Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts

Pembayaran TPG Setiap Guru Akan Berbeda-beda

Pembayaran TPG Setiap Guru Akan Berbeda-beda
Mendikbud Muhadjir Effendy menilai, sistem pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok buat semua guru,  kurang memenuhi rasa keadilan. Dalam waktu dekat akan dilakukan perombakan dalam urusan TPG itu.
Muhadjir menjelaskan harus ada faktor pembobotan atau koefisien dalam pembayaran TPG. Sehingga Setiap guru mendapatkan TPG yang berbeda-beda sesuai kinerja dan aspek lainnya. "Kalau tidak diatur kembali memang rasanya kurang adil. 

Tua-muda, sakit-waras sama saja (besaran TPG-nya)," katanya di Jakarta kemarin. Dengan membedakan besaran TPG berdasarkan kinerja dan aspek lainnya itu, Muhadjir mengatakan akan memicu guru untuk meningkatkan kompetensinya. 

Sementara jika besaran TPG diberikan secara pukul rata seperti sekarang, kurang mampu merangsang guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya. Saat bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah Jumat lalu (18/11) Muhadjir juga menyinggung soal pemberian TPG. Dia bahkan memiliki gagasan, bahwa tidak semua guru bersertifikat otomatis mendapatkan TPG. 

"Mungkin saja guru dengan pangkat golongan utama yang berhak mendapatkan TPG," tuturnya. Dengan cara ini, guru berpangkat penata atau pembina dipicu untuk mengejar pangkat pembina utama supaya berhak atas TPG. Menurut Muhadjir reformasi pencairan TPG itu sekaligus bisa menghemat keuangan negara.  

Saat ini lebih dari Rp 69 triliun per tahun uang negara habis untuk membayar TPG. Sementara dari hasil pembelajaran secara nasional, belum menunjukkan perkembangan signifikan. Selain itu saat dilakukan uji kompetensi, rata-rata nilai guru belum memuaskan. 

Nilai rata-rata kompetensi guru sekitar 50 poin dari nilai maksimal 100 poin. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, sudah disiapkan instrumen untuk mengukur kinerja guru. Sehingga bisa diketahui seberapa tinggi kinerja seorang guru. 

Nilai dari pengukuran kinerja itu, bisa dikaitkan dengan besarnya TPG yang diterima guru. "Semua ini demi kualitas pendidikan," jelas dia. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti berharap Kemendikbud tidak cepat-cepat mengambil kebijakan strategis. 

Baginya pembayaran TPG sangat strategis dan sensitif. "Apalagi menyangkut jutaan orang guru," jelasnya. Dia berharap Kemendikbud berkomunikasi dengan organisasi-organisasi guru. Soal peningkatan profesi dan kompetensi guru, Retno mendukungnya. 

Dia berharap Kemendikbud memiliki program yang pakem untuk pembinaan kompetensi guru. Tidak menerapkan sanksi lebih dahulu, sebelum ada program pembinaan yang berjalan secara berkelanjutan. jpnn.com

Penyebab SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum di Terbitkan

Penyebab SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum di Terbitkan
Salam pendidikan... Berita seputar permasalahan tunjangan sertifikasi guru kembali kami perbaharui dan kami bagikan secara terupdate kepada seluruh pengunjung yang berbahagia.
Awal April, guru-guru akan mendapat dana langsung dari pusat untuk Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Namun, hingga saat ini sebanyak 6.364 guru belum menerima Surat Keputusan (SK) penerima TPP triwulan pertama (Januari-Maret 2016).
Berdasarkan data Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, jumlah guru di Surabaya harusnya menerima yaitu 17.628 dan yang sudah mendapatkan SK sebanyak 11. 264 guru mulai dari pendidikan PAUD, Dasar, hingga Menengah. SK tersebut belum diturunkan dengan berbagai alasan, mulai dari dapodik (Data Pokok pendidikan) yang belum diperbarui, SK sudah siap tapi belum dikeluarkan, perlu verifikasi dan validasi (verval) data ulang dan belum memenuhi syarat.
Belum keluarnya SK juga disebabkan sejumlah permasalahan. Diantaranya, guru kelas tidak mengajar di kelas, guru tidak aktif, riwayat tidak diketahui, dan belum memiliki rekening. 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, M Ikhsan mengatakan bahwa semua guru bisa mengakses perkembangan status SK-nya melalui website yaitu melalui info GTK Kemdikbud yang beralamat di info.gtk.kemdikbud.go.id. Ikhsan juga menambahkan, sedangkan untuk mendapatkan TPP di antaranya memiliki mempunyai satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian memiliki mempunyai Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Cara Cek Info GTK dan SK TPG Semester 2 (2015/2016)

Cara Cek Info GTK dan SK TPG Semester 2 (2015/2016)
Data guru dan tenaga kependidikan semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 yang telah diinput melalui data pokok pendidik yang telah dikirim ke server dapodik suda dapat diakses di halaman resmi kemdikbud. 
Pengecekan ini sangat penting bagi guru untuk mengetahui validasi data guru yang telah dikirim. Data ini sebagai acuan guna pembayaran aneka tunjangan guru.

Berikut Cara Cek Info GTK dan SK TPG Semester 2 (2015/2016):

1. Kunjungi laman info GTK pada salah satu link dibawah ini:


2. Masukkan NRG bagi guru yang telah sertifikasi, bagi guru yang belum sertifikasi masukkan NUPTK dan NIK bagi guru yang belum memiliki NUPTK.

3. Masukkan tanggal lahir sesuai format yg diberikan YYYYMMDD (contoh : 19780605)

4. Pilih priode semester, lalu masukkan kode captcha yg tertera pada halaman login. selanjutnya klik Login.

Demikian informasi ini semoga memberikan manfaat bagi rekan-rekan guru.... 
"Info GTK ini sangat penting untuk diketahui untuk mengetahui update data guru melalui dapodik masing-masing jika data tidak valid maka tidak akan menerima tunjangan baik profesi dan tunjanggan lainnya".

Anggaran TPG Untuk Non PNS Kemenag

Anggaran TPG Untuk Non PNS Kemenag
Salam pendidikan,.. Ada penambahan anggaran TPG untuk Non PNS Kemenag seperti dikutip jpnn.com berikut ini, tambahan anggaran untuk pembayaran TPG (Tunjangan Profesi Guru) Non-PNS di lingkungan Kementerian Agama lewat SK inpassing dari realokasi anggaran sebesar Rp 1,46 triliun.
 
"Saya mengapresiasi adanya tambahan anggaran Kemenag yang ditujukan untuk pembayaran TPG Non PNS, sebagaimana desakan komisi VIII akan tuntutan ribuan guru honorer Madrasah di bawah naungan Kemenag yang disampaikan langsung ke DPR," kata Maman, sebelum berlangsungnya rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.


Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan, saat itu pihaknya meminta Kemenag untuk merealokasi anggaran Badan Litbang dan Diklat Kemenag sebesar Rp 30 miliar untuk pembayaran TPG.

Bahkan, berdasakan desakan Komisi VIII, Kemenag telah merealokasi anggaran SBSN (surat berharga syariah negara) sebesar 56 persendari Ditjen PHU (penyelenggaraan haji dan umrah) untuk dialokasikan pada peningkatan Sarana dan prasarana PTAIN (perguruaan tinggi agama islam negeri).

"SK Inpassing ini sekaligus menjawab desakan komisi VIII dan tuntutan ribuan guru madrasah akan kepastian pembayaran TPG yang terhutang. Selama ini guru di bawah kemenag merasa dianaktirikan oleh Pemerintah. SK ini sekaligus menjadi obat atas kekecewaan guru agama selama ini," pungkas Maman

TPG Triwulan Tiga Cair 9 Oktober

TPG Triwulan Tiga Cair 9 Oktober
Salam pendidikan, untuk mengetahui apakah guru tersebut menerima TPG atau tidak dapat mengakses melalui laman yang telah disiapkan untuk mengecek SK pembayaran TPG sudah diterbitkan atau belum. Untuk mengecek SK Dirjen pembayaran TPG yang diterbitkan per semester tahun pelajaran.


Kabar gembira, pencairan TPG akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pencairan TPG bagi guru yang telah disertifikasi ini dilakukan oleh dua pihak, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Kemendikbud berkewajiban mencairkan TPG untuk guru non PNS, semetara TPG guru PNS merupakan tanggung jawab Pemda masing-masing.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, surat perintah membayar (SPM) untuk TPG non PNS telah diselesai dibuat pada Senin (28/9) lalu. SPM pun telah diserahkan pada tiga bank penyalur, meliputi Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

"Yang jadi tanggungan Kemendikbud sudah. Paling lambat Jumat (9/10)," kata Sumarna.

Para guru yang telah menerima TPG dihimbau untuk tidak menguras isi tabungan saat tunjangan itu cair. Pasalnya, jika tabungan dikosongkan sampai saldo nol rupiah lebih dari satu bulan, maka tabungan otomatis akan dibekukan. Akibatnya, pembayaran TPG triwulan selanjutnya akan "mental" atau tidak bisa dikirim oleh pihak bank.

Pranata memastikan, TPG masih akan berlanjut sampai tahun depan. Telah dianggarkan Rp 80 Triliun untuk TPG PNS dan non PNS tahun depan. Anggaran tersebut naik Rp 3 Triliun dibanding tahun ini. Karena akan ada tambahan 166 ribu guru yang disertifikasi tahun ini. Selain itu, ada kenaikan gaji pokok serta kenaikan pangkat dan golongan. (JPNN.com)

Cek SK TPG dan Info UKG Tahun 2015

Cek SK TPG dan Info UKG Tahun 2015
Salam pendidikan, Sebelum tunjangan profesi guru (TPG) Triwulan 3 dibayarkan terlebih dahulu diterbitkannya Surat Keputusan (SK) untuk ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi. SK Dirjen ini ditetapkan setiap enam bulan sekali atau per semester. SK yang diterbitkan pada semester satu tahun pelajaran 2015/2016 diperuntukkan untuk pembayaran TPG triwulan 3 dan 4. 

Untuk mengetahui peneribitan SK pembayaran TPG dan data guru anda bisa masuk pada laman yang telah disiapkan secara publik untuk mengecek apakah guru tersebut telah mendapatkan SK pembayaran TPG atau belum. Serta dapat mengecek kesesuaian data guru saat ini. SK diterbitkan berdasarkan syncronisasi dari data dapodik sekolah masing-masing. 

Berikut ini cara Cek SK TPG dan Info UKG Tahun 2015. Silahkan kunjungi halaman ini : http://info.gtk.kemdikbud.go.id/

Pada halaman tersebut untuk login cukup memasukkan NRG/NUPTK selanjutnya masukkan tanggal, bulan dan tahun lahir contoh : YYYYMMDD : 19760921, masukkan kode capta sesuai yang tertera, kemudian login. 

Pada halaman GTK akan ditampilkan tanggal syncronisasi dari data dapodik sekolah serta nomor SK pembayaran TPG. Untuk Info UKG silahkan klik pada menu Info UKG pada halaman GTK tersebut, akan ditampilkan jadwal UKG pada baris terakhir.

Kemendikbud Tegaskan TPG Tidak Dihapus Hanya Mengubah Nama

Kemendikbud Tegaskan TPG Tidak Dihapus Hanya Mengubah Nama
Salam pendidikan..... kabar yang beredar selama ini, bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan dihapus memicu presepsi yg beragam dari para guru, ada yang pasrah dengan keadaan dan ada pula yang memprofokasi untuk melakukan demo besar-besaran jika TPG dihapus. Nah... itulah berita selalu saja dibuat agar menarik perhatian pembaca jadi para guru harus pro aktif dalam kebijakan pemerintah ini dan telah ditegaskan oleh Dirjen Kemendikbud (Hamid Muhammad) bahwa TPG tidak dihapus tetapi penyesuaian dengan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Tunjangan Profesi Guru (TPG) menjadi Tunjangan Kinarja Guru (TKG).

Berikut ini penuturan Dirjen Kemendikbud melalui antaranews.com. Hamid Muhammad menegaskan tunjangan untuk guru di Indonesia tidak dihapuskan karena sudah disalurkan hingga semester ketiga (Januari-September 2015).

"Isu pencabutan tunjangan guru yang berkembang saat ini tidak benar, karena itu sudah perintah Undang-Undang dan anggaran tunjangan guru Tahun 2016 juga sudah disetujui anggota DPR," ujar Hamid Muhammad, di Denpasar, Selasa.

Ia mengakui, tunjangan guru Tahun 2015 yang sudah dianggarkan mencapai Rp70 triliun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dianggarkan Rp6,5 triliun dengan total keseluruhan Rp76,5 triliun sudah ditetapkan DPR.


Kemudian, untuk Tahun 2016 anggaran tunjangan guru yang sudah disetujui DPR diperkirakan bertambah menjadi Rp74 triliun untuk yang sudah PNS dan Rp7 triliun (Non PNS).
"Artinya penambahan anggaran untuk tunjangan guru Tahun 2016 itu untuk yang sudah lulus sertifikasi," ujarnya.

Oleh sebab itu, isu pencabutan tunjangan guru tidak benar, namun dilakukan perubahan nama yang sebelumnya tunjangan profesi guru sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, namun saat ini disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Undang-Undang yang baru yang ditetapkan Tahun 2014 itu hanya dijelaskan ada tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan dan kemungkinan namanya saja yang diubah menjadi tunjangan kinerja guru sehingga Pemerintah tidak akan menghapus itu," ujarnya.

Ia menegaskan, istilah Undang-Undang Guru dan Dosen dengan Undang-Undangan (ASN) tidak ada perbedaan secara signifikan, namun pada Undang-Undang ASN ada persyaratan kinerja.

"Artinya guru yang tidak memenuhi syarat kinerjanya dipastikan tidak diberikan tunjangan itu," ujarnya.
Oleh karena itu, tunjangan untuk guru itu tetap diberikan sepanjang memenuhi tingkat kinerja yang sudah ditetapkan. "Hanya merubah nama saja, namun tidak mengurangi hak guru itu," katanya.

Untuk itu, ia meminta kepada guru di Indonesia ke depan harus mulai meningkatkan kinerjanya dan bukan hanya tunjangan saja karena akan ada penilaian kinerja tenaga pengajar itu.

"Jadi tunjangan kinerja guru itu nantinya akan diberikan kepada tenaga pengajar yang memenuhi target kinerja guru di sekolah," katanya.
sumber : Antaranews.com

Kabar Gembira Bagi Guru Non PNS

Kabar Gembira Bagi Guru Non PNS
Salam pendidikan.... kabar gembira bagi guru Non PNS yang telah di sertifikasi bahwa TPG siap disalurkan ke rekening guru masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan, tunjungan profesi guru (TPG) non PNS triwulan tiga dipastikan cair pada tanggal 9 Oktober 2015 nanti.
Sebagai gambaran TPG biasa dikucurkan setiap tiga bulan sekali. Pencairan dilakukan pada bulan keempat setelahnya. Jumlah TPG diberikan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan.

Pencairan TPG dilakukan oleh dua pihak, yakni Kemendikbud dan Pemerintah Daerah. Kemendikbud berkewajiban mencairkan TPG non PNS, semetara TPG PNS merupakan tanggung jawab Pemda masing-masing.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata menuturkan, surat perintah membayar (SPM) untuk TPG non PNS telah diselesai dibuat pada Senin (28/9) lalu. SPM pun telah diserahkan pada tiga bank penyalur TPG, meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, dan PT Bank Nasional Indonesia (BNI).

"Yang jadi tanggungan Kemendikbud sudah. Paling lambat Jumat (9/10)," tuturnya.
Pranata menjelaskan, dalam penyaluran triwulan ketiga ini, pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp 2 Triliun. Jumlah tersebut berasal dari anggaran TPG yang dikelolah pihaknya tahun ini sebesar Rp 7 triliun.


Pranata turut mewanti-wanti para guru untuk tidak serta merta menguras isi tabungan saat TPG cair. Karena, bila tabungan dikosongkan hingga saldo nol rupiah lebih dari satu bulan, maka tabungan otomatis akan dibekukan. Akibatnya, pembayaran TPG triwulan selanjutnya akan "mental" atau tidak bisa dikirim oleh pihak bank.

"Kadang suka ada yang kalap. Kita ingatkan agar tidak demikian. Meski pembekuan itu bisa diurus kembali," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pranata turut meluruskan isu penghapusan TPG tahun depan. Menurutnya, isu tersebut salah kaprah. Dia memastikan, TPG masih akan berlanjut. Sebagai bukti, dia menjabarkan, bila pihaknya telah menganggarkan Rp 80 Triliun untuk TPG PNS dan non PNS tahun depan. Anggaran tersebut naik Rp 3 Triliun dibanding tahun ini.

"Kenaikan tersebut karena aka nada tambahan 166 ribu guru yang disertifikasi tahun ini. Selain itu, ada kenaikan gaji pokok serta kenaikan pangkat dan golongan juga," jelasnya.
sumber : jpnn.com

Inilah Sistem Penggajian Guru Terbaru Tahun 2016

Salam pendidikan, ..... Setelah isu-isu yang beredar bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan dihapus. Nah... muncul lagi Sistem Penggajian Guru Model Terbaru. Entah ini ada kaitannya dengan penghapusan tunjangan profesi guru atau tidak yang jelas tahun 2016, UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 akan diterapkan semua akan diatur dalam UU tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Kemendikbud melalui jpnn.com bahwa skema penggajian bagi guru PNS agar menjadi lebih layak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). 


Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata‎‎, pembenahan penggajian akan dilakukan pada sumber pendapatan guru PNS menjadi gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Ketiga sumber pendapatan ini akan dimasukkan ke dalam single salary PNS. Untuk gaji pokok, Dirjen Pranata menjelaskan, gaji akan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.

“Gaji PNS ini sesuai dengan pengaturan gaji di dalam pasal 79 UU ASN. Pengaturan gaji ini semata-mata untuk meningkatkan standar kesejahteraan guru," ujarnya di Jakarta.

Dia menyontohkan, gaji A akan berbeda dengan gaji B, sesuai dengan golongan yang berbeda, masa kerja berbeda, dan resiko pekerjaan yang berbeda, dan gaji diberikan secara bertahap.

Pada skema tunjangan, Dirjen Pranata menjelaskan akan ada dua jenis pemberian tunjangan yaitu tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

“Tunjangan kinerja itu berdasarkan pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan berdasarkan indeks kemahalan harga yang ada di daerah. Papua tentu berbeda dengan Jakarta, dan Garut,” tutupnya.
sumber : jpnn.com

Penjelasan Kemendikbud Tentang Penghapusan TPG

Penjelasan Kemendikbud Tentang Penghapusan TPG
Salam pendidikan..... Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan dihapus, inilah kabar yang beredar saat ini. Apakah benar adanya kabar tersebut? berikut ini penjelasan dari Kemendikbud terkait penghapusan TPG.
Sempat beredar kabar yang menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Pasalnya, ke depan akan diterapkan skema penggajian PNS, berlaku sistem single salary atau gaji tunggal. Namun Kemendikbud membantah kabar tersebut.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan kabar penghapusan TPG itu tidak benar. Dia menuturkan Kemendikbud tetap akan tunduk pada aturan single salary bagi PNS karena diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sebagai konsekuensinya, TPG nanti akan diganti namanya dengan tunjangan kinerja,"  tuturnya di Jakarta kemarin. Pasalnya dalam UU ASN, para PNS hanya akan mendapatkan gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Tidak ada lagi aneka tunjangan lain yang akan diberikan ke PNS.

Pejabat yang akrab disapa Pranata itu memastikan TPG tahun depan hanya ganti nama saja. Kemendikbud tidak akan menghapus atau menghentikan pembayaran TPG karena amanah dari Undang-Undang Guru dan Dosen.

Apalagi, menurut Pranata, pemerintah sudah merencanakan pengalokasian anggaran TPG di APBN 2016. Anggaran TPG tahun depan untuk kelompok guru PNS mencapai Rp 73 triliun.
Anggaran ini langsung ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk anggaran TPG guru non PNS sejumlah Rp 7 triliun, berada di kas Kemendikbud.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menuturkan, mereka masih memegang janji Joko Widodo jelang Pemilu 2014 lalu. "Waktu itu Pak Jokowi saat berkunjung ke kantor PGRI berjanji tidak akan menghapus TPG," papar dia.

Terkait dengan regulasi penggajian PNS di UU ASN, Sulistyo mengatakan TPG tidak bisa dimasukkan dalam komponen tunjangan kinerja (tukin). Sebab pencairan atau pembayarn TPG diatur dalam UU tersendiri, yaitu UU Guru dan Dosen.

Ketika nanti TPG dibayar dengan digabung aneka tunjangan lainnya, guru akan kesulitan mengecek TPG yang diterima berapa jumlahnya.
sumber : jpnn.com

Ribuan Guru Akan Demo Besar-besaran Jika Tunjangan Profesi Dihapus

Ribuan Guru Akan Demo Besar-besaran Jika Tunjangan Profesi Dihapus
Salam pendidikan,.... Seperti berita-berita beredar yang menjadi trend dikalangan guru adalah dihapusnya tunjangan profesi guru (TPG). Penghapusan TPG ini menuai tangapan miring baik dikalangan guru ataupun pengurus besar PGRI, bahwa hal ini telah melukai hati guru di Indonesia dan tidak sejalan dengan UU Guru dan Dosen. Seperti kutipan berita berikut ini. ‎Pemahaman para pejabat di Kemdikbud menurut Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo, perlu diluruskan. 
 
Alasannya, berdasarkan prinsip dan asas hukum, berlaku asas hukum khusus (lex specialis) sangat jelas untuk mengatur dan mengelola guru dasarnya UU Guru dan Dosen (UUGD), bukan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

 
"Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan perlu banyak membaca UUGD biar tidak salah ambil kebijakan. Wacana penghapusan tunjangan profesi guru (TPG) sangat melukai hati guru-guru. Ingat, masalah guru harus menggunakan pendekatan UUGD, bukan UU ASN. ‎Kecuali guru sebagai PNS, jika ada hal  yang belum diatur dalam UUGD," terang Sulistiyo.

Anggota Komite III DPD ini mengingatkan pemerintah bahwa tidak semua guru adalah ASN. Guru di sekolah swasta,  guru tetap (termasuk guru honorer) itu tidak termasuk ASN. Mereka punya hak memperoleh TPG tetapi belum diatur penghasilan lainnya menurut ASN.
 
Sulistiyo mencontohkan, jika ada orang mencuri kayu milik Perhutani, orang tersebut tidak dikenai pasal korupsi walau kayu itu milik pemerintah, tetapi  UU Perhutani. Sama halnya juga jika orang membeli bahan bakar subsidi, pada hal dia tidak berhak memakainya, orang yang bersangkutan tidak dikenaik pasal korupsi tetapi UU Migas.

"PGRI masih percaya dan akan memegang janji teguh Jokowi. Jika guru dibohongi, tentu PGRI tidak tinggal diam, terlebih kalau penghasilan pegawai dan pejabat lain naik, malah guru turun, karena TPG dihapus. Jangan salahkan guru jika mereka berbondong-bondong mendatangi istana menagih janji presiden," kata Sulistiyo mengancam. (jpnn.com)

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Akan Segera Dihapus

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Akan Segera Dihapus
Terkait dengan peraturan baru yang telah diterbitkan oleh pemerintah tentang sistem penggajian PNS yang hanya terdapat dua komponen gaji yakni Tunjangan Kinarja dan Tunjangan Kemahalan. khususnya bagi guru yang menerima Tunjangan Profesi bagi guru PNS yang telah disertifikasi akan ditiadakan/dihapus. Berikut kutipan dari www.koran-sindo.com bahwa pemerintah berencana menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Dengan peniadaan itu, ke depan guru hanya akan menerima tunjangan kinerja setelah melalui pengujian.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, dasar penghapusan TPG karena tidak semua guru berkinerja bagus meskipun telah mendapat tunjangan itu. Kemendikbud pun menggariskan bahwa insentif kepada guru akan diberikan sesuai dengan kompetensi dan kinerja. 

”Ini artinya TPG harus disesuaikan. Pemerintah ingin secepatnya insentif berbasis kompetensi dan kinerja itu( direalisasi),” katanya di Jakarta kemarin. Pranata menerangkan, penghapusan TPG sah dilakukan mengingat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebutkan bahwa besaran gaji PNS tergantung pada kinerja. ”Ke depan, tunjangan harus disesuaikan dengan tiga komponen uji yang akan dilakukan Kemendikbud, yakni penilaian kinerja guru (PKG), uji kompetensi guru (UKG), dan prestasi siswa,” ujarnya.

Baca Juga : Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Dihapuskan

Pranata melanjutkan, reformasi tunjangan guru akan dimulai tahun ini dengan penerapan UKG pada 19 November- 27 November. Selain itu akan dilaksanakan pula penilaian kinerja guru untuk memastikan kualitas dan transparansi evaluasi kinerja mereka. Dua hal itu akan menjadi menu pada pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). ”Jadi rapor guru nantinya harus terdiri atas PKG, UKG, dan prestasi belajar. Adanya PKB ini merupakan terobosan baru pelatihan guru,” ujarnya. 

Guru besar FakultasI lmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Hafid Abbas menilai sertifikasi guru melalui portofolio dan pelatihan 90 jam tak lebih dari formalitas belaka. Guru tidak dilatih, melainkan hanya diberi sertifikat secara cuma-cuma. Hafid mendukung revisi sertifikasi guru karena tidak memberi dampak perbaikan atas mutu pendidikan nasional. 

Padahal penyelenggaraannya telah menguras 2/3 dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN. ”Pada 2010 biaya sertifikasi mencapai Rp110 triliun. Namun Bank Dunia memublikasi guru yang sudah sertifikasi dan yang belum ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama,” tuturnya. 

Hafid menegaskan, ada tiga implikasi dari program sertifikasi yang mesti dibenahi. Pertama, Kemendikbud harus menghilangkan pola formalitas penyelenggaraan program sertifikasi guru. Kedua, kaitkan sertifikasi dengan pembenahan mekanisme pengadaan dan perekrutan calon guru di perguruan tinggi. Ketiga, sertifikasi guru harus diselenggarakan berbasis kelas. 

Selama ini mereka yang mengikuti pelatihan tidak dirancang untuk mengamati kompetensinya mengajar di kelas. ”Akibatnya sertifikasi guru tidak berdampak pada peningkatan mutu,” urainya. (www.koran-sindo.com)
Tunjangan profesi tidak dihilangkan tetapi akan menempel pada Tunjangan Kinarja, jadi masing-masing guru tidak akan sama perolehan gaji tersebut berdasarkan kinarja.

Inilah Penjelasan Mengapa Tunjangan Profesi Akan di Hapus

Inilah Penjelasan Mengapa Tunjangan Profesi Akan di Hapus
Salam pendidikan, peraturan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah bagi PNS semakin diperketat mengingat akan di berlakukannya UU ASN dengan sistem pengajian tunggal. Khusus bagi Guru PNS yang telah di sertifikasi bahwa tunjangan profesi (TPG) akan di tiadakan, mengapa ? berikut penjelasannya...!

Tunjangan profesi yang diperoleh guru berstatus pegawai negeri sipil setelah lulus proses sertifikasi akan dihapuskan. Hal itu merupakan konsekuensi dari system penggajian tunggal yang hendak diterapkan pemerintah untuk semua PNS, termasuk guru, pada 2015.

sistem penggajian tunggal yang disusun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat komponen gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. 

System baru itu diharapkan meningkatkan kualitas kinerja PNS yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang, termasuk guru PNS yang berjumlah sekitar 1,7 orang. system penggajian tunggal ada dua komponen yaitu gaji pokok (75 persen) dan capaian kinerja (25 persen). Gaji pokok berbasis beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan kinerja berdasarkan kinerja individu.

Pemberlakuan system penggajian tunggal itu akan membuat system remunerasi menjadi transparan. Tidak akan ada lagi pegawai negeri sipil yang gajinya kecil , tetapi take home pay besar.
sumber : www.kompas.com

Penjelasan Mengenai Tunjangan Profesi Guru (TPG) Akan Dihapus Jika Belum S1

Penjelasan Mengenai Tunjangan Profesi Guru Akan Dihapus Jika Belum S1
Baru-baru ini guru sertifikasi kembali dihebohkan dengan pemberitaan tentang Tunnjangan Profesi Guru (TPG) akan dihapus jika guru bersangkutan belum menyelesaikan penyetaraan pendidikan S1. Pemberitaan ini sangat berdampak buruk bagi guru khususnya yang mengajar di jenjang Sekolah Dasar (SD), dikarenakan banyak guru yang telah disertifikasi melalui jalur portofolio, kriteria pangkat dan masa kerja.

Nah.... bagaimana nasib guru bersangkutan jika benar berita tersebut akan diterapkan dalam peraturan pemerintah. Berikut penjelasan mengenai berita tersebut. Tidak ada alasan untuk menghapus tunjangan guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Sumarna Sura Pranata kepada SH, Ia mengatakan hal tersebut menanggapi laporan sejumlah guru dari Larantuka, Kabupaten FloresTimur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang gelisah mendengar kabar tunjangan sertifikasi guru akan dihapus kalau mereka belum bergelar (S-1).

Baca Juga : Guru Terancam Mengembalikan Tunjangan Sertifikasi  

Pranata mengatakan, pendidik yang belum memperoleh sertifikasi guru dan belum bergelar S1 memang diharuskan mengambil pendidikan untuk memperoleh jenjang pendidikan S1. Menurut Pranata, tidak semua guru yang belum bergelar S1 harus mengambil semua mata kuliah sesuai sistem kredit semester (SKS) yang ditetapkan.

Ia mengingatkan, dengan adanya Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB), guru-guru yang sudah relatif lama mengajar hanya perlu mengambil satu per tigaa dari keseluruhan jumlah SKS pada jenjang S1. “Dengan PPKHB, guru-guru hanya perlu mengambil sepertiga dari SKS yang harus ditempuh mahasiswa S1,” seru Pranata.? Ia mengingatkan, aturan soal standar pendidik tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 58/2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ia mengatakan, dengan jumlah SKS hanya sepertiga dari total jumlah SKS jenjang S1, para guru dapat lulus kuliah dalam waktu setahun. Menurutnya, para guru yang berniat mengambil jenjang pendidikan S1 juga dapat kuliah melalui jalur pendidikan di Universitas Terbuka (UT). “Guru yang ingin kuliah S1 di UT bisa mengirimkan data kepada saya untuk mendapatkan beasiswa."

Sebelumnya, Simon, seorang guru dari Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, menginformasikan sejumlah guru di daerahnya akhir-akhir ini gelisah. Pasalnya, mereka mendengar berita bahwa semua tunjangan para guru yang belum S1 akan dihapus.

Simon menyebutkan, kekhawatiran para guru bertambah saat tersebar berita tunjangan sertifikasi guru yang belum memiliki jenjang pendidikan S1 juga akan dihapus. “Kami padahal sudah mengabdi selama 30 tahun. Pangkat kami pun sudah puncak. Jadi, kami bingung dengan berita ini,” ucapa Simon dari Flores Timur, Senin pagi.

Simon yang mengajar di sebuah SD di Larantuka ini menyebutkan, berita soal penghapusan semua tunjangan guru, termasuk tunjangan sertifikasi tersebut diperoleh para guru dari para pemimpin sekolah di Kabupaten Flores Timur.
Menurut Simon, para pemimpin sekolah mendapat informasi tersebut dari dinas pendidikan setempat. Menurutnya, berita tersebut menyebabkan ratusan guru di Kabupaten Flores Timur gelisah dan takut tunjangan mereka dihapus. Akibatnya, sebagian dari mereka terpaksa mengambil kuliah S1. Simon mengatakan, berita soal penghapusan tunjangan telah membuat para guru yang akan pensiun terpaksa turut kuliah lagi.

Menurutnya, para guru tersebut mengambil kuliah karena takut tunjangan mereka dipotong. Ia mengatakan, para guru yang akan pensiun umumnya juga mengambil kuliah S1 dalam program empat tahun.? Hal yang membuat bingung para guru, menurut Simon, apabila waktu kuliah para guru tersebut empat tahun, sebagian dari mereka akan lulus setelah pensiun. “Empat tahun mereka harus kuliah. Jadi, mereka belum wisuda sudah pensiun,” kata Simon.
Semoga pemberitaan yang yg beredar selama ini tidak meresahkan bagi para guru sertifikasi non S1, dan melalui penjelasan tulisan ini diharapkan guru dapat memahami dan tidak gusar dalam pemberitaan tersebut.
Salm Pendidikan......

Guru Tarancam Mengembalikan Tunjangan Serifikasi

Guru Tarancam Mengembalikan Tunjangan Serifikasi
Tunjangan sertifikasi masih menjadi tunjangan yang paling favorit dikalangan pengajar dan pendidik diseluruh sartuan pendidikan ditanah air.
Tunjangan ini dinilai cukup membatu kesejahteraan para guru namun untuk dapat menerima tunjangan tersebut tidaklah mudah dikarena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan haru melewati berbagai tahapan dan proses panjang sehingga pada akhirnya mendapatkan sertifikat guru profesional yang diakui oleh Pemerintah.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa program pemberian tunjangan pada guru ini masih menuai berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait tahapan penyeleksianya, penyaluran tunjangan yang sering kali terlambat dan sampai pada kinerja guru sebagai penerima tunjangan.
Masih banyak kasus yang ditemukan dilapangan terkait kedisiplinan para guru sertifikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar dan pendidik yang profesional.
Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendesak pemerintah pusat menghentikan pembayaran tunjangan oknum guru sertifikasi yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya mengajar siswa selama 24 jam per minggu.
“Guru yang dapat tunjangan sertifikasi itu harus diawasi. Kalau mereka tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya mengajar, jangan dibayar tunjangan sertifikasinya,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Informasi Jaringan Rakyat (Pijar) Kabupaten Mukomuko Ewit Caca di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan hal itu berdasarkan hasil investigasi lembaganya ke sekolah. Masih ada oknum guru dan kepala sekolah yang dapat tunjangan sertifikasi tetapi tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban mengajar siswa selama 24 jam per minggu.
Tidak terkecuali kepala sekolah di daerah itu, katanya, yang tidak melaksanakan kewajibannya mengajar selama enam jam per minggu.
Selama ini, menurutnya, belum pernah terdengar ada guru yang dihentikan pembayaran tunjangan sertifikasinya karena tidak melaksanakan kewajibannya.
Menurut dia, semua ini karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya menerima laporan sebatas daftar kehadiran guru mengajar.
Tanpa diperiksa apakah guru tersebut benar-benar mengajar atau tidak sesuai dengan daftar kehadirannya.
Seharusnya, katanya, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk pengawas sekolah tidak hanya sebatas menerima laporan tertulis saja. Tetapi awasi langsung ke sekolah.
“Sebenarnya data jumlah guru dan jumlah siswa di masing-masing sekolah di daerah ini sudah bisa diketahui guru bersangkutan masih layak atau tidak menerima tunjangan sertifikasi,” ujarnya.
Tetapi, lanjutnya, masalahnya semua itu bisa dimainkan. Laporan jumlah siswa dalam daftar hadir bisa diperbanyak agar oknum guru masih bisa mengajar dan mendapatkan tunjangan sertifikasi.
“Perbuatan seperti itu sama saja dengan korupsi. Dan kalau ketahuan guru itu harus mengembalikan seluruh tunjangan sertifikasi yang selama ini dia terima,” ujarnya.
sumber : www.republika.co.id

Besaran Tunjangan Profesi Guru Akan Berbeda Berdasarkan Kinarja dan Kompetensi

Besaran Tunjangan Profesi Guru Akan Berbeda Berdasarkan Kinarja dan Kompetensi
BlogPendidikan.net - Pemberian tunjangan profesi guru yang diterima per tri wulan, berdasarkan perhitungan gaji pokok golongan yang rutin diterima oleh guru selalu sama berdasarkan golongan dari masing-masing guru. Untuk kedepannya pemberian tunjangan profesi guru (TPG) masih tetap mengacu pada golongan namun harus didasarkan dengan kinarja dan kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Seperti yang diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan  menegaskan penilaian kinerja dan kompetensi guru harus menjadi syarat utama dalam pemberian tunjangan profesi.

Itu sebabnya diperlukan mekanisme pengawasan dan penilaian yang handal dan akurat, sehingga penilaian tersebut adil dan bermartabat.

"Kinerja guru perlu sejalan dengan kompetensi guru, sertifikasi guru, dan penghargaan yang diberikan kepada guru. Untuk mendorong kinerja guru, pemerintah menetapkan bahwa penilaian kinerja dan kompetensi guru harus menjadi syarat pemberian tunjangan profesi," ujar Menteri Anies.

Anies menambahkan, Kemdikbud bekerja sama dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penganggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan ujicoba program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru).

Program ini dilakukan dalam rangka membangun perangkat kebijakan untuk mengaitkan pembayaran tunjangan guru dengan kinerja guru serta melibatkan masyarakat dalam peningkatkan layanan pendidikan.
Dalam ujicoba yang dilakukan, ada tiga kabupaten yang diajak bekerja sama, yaitu Kabupaten Kaimana, Ketapang, dan Keerom. Pendekatan yang dilakukan oleh KIAT Guru adalah memperbaiki mekanisme dan transparansi pembayaran tunjangan guru di tiga kabupaten tersebut, dan dikaitkan dengan keberadaan dan kualitas pelayanannya.

"Melalui KIAT Guru, ada tiga instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan guru.

Pertama, menggunakan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan untuk mendata kehadiran guru dan murid secara akurat," ulasnya.

Kedua, instrumen untuk mendiagnosa dengan cepat kemampuan dasar para peserta didik dalam literasi dan numerasi dasar peserta didik. Hasil pemetaan kemampuan dasar murid secara sederhana, lanjutnya, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana capaian murid-murid di desa mereka dibandingkan dengan standar capaian Kurikulum 2006.

Ketiga, instrumen yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja layanan guru berdasarkan 5-8 indikator, yang secara sederhana menuntut peningkatan kompetensi guru dalam hal profesionalitas, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru.

Instrumen tersebut dituangkan dalam Formulir Penilaian Layanan yang diisi dan dilengkapi setiap bulan oleh Komite Pengguna Layanan yang terdiri dari perwakilan orang tua siswa, tokoh agama dan masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya.

"Ketiga instrumen tersebut digunakan sebagai perangkat kebijakan untuk mengaitkan pembayaran tunjangan dengan kinerja layanan guru dan untuk meningkatkan akuntabilitas guru kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah diadaptasikan untuk bidang pendidikan. Rencananya, ujicoba akan mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2016," pungkasnya.
sumber : jpnn.com

Aturan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Diubah

Aturan Pembeyaran Tunjangan Profesi Guru Diubah
Pemberian tunjangan profesi guru (TPG) yang pengukurannya belum dilakukan secara benar, akan diubah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, di lapangan TPG masih diberikan merata, yaitu sebesar satu kali gaji tanpa mengukur profesionalitas tenaga pendidiknya.

Juknis Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui dana transfer daerah.

Tahun Depan Pembayaran Tunjangan Profesi Berdasarkan Kompetensi

Tahun Depan Pembayaran Tunjangan Profesi Berdasarkan Kompetensi
Tunjangan Sertifikasi merupakan salah satu tunjangan yang paling populer dikalangan para guru, tunjangan yang selalu ditunggu dan dinanti-nanti kedatanganya. Tunjangan ini hanya dikhususkan dan diberikan kepada para guru yang telah mengantongi sertifikat pendidik sebagai guru profesional.

Tunjangan Profesi Guru Tidak Layak Dilanjutkan

Tunjangan Profesi Guru Tidak Layak Dilanjutkan
Kabar tidak sedap menimpa guru….tunjangan profesi guru kabarnya tidak dilanjutkan…yuk simak selengkapnya…