saat ini belum ada kepastian nama pengganti untuk unas jenjang SD. Diantara opsi penamaannya adalah ujian akhir sekolah atau ujian sekolah. Dia menuturkan sebentar lagi akan dipastikan seluruh petunjuk teknis atau SOP unas 2014. Termasuk untuk ujian akhir di jenjang SD itu.

Menurut Hamid penyerahan wewenang penyelenggaraan unas SD ke pemprov mulai dari urusan pembuatan naskah ujian. Dia mengatakan sebanyak 75 persen butir soal ujian akhir SD dibuat oleh tim di pemprov. Sedangkan Kemendikbud menetapkan 25 persen soal sisanya.

"Kemendikbud tetap ikut membuat butir soal. Fungsinya lebih untuk kontrol kualitas secara nasional," tandasnya. Hamid menegaskan ujian akhir jenjang SD itu bukan sebagai syarat mutlak kelulusan siswa SD.

Meskipun belum ada keputusan, hampir bisa dipastikan seluruh siswa SD peserta ujian akhir bakal lulus ujian. Sebab jika ujian akhir SD itu diberlakukan seperti jenjang SMP dan SMA, potensi putus sekolah di tingkat SD akan meningkat. Padahal Kemendikbud masih memiliki tanggungan menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP).
sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/11/11/200184/Unas-SD-Dipasrahkan-ke-Pemprov-

Ujian Nasional (UN) Untuk SD Tahun Depan Ditiadakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluruskan informasi simpang siur tentang pelaksanaan ujian nasional (unas) jenjang SD. Mereka secara resmi mengumumkan tahun depan unas SD ditiadakan, sebagaimana tahun ini. Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, ketentuan tentang penyelenggaraan unas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam pasal 67 ayat satu disebutkan, pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan unas untuk pendidikan dasar dan menengah.
Ujian Nasional (UN) Untuk SD Tahun Depan Ditiadakan
Kemudian pada ayat dua ditentukan, unas untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana diatur pada ayat satu dikecualikan untuk jenjang SD/MI/SDLB dan bentuk lain yang sederajat. "Kemendikbud tentu tidak akan melanggar ketentuan dalam PP itu," kata dia di Jakarta kemarin.

Mantan rektor Universitas Andalas Padang itu mengatakan, unas untuk SD sejatinya sudah dihapus sejak tahun pelajaran 2012/2013. Selain itu untuk tahun pelajaran 2013/2014 unas untuk SD juga tidak diadakan. "Meskipun tidak ada unas di SD, tetapi ujian akhir tetap ada," paparnya.

Musliar menegaskan bahwa unas itu adalah ujian secara nasional yang diselenggarakan oleh BSNP. Ketentuan ini berlaku untuk jenjang SMP dan SMA saja. Sedangkan untuk SD, ujian akhir dijalankan oleh pemerintah provinsi (pemprov). Kemendikbud melalui BSNP hanya menitipkan 25 persen butir soal saja pada ujian tersebut. Tahun depan titip butir soal dari pemerintah pusat pada unas SD tetap sebesar 25 persen.

"Ujian akhir SD kita pasrahkan ke pemda. Tetapi pemerintah pusat tetap meminta ada standarisasi, yakni melalui soal nasional yang dititpkan itu," katanya. Melalui soal yang berstandar nasional itu, Musliar mengatakan pemerintah tetap bisa mengukur kompetensi pendidikan jenjang SD mulai dari tingkat sekolah hingga kabupaten/kota dan provinsi.

Jika tidak ada soal titipan tersebut, Musliar mengkhawatirkan pemetaan kompetensi siswa dan unit sekolah jenjang SD tidak bisa dilakukan. "Jika soal ujian full dari pemda, kami khawatir nilainya nanti 9 dan 8 semuanya," kata dia. Sehingga upaya pemetaan sekolah sesuai kondisi riil tidak bisa dilaksanakan.

Bagaimana dengan resiko kelulusannya? Musliar menuturkan ujian akhir di SD tidak boleh bersebrangan dengan semangat wajib belajar sembilan tahun. Yakni mulai dari jenjang SD dan SMP. "Percuma kita berupaya keras menarik siswa putus sekolah, jika banyak yang tidak lulus di SD gara-gara ujian akhir," katanya.

Dia mengatakan Kemendikbud tidak menyatakan jika seluruh siswa SD peserta ujian akhir akan lulus semuanya. "Jika kita nyatakan seperti itu (lulus semuanya, red) siswa tidak semangat belajar dan bersungguh-sungguh mengerjakan soal ujian," ujarnya. Meskipun begitu Musliar mengatakan idealnya seluruh siswa SD  lulus ujian akhir dan melanjutkan ke SMP semuanya.
sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/07/194575/Unas-SD-Tetap-Ditiadakan-

Temuan BPK Soal UN Harus Dilanjutkan ke KPK

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2012 dan 2013 terlalu soft.
Namun Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti mengaku bisa dipahami hal itu karena BPK hanya berfikir teknis, bukan substansi. "Nah, yang terpenting seharusnya data pemeriksaan BPK itu dilanjutkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar diselidiki," katanya saat dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaan BPK dalam pelaksanaan UN, Jumat (20/9).
Menurut Retno, temuan BPK dalam penyelenggaraan UN tersebut harus menjadi momentum untuk menguatkan bahwa UN memiliki daya rusak parah untuk masa depan bangsa. "Daya rusak UN sudah parah. Mulai dari mental nyontek (siswa) sampai mental korup (penyelenggaranya)," tegas Retno.
Dia mengatakan sejak awal sikap FSGI terhadap UN sangat tegas. FSGI menolak UN sebagai penentu kelulusan hasil belajar siswa karena bertentangan dengan Pasal 58 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam UU itu disebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik berada di tangan pendidik dan satuan pendidikan, bukan di tangan negara. Selain itu UN dalam UU Sisdiknas  hanya sebagai pemetaan kualitas penddkan, sehingga UN tidak harus dilaksanakan setiap tahun dan tidak harus di kelas ujung.
Retno juga mengatakan, temuan BPK  ini seharusnya menjadi masukan di konvensi UN September nanti untuk tidak memaksakan UN yang tidak berorientasi mutu, tapi berorientasi proyek.

Temuan BPK Ada Duplikasi Anggaran UN Sebesar 62 Miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya merilis hasil pemeriksaanya terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2012 dan 2013. Kesimpulannya, selain terjadi kekisruhan, BPK menemukan indikasi anggaran ganda antara APBN dengan APBD.
Anggota BPK, Rizal Jalil saat penyampaian hasil pemeriksaan itu di kantor BPK, Jakarta, Kamis (19/9) mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan untuk menilai proses perencanaan dan pelaksanaan UN dengan tujuan diselenggarakannya UN, serta menilai kepatuhan penyelenggaraan UN pada ketentuan perundang-undangan.
Hasilpemeriksaan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, terutama kelemahan penyelenggara UN dalam mengantisipasi pengaruh perubahan jumlah varian soal dari 5 variasi tahun 2012 menjadi 20 variasi tahun 2013, terhadap rentang waktu pencetakan dan distribusi naskah soal.
Selain itu, penyelenggara dinilai tak optimal memberikan peringatan dini terhadap keterlambatan pencetakan dan distribusi naskah soal UN.
"Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekisruhan pelaksanaan UN setidaknya di 11 provinsi, adanya biaya tambahan fotocopy lembar jawaban UN, biaya pengawasan serta terlambatnya sistem pemindahan dan scooring hasil UN," kata Rizal Jalil.
Selain masalah perencanaan, koordinasi dan organisasi penyelenggaraan UN juga belum optimal. BPK juga menilai koordinasi antara Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kemdikbud dan pemerintah daerah belum optimal dalam menentukan porsi pembiayaan UN yang ditanggung APBN dan APBD.
Kondisi itu berakibat pada munculnya potensi duplikasi anggaran APBN dan APBD sekurang-kurangnya sebesar Rp 62.252.398.166. "Dan dana penyelenggaraan UN per 31 Mei 2013 di deerah yang masih ada di rekening bendahara dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 51.214.182.134," ungkapnya.

Mendikbud Meminta Maaf Atas Perubahan Jadwal Pelaksanaan UN 11 Provinsi

Jakarta--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh, menyampaikan permintaan maaf kepada orangtua, siswa, dan masyarakat, atas perubahan jadwal UN di 11 Provinsi wilayah Indonesia Tengah karena adanya persoalan teknis percetakan.
Pernintan maaf Mendikbud tersebut disampaikan pada jumpa pers, Minggu, 14 April 2013 dan diungkapkan kembali pada saat sidak pelaksanaan UN SMA sederajat,  di Jakarta, Senin pagi, 15 April 2013.
Mendikbud juga menyampaikan secara terbuka bahwa pergeseran jadwal UN tersebut menjadi tanggungjawabnya dan akan dilakukan investigasi terhadap PT Ghalia Indonesia Printing yang melaksanakan percetakan bahan UN di 11 provinsi tersebut.
Dalam Investigasi tersebut, lanjut Mendikbud,  pihaknya menugaskan Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar untuk melakukan investigasi mengapa sampai terjadi keterlambatan percetakan.
Hal yang sangat penting kata Mendikbud, menyelesaikan percetakan dan mendistribusikan segera  bahan UN ke 11 Provinsi tersebut.

Mendikbud Meminta Maaf Atas Perubahan Jadwal Pelaksanaan UN 11 Provinsi

Kepada peserta didik SMA sederajat di wilayah Indonesia Tengah, Mendikbud meminta agar tetap tenang dan dengan pergeseran waktu agar dimanfaatkan untuk menyiapkan diri tetap belajar dan belajar.  Jangan percaya terhadap oknum yang menawarkan soal dan kunci jawaban, karena UN 2013 menggunakan 20 paket soal dan kode bar, sehingga sangat sulit untuk terjadi kebocoran. “Belajar dan tetaplah percaya diri”, pesan Mendikbud.
sumber : http://www.kemdiknas.go.id

Jadwal Pelaksanaan UN SMA Sederajat

Lagi-lagi terjadi kesalahan pelaksanaan Ujian yang bertaraf Nasional, dengan sebutan Ujian Nasional (UN). 11 Provinsi harus menerima penundaan pelaksanaan UN 2013 khususnya untuk tingkat SMA sederajat, yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 harus bergeser ke hari Kamis, 18 April 2013. 
Untuk posting berikut Blog Pendidikan akan berbagi Jadwal Pelaksanaan UN SMA Terbaru Untuk 11 Provinsi yang dapat anda download pada akhir tulisan ini.
Berikut ini perubahan jadwal Ujian Nasional (UN) SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di Indonesia Wilayah Tengah yang meliputi 11 provinsi. 11 provinsi yang mengalami perubahan jadwal yaitu:
  • Kalimantan Selatan
  • Kalimantan Timur
  • Sulawesi Utara
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tenggara
  • Gorontalo
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat (NTB)
  • Nusa Tenggara Timur (NTT)
Jadwal Pelaksanaan UN SMA Terbaru Untuk 11 Provinsi
Jadwal Pelaksanaan UN SMA Terbaru Untuk 11 Provinsi

Soal UN Dilengkapi Barcode

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menerapkan sistem barcode pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013. Sistem ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi kebocoran soal UN 2013, menggantikan sistem kode pengaman di UN tahun lalu.
Dalam rapat persiapan Posko UN 2013 dengan Tim Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud, Rabu (3/4), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Khairil Anwar Notodiputro menjelaskan panitia persiapan akan menyatukan naskah soal dan LJUN. Kemudian, barcode akan ditempatkan di sisi kedua lembaran yang disatukan tersebut. Khairil menyatakan para siswa diharapkan dapat mengisi nama, dan nomor ujian sebelum kedua lembar itu dipisahkan oleh pengawas ruang ujian.
Khairil mencontohkan apabila terdapat siswa yang ingin mencontek, atau bahkan menyobek, dan menukar LJUN yang dimiliki dengan LJUN temannya, maka hal itu dapat terhindari. “LJUN, dan naskah adalah satu kesatuan, apalagi terdapat barcode, maka kemungkinan untuk bocor juga tidak mungkin,” jelas Khairil.

Soal UN Dilengkapi Barcode

Selain itu, antisipasi pengamanan juga diberlakukan dengan penerapan 20 tipe soal UN, dengan tingkat kesukaran yang sama. Artinya, para peserta didik akan mendapatkan naskah soal UN yang berbeda satu dengan yang lain. Apabila jumlah peserta didik melebihi jumlah tipe soal, pihak sekolah harus membagi dua jumlah tersebut, untuk menempatkan mereka di kelas berbeda. Sehingga, para peserta didik akan mendapatkan masing-masing satu tipe soal UN.
UN merupakan sarana penilaian hasil belajar para siswa yang dilakukan oleh pemerintah. Perhelatan pendidikan tahunan yang dilakukan secara serentak ini diberlakukan bagi siswa jalur formal maupun non formal, yang berada di kelas 6 Sekolah Dasar, siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama, dan siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan hasil UN para peserta didik akan digunakan sebagai evaluasi pengendalian mutu pendidikan secara nasional, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.